Penasehat Ekonomi Aung San Suu Kyi Dijatuhi Hukuman Tiga Tahun Penjara

Suara.com - Sean Turnell, seorang profesor ekonomi asal Australia, dijatuhi hukuman tiga tahun penjara di Myanmar karena dianggap sudah melanggar undang-undang kerahasiaan negara di Myanmar.

Pria asal Sydney tersebut sebelumnya bekerja di Myanmar sebagai penasehat untuk Aung San Suu Kyi saat berkuasa, kemudian ditahan di bulan Februari 2021 ketika kudeta militer terjadi.

Dia selalu membantah tuduhan yang dijatuhkan terhadapnya.

Pengadilan terhadap Sean Turnell dilakukan secara rahasia di pengadilan militer di ibu kota Naypyidaw.

Pejabat konsuler Australia dan media dilarang untuk mengikuti persidangan, sementara pengacaranya juga dilarang untuk berbicara mengenai persidangan kepada publik.

Aung San Suu Kyi dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun dengan tuduhan yang sama, yakni melanggar undang-undang kerahasiaan negara. Ia juga sudah dijatuhi hukuman17 tahun penjara untuk pelanggaran lainnya.

Sebelum keputusan pengadilan, sebuah sumber yang dekat dengan pengadilan mengatakan kepada ABC jika Sean memiliki kondisi kesehatan yang bagus, baik secara fisik maupun mental selama persidangan.

Belum diketahui bagaimana tanggapannya soal dijatuhi hukuman tiga tahun penjara.

Para pengamat berulang kali menggambarkan kasus Sean sebagai salah satu dari contoh "diplomasi sandera", sesuatu yang dibantah oleh kedutaan Myanmar di Australia.

Baca Juga: Aung San Suu Kyi Dijatuhi Hukuman 3 Tahun Penjara dalam Pengadilan Militer Tertutup

Selama berbulan-bulan ia ditahan di penjara Insein di Yangon, yang terkenal karena bereputasi buruk, sebelum dipindahkan ke ruang khusus peradilan militer, yang berada di dalam komplek penjara yang sama dengan Suu Kyi.

Elaine Pearson, direktur Human Rights Watch untuk cabang Asia menyerukan agar Sean dibebaskan segera.

"

"Penjatuhan hukuman bermotif politik terhadap warga Australia Sean Turnell adalah tindakan penyalahgunaan hukum yang kejam," katanya.

"

"Dia dinyatakan bersalah dalam pengadilan tertutup tanpa akses bagi bantuan hukum sama sekali."

"Penting sekali bagi pemerintah Australia untuk melakukan berbagai langkah untuk menekan junta Myanmar untuk membebaskannya segera dan memulangkannya."

Tim Harcourt, yang juga ekonom dan pengajar di University of Technology Sydney, sudah mengenal Sean selama 40 tahun.

"Dia adalah ekonom yang hebat, teman yang baik dan seorang manusia yang sudah berbuat banyak," katanya.

"Tujuan utama hidupnya adalah ingin mengurangi kemiskinan di dunia dan ia memiliki keahlian mendalam mengenai Myanmar."

Dia mengatakan tuduhan yang dijatuhkan terhadap Sean semuanya adalah tuduhan yang "mengada-ada"

"

"Mudah-mudahan akal sehat dan keadilan yang akan menang dan Sean bisa kembali untuk bertemu istri dan keluarganya di Australia segera."

"

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, yang juga Ketua ASEAN, dan Utusan Khusus PBB untuk Myanmar ,Noeleen Heyzer, telah meneruskan permintaan pemerintah Australia kepada pemimpin junta militer Min Aung Hlaing.

Setelah kudeta terjadi, pemerintah Australia mengakhiri kerja sama militer dengan militer Myanmar, yang dikenal dengan sebutan Tatmadaww, serta menurunkan tingkat hubungan diplomatik.

Australia tidak menerapkan sanksi baru terhadap Myanmar sejak kudeta militer, namun Menteri Luar Negeri Peny Wong mengatakan sedang mempertimbangkan sanksi ekonomi.

Dia berulang kali mengatakan prioritas utama Australia di Myanmar saat ini adalah menangani kasus Sean.

ABC sudah meminta pernyataan dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), serta Kementerian Luar Negeri Australia.

Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari ABC News