Suara.com - Dalam catatan sejarah, tragedi tanggal 30 September yang kemudian dinamakan G30S selalu diikuti dengan nama Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebagian orang mungkin bertanya, benarkah PKI satu-satunya dalang dibalik peristiwa G30S?
Dilansir dari berbagai sumber, masyarakat Indonesia di doktrin bahwa dalang dari peristiwa berdarah yang terjadi pada 30 September 1965 adalah PKI. Bahkan selama masa orde baru, tragedi pahit yang menjadi sejarah kelam bangsa Indonesia itu selalu ditulis dengan istilah G30S/PKI, di mana hal itu merujuk doktrin bahwa PKI adalah satu-satunya dalang dari peristiwa berdarah tersebut.
Bahkan, penayangan film G30S PKI menjadi suatu agenda yang wajib pada masa Orde Baru. Namun setelah 6 tahun sejak masa Orde Baru tumbang, tepatnya pada tahun 2004, kurikulum pendidikan tidak lagi mencantumkan "/PKI" di belakang G30S. Selain itu, film G30S PKI yang sejak 1984 pada masa Orde Baru yang selalu ditayangkan setiap tahun, penyangannya kemudian dihentikan.
Hal itu disebabkan oleh berbagai penelitian yang mengungkapkan fakta bahwa PKI ternyata bukan dalang tunggal peristiwa tersebut.
Siapa Dalang G30S yang Sebenarnya?
Dikutip dari artikel berjudul Lima Versi Pelaku G30S, tertulis bahwa ada lima versi dalang yang bertanggung jawab terhadap peristiwa berdarah pada 30 September 1965 lalu.
Lima versi dalang itu menyebut selain PKI, nama CIA, Soekarno, Soeharto juga ikut serta dikaitkan dengan peristiwa G30S. Berikut ini adalah dugaan lima dalang peristiwa berdarah yang menjadi sejarah kelam Indonesia tersebut:
1. Partai Komunis Indonesia (PKI)
DN Aidit, selaku pemimpin PKI melambaikan tangannya, di mana hal ini merupakan versi rezim Orde Baru. Literatur pertama dibuat oleh sejarawan Nugroho Notosusanto dan Ismael Saleh bertajuk Tragedi Nasional Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia (1968).
Baca Juga: Kisah Cucu Musso dan Kerabat Kiai Korban PKI Madiun 1948
Buku ini juga menjadi acuan pembuatan film Pengkhianatan G30S/PKI garapan Arifin C Noer. Selain itu, rezim Orde Baru membuat Buku Putih yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara dan Sejarah Nasional Indonesia suntingan Nugroho Notosusanto yang kemudian diajarkan di sekolah-sekolah semenjak Soeharto berkuasa. Oleh karena itu, versi Orde Baru mencantumkan “PKI” di belakang G30S.
2. Konflik Internal Angkatan Darat Ahmad Yani dan Abdul Haris Nasution
Sejarawan Cornell University, Benedict ROG Anderson dan Ruth McVey, mengemukakan bahwa peristiwa G30S adalah puncak konflik internal Angkatan Darat.
Dalam Army and Politics in Indonesia (1978), sejarawan Harold Crouch mengatakan, bahwa menjelang tahun 1965, Staf Umum Angkatan Darat (SUAD) pecah menjadi dua faksi. Kedua faksi ini sama-sama anti-PKI, namun berbeda sikap dalam menghadapi Presiden Soekarno.
3. Presiden Soekarno
Presiden Soekarno dan Presiden John F Kennedy dalam lawatan tahun 1961. Setidaknya ada tiga buku yang menuding Presiden Soekarno terlibat dalam peristiwa G30S. Untuk menyanggah buku-buku tersebut, Yayasan Bung Karno lantas menerbitkan buku Bung Karno Difitnah pada 2006.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
- Besok Bakal Hoki! Ini 6 Shio yang Dapat Keberuntungan pada 13 November 2025
Pilihan
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
Terkini
-
Dinkes DKI Sebut Tak Ada Rumah Sakit Tolak Rawat Pasien Baduy, Hanya Diminta...
-
Politisi PDIP Dukung Pihak yang Gugat Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Bakal Ikut?
-
Stop 'Ping-pong' Pasien BPJS: Sistem Rujukan Berjenjang Didesak Dihapus, Ini Solusinya
-
Divonis 18 Tahun, Kejagung Bakal Eksekusi Zarof Ricar Terdakwa Pemufakatan Jahat Vonis Bebas Tannur
-
Kasus Korupsi Smartboard Seret 3 Perusahaan di Jakarta, Kejati Sumut Sita Dokumen Penting
-
Lindungi Ojol, Youtuber hingga Freelancer, Legislator PKB Ini Usul Pembentukan RUU Pekerja GIG
-
Eks Danjen Kopassus Soenarko Santai Hadapi Wacana Abolisi: Kasus Makar Saya Cuma Rekayasa dan Fitnah
-
Pemerintah Bakal Kirim 500 Ribu TKI ke Luar Negeri Tahun Depan, Ini Syarat dan Sumber Rekrutmennya
-
5 Fakta Panas Kasus Ijazah Palsu Wagub Babel: Kampus Ditutup, Diperiksa 5 Jam Penuh
-
Menkes Wacanakan Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Begini Repons Pimpinan DPR