Suara.com - Dugaan kasus penyalahgunaan narkoba oleh Irjen Pol Teddy Minahasa menambah panjang daftar oknum polisi yang ditangkap karena terlibat pelanggaran hukum.
Kasusnya begitu disorot karena Teddy disebut-sebut mengganti 5 kg barang bukti sabu yang disitanya dengan tawas lalu menjual obat terlarang tersebut kepada sosok yang disebut "Mami".
Hal ini kemudian dikaitkan dengan harta kekayaan Teddy yang begitu melimpah, apalagi karena Presiden Joko Widodo sendiri baru saja menyentil soal gaya hidup mewah sejumlah anggota kepolisian.
Mirisnya, menurut Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, dugaan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang seperti ini banyak sekali terjadi di tubuh Polri.
Bahkan menurut Sugeng, ada unit reserse di salah satu daerah yang mewajibkan semua anggotanya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pimpinan. Hal inilah yang memicu terus-menerus terjadinya penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.
"Praktik penyelewengan penggunaan kewenangan ini banyak terjadi. Bahkan praktik setor-menyetor, IPW mendapat informasi yang banyak," tutur Sugeng dalam tayangan Apa Kabar Indonesia Malam.
"Bahkan ada di satu kesatuan reserse, setiap anggota harus menyetor sejumlah uang kepada pimpinannya, baik Kasat, Kanit, bertingkat itu. Jadi saya dapat laporan dari beberapa polisi di daerah, di Jakarta juga, jadi bukan sesuatu yang aneh," sambungnya, dikutip Suara.com dari kanal YouTube tvOneNews, Minggu (16/10/2022).
Tuntutan setor-menyetor bukan satu-satunya modus penyelewangan kewenangan oleh oknum polisi. Ada pula yang menggunakan metode seperti yang diduga dilakukan Teddy dkk, yakni dengan mengutip barang bukti sebuah kasus untuk diperjualbelikan lagi.
"Kemudian yang banyak masuk adalah berkaitan dengan penegakan hukum. Ini potensi penyelewengan besar, contohnya kemudian menggelapkan barang bukti. Di kode etik itu ada larangan, termasuk pelanggaran berat, tetapi tetap terjadi," jelas Sugeng.
Baca Juga: LKAAM Sumbar soal Gelar Adat Irjen Teddy Minahasa yang Tersangkut Kasus Narkoba
Ia lantas mencontohkan ketika ada Kapolres Bandara yang diberhentikan tidak dengan hormat karena menerima hampir Rp7 miliar dari bandar narkoba.
Praktik penyelewengan ini juga menjadi cikal-bakal banyaknya oknum polisi yang bergaya hidup mewah.
"Karena uang yang diperoleh tidak halal, sensitivitas juga kemudian tumpul. Jadi enak saja mereka mempertontonkan kekayaannya di depan publik," kata Sugeng.
"Nah ini yang harus dipangkas supaya kepercayaan publik muncul," tegasnya melanjutkan. "Oleh karena itu harus ditindak nih. Pengawasan internal harus keras."
Berita Terkait
-
Nasib Gelar Adat Minang Irjen Teddy Minahasa Usai Tersangka Kasus Narkoba, LKAAM Sumbar Singgung Prestasi dan Ketegasan
-
Kompolnas Soal Kasus Irjen Teddy Minahasa: Yang Bersangkutan Tak Berpikir Akan Terbongkar
-
Mahfud MD: Kapolri Ungkap, Tangkap, Pecat
-
Kapolri Unggah Poster Peringatan 101 Tahun Jenderal Hoegeng, Warganet Sebut Pokok e Wani Tegakkan Hukum Meski Teman
-
Jadi Otak Peredaran Narkoba, Irjen Teddy Minahasa Melawan, Siapkan Langkah Ini!
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
Terkini
-
Terbukti Suap Pejabat Kemnaker, Jaksa Tuntut 3 Tahun Penjara untuk Miki dan Temurila
-
Amnesty Kritik RUU Tata Cara Pidana Mati yang Disiapkan Pemerintah Indonesia
-
Komarudin PDIP Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN Agar Gedung Tak Mangkrak Usai Putusan MK
-
Bincang Singkat dengan Purbaya, Prabowo Tanya Dolar
-
Pemeriksaan Merambah Kelas TK, Polisi Buka Peluang Tersangka Baru Kasus Daycare Little Aresha
-
Dari Nakba 1948 hingga Reruntuhan Gaza: Kisah Pilu Pria Palestina yang Terusir dari Tanah Airnya
-
Isu Transfer Data WNI ke AS di Kesepakatan Prabowo Trump, Menkomdigi Buka Suara
-
Bantah Kepung Rumah dan Sandera Anak Ahmad Bahar, GRIB Jaya: Kami Datang Persuasif Mau Tabayun!
-
Amnesty International Sebut Eksekusi Mati Global 2025 Capai Rekor Tertinggi dalam 44 Tahun
-
Kemkomdigi Siapkan Aturan Baru: Wajib Cantumkan Nomor Telepon Saat Daftar Media Sosial