Kedutaan China di Canberra dan konsulat jenderal di Sydney tidak menanggapi permintaan ABC untuk memberikan komentar soal titik kontak dan kegiatannya di Australia.
Direktur kampanye Safeguard Defenders, Laura Harth, mengatakan kepada ABC jika "titik kontak" Sydney mirip dengan kantor polisi luar negeri China di negara lain.
"Setiap negara menggunakan nama yang berbeda ... tampaknya mereka menggunakan kerangka kerja organisasi United Front Work yang sudah ada di seluruh dunia untuk memperluas fungsi mereka," kata Laura.
"Untuk orang Australia, saya katakan, terutama untuk warga perantauan asal China yang telah melarikan diri dari China, pengkritik, etnis dan agama minoritas, organisasi ini jelas dapat digunakan dan berpotensi untuk mengejar mereka atau mengejar keluarga mereka."
Puluhan ribu 'dibujuk untuk pulang'
Laporan itu mengatakan kantor-kantor polisi di luar negeri dikembangkan bersamaan dengan kampanye internasional "besar-besaran" yang menurut China telah membuat lebih dari 230.000 warga negaranya "dibujuk untuk pulang" dan menghadapi proses pidana di China.
"Bukti yang muncul dengan cepat menunjukkan kampanye online yang ekstensif dan penggunaan kantor polisi di luar negeri yang digunakan dalam operasi ini di lima benua," kata laporan itu.
Laporan itu mengatakan operasi ini menggunakan ancaman terhadap keluarga dan kerabat, termasuk merampas hak anak-anak tersangka untuk mendapatkan pendidikan di China dengan pendekatan "bersalah karena memiliki asosiasi."
Misalnya, pada bulan Februari, pemerintah kota Laiyang di provinsi timur Shandong mengeluarkan pemberitahuan melalui kantor polisi China di Myanmar, menuntut warga negara China yang secara ilegal tinggal di Myanmar untuk pulang ke China.
Mereka juga memperingatkan akan ada konsekuensi bagi orang-orang yang mereka cintai jika mereka menolak.
"Jika anggota keluarga menolak untuk bekerja sama dengan pihak berwenang untuk membujuk para tersangka kembali [ke China], kebijakan insentif dan subsidi mereka akan ditangguhkan atau dibatalkan," kata laporan Safeguard Defenders.
Baca Juga: Pabrik TSMC Bakal Dihancurkan Jika China Invasi Taiwan
Kantor polisi China di luar negeri dilaporkan sudah menangani lebih dari 120 kasus kriminal yang melibatkan warga negara China, dan menangkap sedikitnya 80 orang di Myanmar, Kamboja, dan Zambia.
Media pemerintah China berargumen jika operasi '110 Overseas' memberikan perlindungan bagi jutaan warga China yang tinggal di luar negeri.
Menurut media pemerintah, operasi dan kantor polisi juga bertujuan untuk menangkap warga China dan mencegah mereka melakukan pelanggaran di luar negeri, seperti penipuan, penipuan telekomunikasi atau kejahatan transnasional besar.
Seruan transparansi untuk menghindari 'investigasi rahasia'
Laura dari kampanye Safeguard Defenders mengatakan titik kontak yang berbasis di Sydney dan kantor polisi China di luar negeri bisa "ilegal" jika berada di luar hukum setempat.
Pakar keamanan juga khawatir kantor polisi melanggar hukum internasional dan berpotensi melanggar kedaulatan.
Pengacara hak asasi manusia China, Sam Huang, mengatakan kepada ABC jika operasi itu dapat membantu beberapa warga China menghadapi tantangan di luar negeri, tetapi "terlalu dini untuk mengatakan akan ada dampak positif."
"Ini adalah sistem polisi paralel di atas kerja sama polisi bilateral, dan dapat mengganggu penyelidikan polisi atau proses di negara-negara itu," kata Sam.
"Ini mungkin bisa membungkam aktivis hak asasi manusia yang tinggal di luar negeri dan melakukan penganiayaan terhadap mereka dengan menggunakan metode ilegal."
Sam mengatakan kurangnya kejelasan dan transparansi dalam ruang lingkup operasi dapat memicu kekhawatiran jika"diaspora China di negara-negara itu dapat menjadi subjek pengawasan atau penyelidikan rahasia."
"Negara-negara di mana kantor polisi ini berada harus mengatur jangkauan operasi polisi China dan mengaturnya dengan ketat."
Titik kontak dan kantor polisi China di luar negeri tetap didirikan meski pun sudah ada perjanjian dan kerangka kerja untuk mengatasi kejahatan internasional.
Kepolisian Federal Australia, misalnya, menandatangani beberapa perjanjian dengan Kementerian Keamanan Publik China, yang mengatur badan kepolisian China, untuk menargetkan kejahatan transnasional dan mempertahankan kerja sama di berbagai bidang.
Additional reporting oleh Qiao Wu
Diproduksi oleh Hellena Souisa dari artikel ABC News.
Berita Terkait
-
Pengesahan Revisi UU Polri Dikritik, Dinilai Terlalu Terburu-Buru dan Tidak Transparan
-
Giorgio Antonio Bukan CEO Global Loyalty Indonesia, Perusahaan Beri Klarifikasi Resmi
-
Mata-matai Timnas Indonesia di GBK, Pelatih Vietnam 'Digocek' John Herdman
-
Ranking FIFA Timnas Indonesia Usai Menang Beruntun Lawan Oman dan Mozambik, Rekor Terbaik 2 Dekade
-
BI Rate Naik Mendadak, Pertanda Apa untuk Ekonomi Indonesia?
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
Pilihan
Terkini
-
Sambut Prabowo di Lampung, 30 Mahasiswa Berencana Gelar Aksi Jahit Mulut
-
Menaker Ajak Negara Asia Pasifik Perkuat Pelatihan Tenaga Kerja, Hadapi Pekerjaan Tergeser AI
-
CENTCOM: Amerika Serang Pertahanan Udara Iran, Stasiun Kendali Darat dan Radar Pengintai
-
Serangan AS ke Iran, Gelombang Ledakan Terjadi di Kota Jask dan Kouhe Mobarakeh Hingga Pulau Qeshm
-
Dirjen Imigrasi Minta Jajaran Fokus Kerja dan Hilangkan Budaya Kerja Lama yang Tidak Patut
-
Vonis Kasus Andrie Yunus Digelar Hari Ini, Nasib Empat Anggota BAIS TNI Akan Ditentukan
-
DPR: Jangan Terus Salahkan The Fed dan Perang Teluk Saat Rupiah Tertekan
-
Perang Pecah Lagi! Amerika Serang Iran Lagi, Luncurkan Rudal ke Dekat Jalur Minyak Dunia
-
Pengesahan Revisi UU Polri Dikritik, Dinilai Terlalu Terburu-Buru dan Tidak Transparan
-
Hari Ini, Empat Prajurit TNI Jalani Sidang Putusan Kasus Penyiraman Andrie Yunus