Suara.com - Fadli Zon, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, menegaskan harus segera ada pihak yang bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan. Salah satunya adalah Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta.
Fadli menilai wajar apabila Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Nico. Fadli justru menyarankan hal itu segera dilakukan, sebagaimana desakan banyak pihak.
"Harus ada yang bertanggung jawab. Kalau saya lihat sih kapolda juga diganti saja, kan itu aspirasi masyarakat juga," ujar Fadli di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022).
Sebelum menunggu pencopotan resmi dari Polri, menurut Fadli, seharusnya Nico juga dapat lebih sensitif menanggapi desakan mundur dirinya. Nico diharapkan dapat memilih di antara dua pilihan, mundur atau tunggu pencopotan.
Tetapi Fadli menyarankan bahwa sebaiknya Nico secara sadar mundur sebagai Kapolda Jatim
"Jadi harus sensitif lah melihat, misalkan, kalau di luar negeri itu bukan dicopot, mundur. Jadi masih revolusi mentalnya jalan, mereka mengundurkan diri baik itu kapolres, kapolda," kata Fadli.
Sebelumnya, Fadli tegas menyatakan kunci dari munculnya tragedi Kanjuruhan, Malang adalah gas air mata yang ditembakkan polisi.
Diketahui asap dari gas air mata yang menyesakkan itu diduga menjadi penyebab terbesar jatuhnya korban nyawa hingga lebih dari 100 orang.
Baca Juga: Data Jumlah Anak yang Terdampak Tragedi Kanjuruhan, KPAI Akan Beri Pendampingan Psikis
"Menurut saya kuncinya jelas di situ gas air mata. Penerapan gas air mata di lapangan yang kabarnya itu tidak diperbolehkan oleh FIFA sendiri jelas," kata Fadli.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen ini mempertanyakan aparat kepolisian, mengapa tidak melakukan penanganan dengan cara lain, tanpa gas air mata.
"Kenapa, misalnya kalau untuk mempersiapkan, mengantisipasi itu water cannon. Tentu enggak akan banyak korban, apalagi sampai meninggal," kata Fadli.
Karena itu, menurut dia, seharusnya investigasi tragedi Kanjuruhan tidak bertele-tele lantaran sudah diketahui pasti sebab dan akibatnya, yakni gas air mata. Pihak yang bertanggung jawab sudah seharusnya segera ditetapkan.
"Seharusnya bisa secara cepat, paling tidak siapa yang bertanggung jawab supaya ini tidak terulang lagi. Kalau muter-muter kemudian tidak jelas atau dicari kambing hitam, salah menyalahkan," ujar Fadli.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI berharap langkah Kapolri Listyo Sigit tidak hanya terhenti atau sebatas mencopot Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat, buntut dari tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.
Berita Terkait
-
Data Jumlah Anak yang Terdampak Tragedi Kanjuruhan, KPAI Akan Beri Pendampingan Psikis
-
Begini Rasanya Terkena Tembakan Gas Air Mata, Netizen: Nggak Sanggup Hati Ngebayangin di Stadion Kanjuruhan yang Tertutup
-
Aksi Kekerasan Oknum Anggota TNI di Stadion Kanjuruhan, Jenderal Dudung Beri Tanggapan Berbeda
-
Presiden Jokowi Kunjungi Korban Tragedi Kanjuruhan,129 Keluarga Korban Dapat Santunan
-
Pintu 13 Kanjuruhan yang Telan Banyak Korban Jadi Sorotan, Presiden Jokowi Turun Tangan Minta Diaudit
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
5 Pemimpin Dunia Sambut Amerika Serikat dan Iran Damai
-
Pangi Syarwi: Kalau Prabowo Berhenti Pidato Dua Minggu, Jangan-jangan Tenang Negara Ini
-
Kejar Aliran Uang Dadan Cs! Kejagung akan Terapkan Pasal TTPU di Kasus Korupsi MBG
-
Prabowo Bukan Negarawan, Tapi Wisatawan!
-
Pemerintah Dinilai Setengah Hati Benahi MBG, Pakar UGM Usul Bentuk Dewan Pengawas Independen
-
BPIP Minta Tambahan Anggaran Rp343 M ke DPR, Bangun Pusat Diklat untuk Pejabat hingga Paskibraka
-
Resmi Dibuka! Pendaftaran SPMB Jakarta 2026, 245 Ribu Kursi Gratis Tanpa Biaya
-
Militer Iran Klaim Mempermalukan Pasukan Amerika Serikat dan Israel Usai Damai
-
Iring-Iringan Presiden Jerman Tembus Jantung Jakarta, Jalur Protokol Steril Sempurna
-
Tiba di Istana Merdeka, Dua Kali Mata Presiden Jerman Frank-Walter Terpukau Tarian Tradisional