Suara.com - Dugaan kasus penyalahgunaan narkoba oleh Irjen Pol Teddy Minahasa menambah panjang daftar oknum polisi yang ditangkap karena terlibat pelanggaran hukum.
Kasusnya begitu disorot karena Teddy disebut-sebut mengganti 5 kg barang bukti sabu yang disitanya dengan tawas lalu menjual obat terlarang tersebut kepada sosok yang disebut "Mami".
Hal ini kemudian dikaitkan dengan harta kekayaan Teddy yang begitu melimpah, apalagi karena Presiden Joko Widodo sendiri baru saja menyentil soal gaya hidup mewah sejumlah anggota kepolisian.
Mirisnya, menurut Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, dugaan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang seperti ini banyak sekali terjadi di tubuh Polri.
Bahkan menurut Sugeng, ada unit reserse di salah satu daerah yang mewajibkan semua anggotanya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pimpinan. Hal inilah yang memicu terus-menerus terjadinya penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.
"Praktik penyelewengan penggunaan kewenangan ini banyak terjadi. Bahkan praktik setor-menyetor, IPW mendapat informasi yang banyak," tutur Sugeng dalam tayangan Apa Kabar Indonesia Malam.
"Bahkan ada di satu kesatuan reserse, setiap anggota harus menyetor sejumlah uang kepada pimpinannya, baik Kasat, Kanit, bertingkat itu. Jadi saya dapat laporan dari beberapa polisi di daerah, di Jakarta juga, jadi bukan sesuatu yang aneh," sambungnya, dikutip Suara.com dari kanal YouTube tvOneNews, Minggu (16/10/2022).
Tuntutan setor-menyetor bukan satu-satunya modus penyelewangan kewenangan oleh oknum polisi. Ada pula yang menggunakan metode seperti yang diduga dilakukan Teddy dkk, yakni dengan mengutip barang bukti sebuah kasus untuk diperjualbelikan lagi.
"Kemudian yang banyak masuk adalah berkaitan dengan penegakan hukum. Ini potensi penyelewengan besar, contohnya kemudian menggelapkan barang bukti. Di kode etik itu ada larangan, termasuk pelanggaran berat, tetapi tetap terjadi," jelas Sugeng.
Baca Juga: LKAAM Sumbar soal Gelar Adat Irjen Teddy Minahasa yang Tersangkut Kasus Narkoba
Ia lantas mencontohkan ketika ada Kapolres Bandara yang diberhentikan tidak dengan hormat karena menerima hampir Rp7 miliar dari bandar narkoba.
Praktik penyelewengan ini juga menjadi cikal-bakal banyaknya oknum polisi yang bergaya hidup mewah.
"Karena uang yang diperoleh tidak halal, sensitivitas juga kemudian tumpul. Jadi enak saja mereka mempertontonkan kekayaannya di depan publik," kata Sugeng.
"Nah ini yang harus dipangkas supaya kepercayaan publik muncul," tegasnya melanjutkan. "Oleh karena itu harus ditindak nih. Pengawasan internal harus keras."
Berita Terkait
-
Nasib Gelar Adat Minang Irjen Teddy Minahasa Usai Tersangka Kasus Narkoba, LKAAM Sumbar Singgung Prestasi dan Ketegasan
-
Kompolnas Soal Kasus Irjen Teddy Minahasa: Yang Bersangkutan Tak Berpikir Akan Terbongkar
-
Mahfud MD: Kapolri Ungkap, Tangkap, Pecat
-
Kapolri Unggah Poster Peringatan 101 Tahun Jenderal Hoegeng, Warganet Sebut Pokok e Wani Tegakkan Hukum Meski Teman
-
Jadi Otak Peredaran Narkoba, Irjen Teddy Minahasa Melawan, Siapkan Langkah Ini!
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- 7 Bedak Wardah yang Tahan Lama Seharian, Makeup Flawless dari Pagi sampai Malam
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
Dampak Kasus Amsal Sitepu: Pekerja Kreatif Khawatir Kerjasama dengan Pemerintah
-
Demi Selat Hormuz, PBB Hari Ini Akan Putuskan Pengerahan Kekuatan Militer untuk Keroyok Iran
-
Prinsip 'No Service No Pay': Badan Gizi Nasional Bakal Cabut Insentif SPPG yang Lalai
-
Hemat BBM, Pejabat Pemkot Mataram Wajib Bersepeda ke Kantor Mulai Pekan Depan
-
Safaruddin Ngamuk di DPR, Soroti Gaji Guru Polri Rp 100 Ribu per Jam: Harusnya Rp 5 Juta per Jam!
-
BMKG Prakirakan Hujan Ringan di Sebagian Besar Ibu Kota Provinsi saat Jumat Agung
-
Dikritik DPR soal Kasus Amsal Sitepu, Kajari Karo Minta Maaf dan Janji Evaluasi
-
Beda dengan Indonesia, Pakistan Naikkan Harga BBM Hingga 50 Persen
-
Operasi True Promise 4 Iran Target Alutsista AS di UEA, Puluhan Perwira Masuk Rumah Sakit
-
Sekretaris Pertahanan AS Minta Kepala Staf Angkatan Darat Mundur di Tengah Perang dengan Iran