Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) sekaligus Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan, Mahfud MD terpantau sudah hadir di Istana Negara untuk menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam kesempatan itu, Mahfud akan menyerahkan hasil investigasi TGIPF terkait insiden maut di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 lalu.
"Sekarang bersama 13 anggota TGIPF kerusuhan sepak bola di kanjuruhan imi akan menghadap ke presiden," kata Mahfud di Istana, Jumat (14/10/2022).
"Untuk menyampaikan laporan berdasarkan temuan-temuan yang mungkin ada yang belum terungkap di berbagai media atau tim-tim lain," imbuh dia.
Namun begitu, Mahfud masih enggan menjelaskam secara detail terkait hasil invetigasi TGIPF itu. Dia memastika hasil investigasi Tragedi Kanjuruhan akan disampaikan ke hadapan publik.
"Tapi isinya apa saya harus selesai menyampaikan dulu ke presiden, baru ke anda," jelas Mahfud.
Seperti diketahui, dijadwalkan akan menyerahkan laporan hasil investigasi Tragedi Kanjuruhan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang ini.
"Jam 13.30 WIB," kata Anggota TGIPF Rhenald Kasali saat dikonfirmasi, Jumat (14/10/2022).
Rhenald menyebut penyerahan laporan tersebut bertempat di Istana Negara, Jakarta Pusat. Dia belum menyampaikan lebih lanjut apakah sejumlah temuan dan rekomendasi dari TGIPF itu akan disampaikan kepada publik siang ini.
Baca Juga: Ada Kecemasan Jokowi, Presiden Panggil Petinggi Polri Tapi Topi hingga Ajudan Dilucuti
"Di Istana," papar Rhenald.
Sebagai informasi, TGIPF telah memanggil sejumlah pihak seperti Kompolnas serta Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) pada Senin (10/10/2022) untuk dimintai keterangan terkait insiden berdarah pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang.
Pada Selasa (11/10/2022), TGIPF memanggil PSSI, PT Liga Indonesia Baru (LIB), Komnas HAM, Indosiar serta koalisi masyarakat sipil.
Seluruh pihak dilaporkan sudah memenuhi panggilan TGIPF.
Berita Terkait
-
Ada Kecemasan Jokowi, Presiden Panggil Petinggi Polri Tapi Topi hingga Ajudan Dilucuti
-
Ijazah Jokowi Diragukan Amien Rais, Eko Kuntadhi Beri Respons Menohok: Rakyat Malas Mikir!
-
Hasil Audit Kementerian PUPR Terkait Stadion Kanjuruhan Dikritik Pedas Warganet
-
Diisukan Ditangkap Terkait Narkoba, Kapolda Jatim Tak Tampak saat Pati Polri Dipanggil Jokowi di Istana
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?