Kedutaan China di Canberra dan konsulat jenderal di Sydney tidak menanggapi permintaan ABC untuk memberikan komentar soal titik kontak dan kegiatannya di Australia.
Direktur kampanye Safeguard Defenders, Laura Harth, mengatakan kepada ABC jika "titik kontak" Sydney mirip dengan kantor polisi luar negeri China di negara lain.
"Setiap negara menggunakan nama yang berbeda ... tampaknya mereka menggunakan kerangka kerja organisasi United Front Work yang sudah ada di seluruh dunia untuk memperluas fungsi mereka," kata Laura.
"Untuk orang Australia, saya katakan, terutama untuk warga perantauan asal China yang telah melarikan diri dari China, pengkritik, etnis dan agama minoritas, organisasi ini jelas dapat digunakan dan berpotensi untuk mengejar mereka atau mengejar keluarga mereka."
Puluhan ribu 'dibujuk untuk pulang'
Laporan itu mengatakan kantor-kantor polisi di luar negeri dikembangkan bersamaan dengan kampanye internasional "besar-besaran" yang menurut China telah membuat lebih dari 230.000 warga negaranya "dibujuk untuk pulang" dan menghadapi proses pidana di China.
"Bukti yang muncul dengan cepat menunjukkan kampanye online yang ekstensif dan penggunaan kantor polisi di luar negeri yang digunakan dalam operasi ini di lima benua," kata laporan itu.
Laporan itu mengatakan operasi ini menggunakan ancaman terhadap keluarga dan kerabat, termasuk merampas hak anak-anak tersangka untuk mendapatkan pendidikan di China dengan pendekatan "bersalah karena memiliki asosiasi."
Misalnya, pada bulan Februari, pemerintah kota Laiyang di provinsi timur Shandong mengeluarkan pemberitahuan melalui kantor polisi China di Myanmar, menuntut warga negara China yang secara ilegal tinggal di Myanmar untuk pulang ke China.
Mereka juga memperingatkan akan ada konsekuensi bagi orang-orang yang mereka cintai jika mereka menolak.
"Jika anggota keluarga menolak untuk bekerja sama dengan pihak berwenang untuk membujuk para tersangka kembali [ke China], kebijakan insentif dan subsidi mereka akan ditangguhkan atau dibatalkan," kata laporan Safeguard Defenders.
Baca Juga: Pabrik TSMC Bakal Dihancurkan Jika China Invasi Taiwan
Kantor polisi China di luar negeri dilaporkan sudah menangani lebih dari 120 kasus kriminal yang melibatkan warga negara China, dan menangkap sedikitnya 80 orang di Myanmar, Kamboja, dan Zambia.
Media pemerintah China berargumen jika operasi '110 Overseas' memberikan perlindungan bagi jutaan warga China yang tinggal di luar negeri.
Menurut media pemerintah, operasi dan kantor polisi juga bertujuan untuk menangkap warga China dan mencegah mereka melakukan pelanggaran di luar negeri, seperti penipuan, penipuan telekomunikasi atau kejahatan transnasional besar.
Seruan transparansi untuk menghindari 'investigasi rahasia'
Laura dari kampanye Safeguard Defenders mengatakan titik kontak yang berbasis di Sydney dan kantor polisi China di luar negeri bisa "ilegal" jika berada di luar hukum setempat.
Pakar keamanan juga khawatir kantor polisi melanggar hukum internasional dan berpotensi melanggar kedaulatan.
Pengacara hak asasi manusia China, Sam Huang, mengatakan kepada ABC jika operasi itu dapat membantu beberapa warga China menghadapi tantangan di luar negeri, tetapi "terlalu dini untuk mengatakan akan ada dampak positif."
Berita Terkait
-
5 Hasil Pertanian Indonesia yang Bisa Dipakai Bikin Etanol, Bikin Bensin Makin Murah
-
Guru Besar UGM Ingatkan Pemerintah Hati-hati soal Wacana Tarif Selat Malaka
-
Buntut Sengketa THR 2026, Ombudsman Evaluasi Maladministrasi di 11 Provinsi
-
73 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 April 2026: Raih Sea Splatter, M82B, dan Diamond
-
Kisah Pengusaha Sulap Lahan Terbatas Jadi Kebun Paprika Premium dengan Dukungan KUR BRI
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
Terkini
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
-
'Kiamat' Pandemi COVID-19 Bisa Terulang Jika Selat Hormuz Terus Diblokir Iran
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
-
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan dan Pengelolaan Tambang
-
Bantargebang di Ambang Kolaps, DPRD DKI Desak Strategi Pengelolaan Sampah Segera Dieksekusi
-
Dikaitkan dengan Kasus Kuota Haji, Khalid Basalamah Tegaskan Tak Pernah Interaksi dengan Gus Yaqut
-
Gus Lilur Gaungkan 'Abuktor' di Muktamar NU 2026: Syarat Mutlak Pemimpin PBNU Bebas Korupsi
-
Hari Bumi: BNI Rehabilitasi 50 Hektare Mangrove di Banyuwangi, Berikan Dampak Ekonomi ke 5.000 Warga