Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah, menyinggung mulai memanasnya partai-partai politik mendeklarasikan pencapresan untuk Pilpres 2024.
Padahal, kata Fahri, jadwal pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024 masih setahun lagi, baru dibuka pada 2023 mendatang. Menurutnya, pendeklarasian di awal hanya mengakibatkan pembelahan.
"Saat ini akibat adanya deklarasi-deklarasi pencapresan, mengakibatkan terjadi pembelahan diawal. Politik identitas dan polarisasi di masyarakat mulai marak lagi," kata Fahri Hamzah dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/10/2022).
Menurut Fahri, penjadwalan pencalonan presiden dan wakil presiden baru akan dilakukan pada 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023 mendatang. Semua menurutnya harus dibicarakan secara matang.
"Jadi semestinya, yang dibicarakan terlebih dahulu adalah masalah dan ancaman terhadap bangsa. Setelah matang dibicarakan, baru memunculkan calonnya," tuturnya.
"Namun, yang terjadi saat ini, adalah calon presiden duluan yang bermunculan. Calon presiden tersebut, sebagai besar minim ide," sambungnya.
Lebih lanjut, kata Fahri, dengan memunculkan capres-capres di awal justru membuat rakyat sangat kasihan.
Bahkan ia mengibaratkan seperti sudah pilpres, tapi terlalu dini dan belum waktunya, sehingga yang muncul adalah pertarungan kosong atau 'pepesan kosong'.
"Para pimpinan negara mungkin sebelum tidur lagi coba sedikit memikirkan akibat pilpres yang terlalu dini tanpa kejelasan ini. Setahun pertarungan kosong yang melelahkan. Pileg juga jadi kosong tidak relevan. Kasian rakyat terbelah sebelum waktunya dalam bahaya," pungkasnya.
Untuk diketahui, sejumlah partai politik sudah mendeklarasikan figur capres-cawapresnya. Partai Gerindra mendeklarasikan Prabowo Subianto, kemudian PKB dengan Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Terbaru, deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal capres oleh Partai NasDem, disusul Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang menduetkan pasangan Ganjar Pranowo-Yenny Wahid sebagai capres-cawapresnya.
Lalu, sejumlah DPW PPP seperti Banten, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, serta Sulawesi Selatan juga telah mendeklarasikan mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024.
Berita Terkait
-
Buzzer Pemecah Belah Mulai Beroperasi Usai NasDem Umumkan Anies Baswedan Bacapres 2024, Demokrat Sebut Rakyat Sudah Lelah
-
Sebutan NasDrun Ungkapan Tak Produktif, NasDem: Hentikan Idiom yang Bisa Memecah Belah Bangsa!
-
Pengamat Ungkap Kedekatan Pj Gubernur Jakarta dengan Jokowi: Publik Pantas Khawatir
-
Agung Laksono Sebut Akbar Tandjung Tetap Dukung Airlangga Sebagai Capres, ke Anies Hanya Beri Selamat
-
Anies Baswedan dan NasDem Diserang Buzzer, Nantang Perang Muntahkan Istilah NasDrun, Politisi PAN Pasang Badan
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Sumatra Tak Lagi Tanggap Darurat, Separuh Kabupaten/Kota Diklaim Telah Masuk Masa Transisi Pemulihan
-
Mensesneg: 24 Perusahaan Pemegang HPH dan HTI Diaudit Kementerian Kehutanan
-
Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Perayaan Malam Tahun Baru 2026, Pemprov DKI Lakukan Ini
-
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
Lebih 'Merdeka' di Balai Kota, Pramono Anung Blak-blakan: Jujur, Enak Jadi Gubernur
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Hadapi Tantangan Geografis, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Maluku Utara Jadi Fokus Eiger
-
AMAN Catat Konflik 202 Ribu Hektare Wilayah Adat Bengkulu Sepanjang 2025
-
Harapan Publik Tinggi, KPK Tegaskan Penghentian Kasus Aswad Sulaiman Berbasis Alat Bukti