Tidak semua produk yang dikirim lewat pos dari Indonesia diuji PMK, tetapi dari 505 sampel yang diajukan untuk pengujian, hanya satu yang positif.
Bagaimana kondisi di Indonesia?
Australia telah bebas PMK selama lebih dari satu abad.
Penyakit ini dapat ditemukan di puluhan negara di seluruh dunia, tetapi kedekatan Australia dengan Indonesia membuat kasus PMK di sana membuat Australia khawatir.
Seiring dengan tingginya arus pelancong liburan sekolah yang terus-menerus berjemur di Bali dalam beberapa pekan terakhir, pejabat Indonesia mengklaim kawanan ternak di sana bebas PMK.
Tidak ada kasus baru PMK yang dilaporkan selama berbulan-bulan.
Namun klaim ini telah dipertanyakan oleh para ahli di Bali.
Ketika ABC baru-baru ini mengunjungi peternakan di luar wilayah tersebut, mereka menemukan ternak yang menunjukkan gejala PMK yang jelas.
Australia tidak dapat memvaksinasi PMK, kecuali jika ada wabah yang terdeteksi.
Dalam upaya untuk mencegah virus keluar dari Indonesia, Australia telah berkomitmen memberikan satu juta vaksin PMK untuk digunakan pada ternak di Indonesia, 600.000 di antaranya sudah didistribusikan ke Bali.
Baca Juga: Disbunak Kalbar Ungkap Kendala Penanganan PMK: Yang Jelas Pada Pandangan Kami...
Pemerintah Australia juga telah memberikan pelatihan bagi dokter hewan yang bekerja di Indonesia.
Di tengah perdebatan politik yang memanas pada akhir Juli, Pemimpin Oposisi Peter Dutton termasuk di antara beberapa tokoh partai koalisi yang menyerukan pemerintah untuk menutup perjalanan dari Indonesia.
ABC minggu ini bertanya kepada Dutton apakah dia masih meminta penutupan perbatasan ke Indonesia, tetapi tidak mendapat tanggapan.
Pemerintah Australia sendiri menyatakan tidak memiliki rencana untuk menutup perbatasan dengan Indonesia.
Sementara itu banyak petani dan peternak di Australia juga sudah memiliki rencana biosekuriti yang mengharuskan pengunjung untuk masuk, membersihkan sepatu dan memakai alat pelindung agar tidak menyebarkan penyakit apa pun.
Beberapa telah menganggap ancaman biosekuriti terbaru sebagai petunjuk untuk meninjau dan memperbarui rencana proteksi yang mereka buat.
Tag
Berita Terkait
-
Pemain Timnas Australia Klarifikasi Usai Dirumorkan Gabung Persebaya Surabaya
-
Profil Craig Goodwin: Pemain Berlabel Timnas Australia yang Dirumorkan ke Persebaya
-
Persebaya Bikin Gebrakan: Bidik Bintang Piala Dunia 2022 yang Pernah Bobol Gawang Timnas Indonesia
-
Menuju Fase Rehabilitasi: Pemerintah Pastikan Sekolah, RSUD, dan Pasar di Sumatra Mulai Pulih
-
Australia Barat, Destinasi Liburan Keluarga yang Nyaman untuk Semua Generasi
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional