Suara.com - Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut ada lobi-lobi politik yang dilakukan pemerintah Indonesia ke FIFA usai peristiwa tragedi Kanjuruhan.
Lobi-lobi politik ditengarai dilakukan pemerintah melalui Menteri BUMN Erick Thohir.
"Lobi pemerintah Indonesia kepada FIFA melalui Menteri BUMN Erick Thohir sebetulnya merupakan sebuah tindakan politik," ujar Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dalam siaran YouTube KontraS, Rabu (12/10/2022).
Padahal, kata Fatia, aksi lobi-lobi politik itu serta merta dapat menggugurkan tanggung jawab Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia atau PSSI terhadap Tragedi Kanjuruhan. Selain itu, pemerintah disebut Fatia, juga memiliki tanggung jawab atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terkait insiden maut itu.
"Yang sebetulnya tidak juga bisa menihilkan tanggung jawab PSSI atau pun pemerintah Indonesia itu sendiri terkait soal dugaan pelanggaran HAM," ucap Fatia.
Fatia menuturkan lobi-lobi politik yang dilancarkan pemerintah agar Indonesia tidak disanksi FIFA pasca terjadinya tragedi Kanjuruhan.
"Presiden Indonesia Joko Widodo sudah mengumumkan bahwa Indonesia telah melakukan sebuah pertemuan ataupun sebuah lobi kepada pihak FIFA. Dan juga setelah itu FIFA mengeluarkan sebuah statement. Namun kami tahu bahwa statement tersebut belum lah final," imbuh dia.
Pernyataan Jokowi Disebut Prematur
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai Indonesia tidak diganjar sanksi FIFA pasca Tragedi Kanjuruhan merupakan pandangan yang prematur.
"Menurut kami ini sebuah statement yang prematur," ujar Anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Masyarakat Sipil Nurcholis Hidayat dalam siaran YouTube Kontras, Rabu (12/10/2022).
Pasalnya, keterangan mengenai tidak dikenakannya sanksi terhadap Indonesia bukan merupakan pernyataan resmi dari FIFA.
Jokowi disebut Nurcholis telah membuat pernyataan sepihak mengenai hal tersebut.
"Itu bukan berangkat dari FIFA tapi datang dari otoritas Indonesia dalam hal ini pemerintah. Maka pernyataan dari Jokowi yang menyatakan Indonesia Alhamdulillah tidak dikenakan sanksi oleh FIFA adalah pernyataan sepihak," ujar Nurcholis.
Berita Terkait
-
Sebut Seluruh Pintu Stadion Terbuka, Komnas HAM Konsisten Pemicu Tragedi Kanjuruhan Akibat Gas Air Mata
-
Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan: Duka Mendalam Sepak Bola Indonesia dan Dunia
-
Jamin Indonesia Tak Disanksi FIFA Imbas Tragedi Kanjuruhan, Koalisi Sipil: Statement Jokowi Prematur!
-
Indosiar Trending, Warganet Kecam Aksi Saling Lempar Tanggung Jawab
-
Fakta Terbaru Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM Pastikan Seluruh Pintu Stadion Terbuka
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar