Rusia Ambil Alih PLTN Zaporizhzhia Pasca Resmikan Aneksasi 4 Wilayah Ukraina

Suara.com - Presiden Rusia, Vladimir Putin, telah menandatangani dekret untuk secara resmi mengambil alih pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia beserta pendukung lainnya yang mendukung operasional fasilitas tersebut.

Dalam dekret terpisah, Putin juga memerintahkan pemerintahannya untuk menerbitkan teks baru Konstitusi Rusia dengan amandemen jumlah wilayah. Kremlin mengatakan keputusan itu perlu diambil karena adanya "penambahan empat wilayah baru ke Rusia."

Pada Rabu (5/10), Putin menyetujui ratifikasi masuknya wilayah Ukraina yaitu Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson ke dalam Federasi Rusia.

Sehari sebelumnya, parlemen Rusia meratifikasi perjanjian tentang pencaplokan wilayah Ukraina.

Putin juga telah menandatangani perjanjian dengan otoritas separatis di wilayah Ukraina yang memisahkan diri untuk bergabung dengan Rusia, menyusul referendum yang diadakan pada 23-27 September 2022.

Pemungutan suara dilakukan lebih dari tujuh bulan sejak perang Rusia melawan Ukraina yang dimulai 24 Februari 2022.

Referendum itu mendapat kecaman dari Ukraina dan negara-negara Barat yang menyebutnya palsu dan menganggap hasilnya tidak sah dan tidak akan diakui.

Sementara itu, PLTN Zaporizhzhia merupakan PLTN terbesar di Eropa yang memiliki enam reaktor dan telah berada di bawah kendali pasukan Rusia sejak periode awal invasi.

Pada 11 September, perusaahan Ukraina, Energoatom, memutuskan untuk mematikan total PLTN tersebut untuk mencegah terjadinya bencana nuklir. Dua hari sebelumnya, mereka mengumumkan bahwa fasilitas itu beroperasi dalam mode darurat dengan risiko tinggi setelah saluran listrik terakhir yang menghubungkan PLTN Zaporizhzhia ke jaringan listrik yang berada di Ukraina terputus.

Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas penembakan roket di sekitar pembangkit tersebut, yang memicu kekhawatiran timbulnya bencana nuklir. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan agar kawasan di sekitar PLTN itu dibebaskan dari keberadaan militer (demiliterisasi).