Suara.com - Pemerintah Polandia telah mengeluarkan imbauan kepada warga negaranya yang berada di Belarusia untuk meninggalkan negara itu di tengah Perang Ukraina yang memanas.
Peringatan itu dikeluarkan pada Senin (10/10) usai hubungan kedua negara semakin tegang, yang sebagian disebabkan oleh perang di Ukraina.
"Kami merekomendasikan para warga negara Polandia yang berada di Republik Belarusia untuk meninggalkan wilayah itu dengan transportasi umum maupun pribadi," kata pemerintah di lamannya.
Imbauan serupa sebelumnya telah dikeluarkan pada September saat pemerintah Polandia meminta warganya untuk meninggalkan wilayah Rusia.
Hubungan antara Polandia dan Belarusia memburuk pada 2021, ketika Polandia menuduh negara tetangganya di bagian timur itu mengatur kemunculan krisis migran di perbatasannya.
Hubungan Warsawa dan Minsk semakin tegang sejak Rusia melancarkan invasi ke Ukraina.
Warsawa mengatakan masyarakat minoritas Polandia di Belarusia menghadapi penindasan oleh negara. Beberapa tokoh masyarakat Polandia dipenjara di negara itu.
Pada Senin, Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, mengumumkan bahwa negara itu akan mengerahkan satuan militer gabungan dengan Rusia sebagai respons atas meningkatnya ketegangan di tengah Perang Ukraina.
Pengumuman itu datang ketika rudal Rusia menyerang beberapa kota di Ukraina, termasuk ibu kota, Kiev, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan.
“Saya sudah mengatakan bahwa hari ini Ukraina tidak hanya membahas tetapi merencanakan serangan di wilayah Belarusia,” ujar Lukashenko saat pertemuan dengan pejabat keamanan, seperti dikutip Belta. Namun, dia tidak memberikan bukti apa pun untuk mendukung klaim tersebut.
"Kami telah sepakat untuk menerjunkan kelompok regional Federasi Rusia dan Republik Belarusia," tambahnya.
Namun, Lukashenko tidak merinci di mana pasukan tersebut akan dikerahkan.
Belarusia bergantung secara finansial dan politik pada sekutu utamanya, Rusia.
Sementara itu, pasukan Rusia menggunakan Belarusia sebagai salah satu lokasi penting untuk invasi mereka ke Ukraina pada 24 Februari lalu dengan mengirim pasukan dan peralatan ke sebelah utara Ukraina dari pangkalan di Belarusia.
Berita Terkait
-
Usik Urusan Perbatasan, Mantan Presiden Rusia Jadi Buronan Pemerintah Ukraina
-
Belarusia akan Kerahkan Pasukan Militer Gabungan dengan Rusia
-
Beberapa Ledakan Terdengar di Kiev, Jumlah Korban Belum Dikonfirmasi
-
Kenali Sindrom Polandia Kelainan pada Payudara
-
Kemlu Pastikan WNI dalam Kondisi Aman usai Putin Umumkan Pencaplokan 4 Wilayah Ukraina
Terpopuler
- Biar Terlihat Muda Pakai Lipstik Warna Apa? Ini 5 Pilihan Shade yang Cocok
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
- Terpopuler: 7 HP Layar Super Amoled, Samsung Galaxy A07 5G Rilis di Indonesia
Pilihan
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
Terkini
-
Kapolri Tegaskan Dukung Penuh Kesejahteraan Buruh: Ini Janji Listyo Sigit untuk Kaum Pekerja!
-
Geger! Trump Disebut Siap Dukung Serangan Militer Israel ke Iran Jika Negosiasi Gagal
-
Pakai NIK, Cara Mudah Cek Bansos dan Desil DTSEN
-
IHR: Ndarboy Terkejut! IHR Jateng Derby 2026 Diserbu 37.000 Penonton
-
Buron Internasional! Dua Mantan Petinggi PT Pelita Cengkareng Paper Masuk Red Notice Interpol
-
Anggota DPR Dorong 630 Ribu Guru Madrasah Diangkat PPPK Demi Keadilan Pendidikan
-
Geger Data Militer Israel, 1 Tentara IDF Disebut Berstatus WNI di Tengah 50 Ribu Personel Asing
-
Pandu Negeri Soroti Kesejahteraan Guru dari Rumah Masa Kecil Ki Hadjar Dewantara
-
Siapa Aipda Dianita Agustina? Polwan yang Terseret Skandal Koper Narkoba AKBP Didik Putra Kuncoro
-
ICW Sebut Wacana Jokowi Kembalikan UU KPK 2019 sebagai Upaya 'Cuci Tangan'