Suara.com - Pemerintah Australia mengatakan sedang menyiapkan upaya pemulangan lebih dari 20 perempuan dan 40 anak-anak yang saat ini berada di pusat penahanan di Suriah.
Mereka sudah berada di tahanan sejak jatuhnya kelompok yang menamakan dirinya Islamic State (IS), atau Negara Islam, di tahun 2019.
Banyak di antaranya adalah istri, janda atau saudara perempuan dari pejuang IS. Beberapa dari mereka juga mengaku mendapat paksaan atau dibohongi sehingga akhirnya bisa tiba di Suriah dan kawasan lainnya di Timur Tengah.
Salah satu tokoh dari partai Buruh di Australia, Tanya Pilbersek, mengatakan pemerintah Australia akan mengikuti saran badan keamanan.
"Ada 40 anak-anak Australia yang sekarang tinggal di salah satu tempat paling berbahaya di dunia, di kamp pengungsian," katanya kepada jaringan televisi Channel 7.
"Beberapa perempuan dibawa ke sana ketika mereka masih kecil, kemudian dinikahkan dengan pejuang IS, beberapa orang lagi ditipu, yang lain dipaksa ke sana."
"Ketika mereka kembali ke Australia, saya kira penting sekali nantinya mereka mendapatkan konseling."
"Tetapi saya kira bagi semua yang terlibat, akan ada kemungkinan besar badan keamanan kita akan tetap melakukan pemantauan terhadap mereka."
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Bayangan Karen Andrews dari partai oposisi Partai Liberal kepada ABC, mengatakan memulangkan warga Australia dari Suriah adalah hal yang "sangat berbahaya", saat dirinya masih menjabat menteri.
Baca Juga: Anggota ISIS Ledakkan Diri di Suriah dan Afghanistan, Ulama Taliban Jadi Korban
"Saya tidak mau mengorbankan pejabat Australia untuk pergi ke Suriah dalam berupaya memulangkan mereka," katanya.
"Saya khawatir dengan radikalisasi, tidak saja untuk para perempuan, namun juga terutama pada anak-anak."
"Dan yang ketiga, saya juga khawatir dengan risiko orang-orang ini kembali ke Australia, karena mereka bisa jadi tidak teradikalisasi, namun kemudian menjadi radikal setelah kembali ke sini."
Akademisi dari Victoria University di Melbourne, Debra Smith, yang banyak melakukan penelitian mengenai tindakan kekerasan ekstrem, mengatakan Australia memiliki kewajiban untuk memulangkan perempuan dan anak-anak tersebut.
"Saya kira adalah hal yang wajar ketika ada yang khawatir dan takut, mamun bagi mereka yang bekerja di bidang ini dan mereka yang sudah paham prosesnya, sudah tahu cara menyeimbangkan antara potensi ancaman dan apa yang harus dilakukan untuk membuat mereka kembali ke masyarakat," katanya.
"Hanya lewat proses integrasi kita akhirnya bisa membuat kita semua merasa aman."
Berita Terkait
-
Dari Meja Makan ke Aksi Nyata: Wujudkan Indonesia Bebas Boros Pangan
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
Survei Pendukung FC Twente: Mees Hilgers Menangkan Hati Suporter
-
3 Fakta Kemenangan Persib atas Pratama Arhan Cs di Bangkok
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah