Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah, menyinggung mulai memanasnya partai-partai politik mendeklarasikan pencapresan untuk Pilpres 2024.
Padahal, kata Fahri, jadwal pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024 masih setahun lagi, baru dibuka pada 2023 mendatang. Menurutnya, pendeklarasian di awal hanya mengakibatkan pembelahan.
"Saat ini akibat adanya deklarasi-deklarasi pencapresan, mengakibatkan terjadi pembelahan diawal. Politik identitas dan polarisasi di masyarakat mulai marak lagi," kata Fahri Hamzah dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/10/2022).
Menurut Fahri, penjadwalan pencalonan presiden dan wakil presiden baru akan dilakukan pada 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023 mendatang. Semua menurutnya harus dibicarakan secara matang.
"Jadi semestinya, yang dibicarakan terlebih dahulu adalah masalah dan ancaman terhadap bangsa. Setelah matang dibicarakan, baru memunculkan calonnya," tuturnya.
"Namun, yang terjadi saat ini, adalah calon presiden duluan yang bermunculan. Calon presiden tersebut, sebagai besar minim ide," sambungnya.
Lebih lanjut, kata Fahri, dengan memunculkan capres-capres di awal justru membuat rakyat sangat kasihan.
Bahkan ia mengibaratkan seperti sudah pilpres, tapi terlalu dini dan belum waktunya, sehingga yang muncul adalah pertarungan kosong atau 'pepesan kosong'.
"Para pimpinan negara mungkin sebelum tidur lagi coba sedikit memikirkan akibat pilpres yang terlalu dini tanpa kejelasan ini. Setahun pertarungan kosong yang melelahkan. Pileg juga jadi kosong tidak relevan. Kasian rakyat terbelah sebelum waktunya dalam bahaya," pungkasnya.
Untuk diketahui, sejumlah partai politik sudah mendeklarasikan figur capres-cawapresnya. Partai Gerindra mendeklarasikan Prabowo Subianto, kemudian PKB dengan Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Terbaru, deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal capres oleh Partai NasDem, disusul Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang menduetkan pasangan Ganjar Pranowo-Yenny Wahid sebagai capres-cawapresnya.
Lalu, sejumlah DPW PPP seperti Banten, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, serta Sulawesi Selatan juga telah mendeklarasikan mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024.
Berita Terkait
-
Buzzer Pemecah Belah Mulai Beroperasi Usai NasDem Umumkan Anies Baswedan Bacapres 2024, Demokrat Sebut Rakyat Sudah Lelah
-
Sebutan NasDrun Ungkapan Tak Produktif, NasDem: Hentikan Idiom yang Bisa Memecah Belah Bangsa!
-
Pengamat Ungkap Kedekatan Pj Gubernur Jakarta dengan Jokowi: Publik Pantas Khawatir
-
Agung Laksono Sebut Akbar Tandjung Tetap Dukung Airlangga Sebagai Capres, ke Anies Hanya Beri Selamat
-
Anies Baswedan dan NasDem Diserang Buzzer, Nantang Perang Muntahkan Istilah NasDrun, Politisi PAN Pasang Badan
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
- Besok Bakal Hoki! Ini 6 Shio yang Dapat Keberuntungan pada 13 November 2025
Pilihan
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
Terkini
-
Dua Sahabat Satu Mobil Menuju Istana, Hormat Prabowo Bikin Senyum Raja Abdullah II
-
Wamendagri Ribka Haluk Sebutkan TPID Bali Miliki Peran Strategis Dalam Mendukung Program Nasional
-
Dipolisikan ARAH, Ribka Tjiptaning Berani Adu Data: Banyak Korban Kejahatan Soeharto Siap Bersaksi
-
Konsolidasi PPP: Mardiono dan Din Syamsuddin Bahas Kebangkitan Politik Islam untuk Persiapan 2029
-
Soal Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Waketum Golkar Tak Mau Ada Polemik Berkepanjangan
-
Dinkes DKI Sebut Tak Ada Rumah Sakit Tolak Rawat Pasien Baduy, Hanya Diminta...
-
Politisi PDIP Dukung Pihak yang Gugat Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Bakal Ikut?
-
Stop 'Ping-pong' Pasien BPJS: Sistem Rujukan Berjenjang Didesak Dihapus, Ini Solusinya
-
Divonis 18 Tahun, Kejagung Bakal Eksekusi Zarof Ricar Terdakwa Pemufakatan Jahat Vonis Bebas Tannur
-
Kasus Korupsi Smartboard Seret 3 Perusahaan di Jakarta, Kejati Sumut Sita Dokumen Penting