Suara.com - Sejumlah fraksi di Komisi X DPR RI sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 125 orang. Sejauh ini sudah ada delapan fraksi yang sepakat terkait pembentukan pansus tersebut.
"Hampir semua, tadi telah 8 Fraksi. Kebetulan hanya PPP sedang ke luar negeri. Tapi sudah mengiyakan saat dihubungi lewat ponsel," kata Anggota Komisi X dari Fraksi PKB Muhammad Khadafi saat konferensi pers di Gedung DPR RI, Senin (3/10/2022).
Menurutnya, pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan ini bertujuan untuk mempercepat penuntasan kejanggalan dalam tragedi tersebut.
"Proses ini diharapkan berjalan cepat, termasuk asuransi. Kita juga berharap masyarakat bisa mendapatkan titik terang," terang Khadafi.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR RI yang juga berasal dari Fraksi PKB Heru Widodo menyebut usulan pembentukan Pansus ini segera diajukan ke Pimpinan DPR.
Dia berharap Pansus tersebut kedepannya bisa memberi keadilan bagi korban Tragedi Kanjuruhan.
"Kita sudah menggalang dukungan pembentukan Pansus. Sudah delapan Fraksi sepakat. Saya kira segera akan kita ajukan. Jika selesai hari ini, maka sore ini juga akan kita ajukan ke pimpinan DPR," ujar Heru.
"Pansus ini penting agar masyarakat tak terlalu lama menunggu," imbuh dia.
Desak Pemerintah Bikin RUU Suporter
Sebelumnya, Komisi X DPR RI mendesak pemerintah untuk segera menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Suporter dan kejuaraan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan pasca tragedi Kanjuruhan di Malang.
"Mendesak untuk segera menerbitkan peraturan turunan dari Undang-Undang tersebut terkait penyelenggaraan kejuaraan dan suporter," kata Ketua Komisi X Syaiful Huda saat konferensi pers di Gedung DPR RI, Senin (3/10/2022).
Komisi X juga mendesak PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB agar menjamin asuransi hak-hak korban yang terdampak dalam tragedi tersebut.
Selain itu, Komisi X DPR RI akan menjadwalkan pemanggilan pihak-pihak terkait dengan Tragedi Kanjuruhan. Pemanggilan itu dilakukan dalam rapat kerja gabungan atau rapat dengar pendapat.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda membeberkan pihak-pihak yang akan dipanggil dalam rapat nantinya Kemenpora RI; Kepolisian; PSSI dan PT. Liga Indonesia.
"Perwakilan Suporter, Panitia Pelaksana, serta Indosiar," kata Huda dalam konferensi pers di Komisi X DPR RI, Senin (3/10/2022).
Berita Terkait
-
Mantan Wakapolda Kalbar Jadi Anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan
-
Sadar Uang Rp50 Juta Tak Bisa Dinilai dengan Nyawa Suporter, Mahfud MD Sebut Tanda Empati Jokowi
-
Horornya Tragedi Kanjuruhan di Pintu Gate 13, Penonton Berebut Keluar Tapi Terkunci, Terinjak-injak Mirip Kuburan Massal
-
Komposisi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan
-
Tragedi Kanjuruhan, Javier Roca: Tindakan Polisi Lampaui Batas!
Terpopuler
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- Bali United: 1 Kemenangan, 2 Kekalahan, Johnny Jansen Dipecat?
- 10 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 September 2025, Kesempatan Klaim Pemain OVR 110-111
Pilihan
-
Prabowo: Indonesia Mengakui dan Jamin Keamanan Israel Jika Palestina Merdeka
-
Profil Glory Lamria: Diaspora Viral Usai Kunjungan Presiden di Amerika Serikat
-
Analisis IHSG Hari Ini Usai Wall Street Cetak Rekor Didorong Harga Saham Nvidia
-
Stanley Matthews: Peraih Ballon dOr Pertama yang Bermain hingga Usia 50 Tahun
-
Jordi Amat Tak Sabar Bela Timnas Indonesia Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
Prabowo Desak Akhiri Konflik Palestina-Israel: Indonesia Siap Kirim Pasukan Perdamaian!
-
Prabowo Desak Dunia Akui Palestina: Janji Indonesia Siap Akui Israel
-
Tutup Pintu Damai, Ridwan Kamil Pilih Tak Hadir Saat Mediasi dengan Lisa Mariana di Bareskrim
-
Tak Hanya Obat Palsu, BPOM Perketat Pengawasan Kosmetik dan Skincare Ilegal
-
Kepala BPOM Jawab Surat Terbuka Nikita Mirzani : Siap Jadi Saksi, Asal Diminta Hakim
-
Harta Wahyudin Moridu Minus Rp 2 Juta, KPK Ingatkan Pejabat Jujur LHKPN
-
"Negeri Ini Disandera!": Erros Djarot Bongkar Dominasi Ketua Umum Partai dan Oligarki di Indonesia
-
9 Bulan Berjalan, Kepala Badan Gizi Nasional Sebut Sudah 4700 Siswa Keracunan MBG
-
BPOM dan PSI Perangi Obat Palsu, Libatkan Marketplace hingga Interpol
-
Rezim Jokowi Rusak Peradaban? Erros Djarot Bongkar Borok Nepotisme dan Buzzer di Lingkar Kekuasaan