Suara.com - Komisi X DPR RI berharap dapat segera memanggil seluruh pihak terkait dengan tragedi Kanjuruhan dalam waktu dua pekan ke depan, atau sebelum masa reses berakhir di bulan Oktober.
Diketahui DPR sejak 5 Oktober hingga 31 Oktober memasuki reses. Sementara itu pemanggilan pihak-pihak terkait diagendakan dilakukan saat reses.
"Iya kami sebelum reses berakhir mudah-mudahan diberi izin oleh pimpinan DPR untuk bisa melakukan rapat di masa reses," kata Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (12/10/2022).
Hetifah mengatakan pihaknya berencana memanggil seluruh pihak terkait, mulai dari Kemenpora, PSSI, PT Liga Indonesia Baru (LIB), panitia pelaksana untuk menggali informasi dari laporan masing-masing pihak.
"Mungkin juga tim pencari fakta, hasilnya seperti apa nanti mungkin kami akan ikut memastikan ya bahwa pengalaman yang memprihatinkan ini akan menjadi pembelajaran," kata Hetifah.
"Jadi tidak bisa kita tentu saja tinggal diam ya harus ada perbaikan ke depannya di dalam penyelenggaraan event event olahraga."
Sebelumnya, Komisi X berencana memanggil PSSI dan PT LIB dalam waktu dekat. Pemanggilan itu menanggapi kegeraman Menko Polhukam Mahfud MD atas sikap PSSI dan PT LIB yang saling lempar tanggung jawab terkait insiden di Stadion Kanjuruhan.
Hetifah mengatakan pemanggilan terhadap PSSI dan PT LIB untuk menggali informasi lebih dalam seputar tragedi Kanjuruhan.
"Komisi X juga akan coba ya untuk menggali," kata Hetifah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.
Baca Juga: Buntut Tragedi Kanjuruhan, LPSK Terima 20 Permohonan Perlindungan: Ada Yang Dari Pelajar
Bikin Mahfud Geram
Sebelumnya Mahfud MD merasa geram karena PSSI dan PT LIB saling lempar tanggung jawab terkait insiden di Stadion Kanjuruhan.
Menurut Mahfud MD, kondisi tersebut menunjukkan bukti jika kancah sepak bola Tanah Air kacau.
"Menjadi bukti bahwa penyelenggaraan liga sepak bola nasional agak kacau," tulis Mahfud di akun Instagram pribadinya @mohmahfudmd dikutip Suara.com, Rabu (12/10/2022).
Selain itu, Mahfud menilai saling lempar tanggung jawab antara federasi dengan panitia penyelenggara pertandingan juga membahayakan bagi masa depan sepak bola Indonesia.
Contohnya, dalam tragedi Kanjuruhan ratusan nyawa melayang ditengarai karena tidak beresnya urusan jaminan keselamatan saat pertandingan sepak bola.
Berita Terkait
-
Buntut Tragedi Kanjuruhan, LPSK Terima 20 Permohonan Perlindungan: Ada Yang Dari Pelajar
-
Komnas HAM Buka Peluang Periksa Eks Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta Terkait Tragedi Kanjuruhan
-
20 Orang Termasuk Pelajar Minta Perlindungan LPSK Terkait Tragedi Kanjuruhan
-
Ada Aksi Saling Lempar Tanggung Jawab dalam Tragedi Kanjuruhan, Susno Duadji: Nggak Masuk Akal
Terpopuler
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- 9 HP Gaming Terjangkau Rekomendasi David GadgetIn Buat Lebaran 2026, Performa Kencang!
- Apa Jawaban Minal Aidin Wal Faizin? Simak Arti dan Cara Membalasnya
- 7 HP Paling Murah yang Bisa Kamu Beli saat Idulfitri 2026
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Pelaku Pembunuhan Wanita di Cipayung Tertangkap, Ternyata Mantan Suami Siri Asal Irak
-
Hawaii Diterjang Banjir Terparah Sepanjang 20 Tahun, 5000 Warga Mengungsi
-
Gaspol Reformasi Pendidikan, Prabowo Targetkan Renovasi 300 Ribu Sekolah
-
Prabowo: Lebih Baik Uang untuk Makan Rakyat daripada Dikorupsi
-
Strategi Prabowo Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Dari Dapur MBG hingga Perumahan Rakyat
-
Pertahanan Israel Jebol? Rudal Iran Lolos, Potret Kota Dimona dan Arad Porak-poranda
-
Karakteristik Berbeda dengan Nataru, Malioboro Mulai Dipadati Ribuan Wisatawan Mudik
-
Prabowo Tegas ke AS: Investasi Boleh, Tapi Harus Ikut Aturan Indonesia
-
Prabowo Soal Tarif Resiprokal AS: Kepentingan Nasional Tak Bisa Ditawar-tawar
-
Presiden Prabowo Tegas! Jenderal Pun Bisa Disikat Jika Tak Sejalan Reformasi TNI-Polri