Suara.com - Sebutan "Nasdrun" tengah ramai setelah Anies Baswedan dideklarasikan oleh Partai NasDem sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024.
Terkait itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan istilah semacam Nasdrun tersebut justru sangat tidak mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Istilah-istilah cebong, kampret, kadrun, nasdrun, dan apa lagi nantinya, menyebabkan polusi dan udara politik menjadi pengap, tidak sehat, dan tidak mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Viva kepada wartawan, Selasa (11/10/2022).
Menurutnya istilah tersebut juga sangat menjadi racun dan mengotori pemikiran masyarakat Indonesia. Menurutnya, hal itu cuma akan mengurangi nilai kompetisi pemilu.
"Istilah tersebut adalah bentuk framing media yang destruktif dan menjadi racun yang mengotori otak dan pemikiran masyarakat Indonesia," ungkapnya.
"Hal itu akan menyebabkan kompetisi elektoral di pilpres mengarah ke zero sum game, menang jadi arang kalah jadi abu. Atau seperti kata pemikir Thomas Hobbes, “Homo homini lupus est”, manusia bagai serigala yang memakan atau menikam sesama manusia," sambungnya.
Ia menuturkan, istilah negatif itu akan mempertebal penggunaan identitas agama dimasukkan ke dalam turbulensi politik demi peningkatan elektoral.
Menurutnya, memilih itu hak asasi. Dasar pilihan karena kesamaan primordial atau berdasarkan suku, agama, ras, etnis, atau budaya adalah hak politik warga yang dijamin oleh konstitusi.
"Tetapi jangan memasukkan perbedaan primordial itu untuk alat politik dalam rangka menjelekkan, memfitnah, hate speech dari figur tertentu untuk tujuan meningkatkan elektoral. PAN menentang dan menolak gaya dan cara politik identitas seperti ini," tuturnya.
Baca Juga: Kunjungi Pura Aditya Jaya, Anies Baswedan Pamit ke PHDI Dan Tokoh Agama Hindu
Ramai Sebutan Nasdrun di Medsos
Sebelumnya, sebutan 'Nasdrun' ramai di media sosial setelah Anies Baswedan dideklarasikan Partai NasDem sebagai Calon Presiden 2024 mendatang. Sebutan itu muncul diduga dari kelompok yang tak suka terhadap Anies.
Terkait ini, Wakil Ketua DPD Demokrat Banten, Heri Handoko mengatakan, sebutan Nasdrun tersebut merusak atmosfer demokrasi dan dapat memecah-belah masyarakat yang pernah terjadi pada Pilpres sebelumnya.
"Saya kira sebutan Nasdrun merupakan hal yang kurang baik dalam atmosfer demokrasi hari ini. Penggunaan kalimat atau kata negatif telah membuat masyarakat terbelah. Terbukti pada perhelatan pilpres 2014 dan 2019," kata Heri saat dikonfirmasi, Senin (10/10/2022).
Heri menuturkan, saat ini masyarakat sudah lelah dan jengah dengan pihak yang menggunakan politik sentimen primordial atau politisasi agama untuk mendulang suara.
Saat ini, kata Heri, Demokrat lebih memilih fokus untuk melakukan perubahan dan perbaikan di masyarakat. Bukan lagi terus-terusan terjebak serangan pendengung atau buzzer.
Berita Terkait
-
Menolak Pemakaian Istilah Negatif dalam Berpolitik, seperti Kadrun, Cebong, Kampret, dan Nasdrun
-
Ramai Sebutan 'Nasdrun' Usai Anies Jadi Bakal Capres NasDem, PAN Menentang: Itu Racun yang Mengotori Otak
-
Pastikan Kawal Parpol Pendukung Jokowi, PDIP Segera Temui PPP
-
Tak Hanya Anies Baswedan, Dukungan Ganjar Pranowo Maju Capres 2024 Juga Menguat
-
Sedikit Lagi Deal! NasDem Klaim PKS Dan Demokrat Sepakat Anies Jadi Capres, Siapkan Timsus Cari Sosok Cawapres
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029
-
Viral Drama Tetangga di Jakbar: Tegur Drummer Berisik, Pria Ini Dicekik, Kini Saling Lapor Polisi
-
Residu Pilkades Bikin Bansos Melenceng, KemendesKemensos Satukan Data Desa