Baru Terpilih, Presiden Irak Ingin Segera Rampungkan Pembentukan Pemerintahan Anyar

Suara.com - Presiden terpilih Irak, Abdul Latif Rashid, mengungkapkan harapannya untuk segera merampungkan pembentukan pemerintahan yang baru.

Mulai menjabat pada Senin (17/10), Presiden Rashid mengatakan pembentukan pemerintahan yang segera akan menjadi alat untuk melayani rakyat guna menciptakan keamanan dan stabilitas nasional.

"Kami memikirkan apa yang ditunggu rakyat Irak dari pemerintahan baru, yang kami harapkan dapat dibentuk dengan cepat serta bersifat kuat, efisien, dan terpadu guna memenuhi aspirasi rakyat akan keamanan, stabilitas, dan pelayanan," kata Rashid dalam pidatonya yang disiarkan di televisi saat upacara di Istana Kepresidenan Baghdad, Senin.

Rashid berjanji akan melindungi konstitusi, kedaulatan, persatuan, dan kemerdekaan Irak, serta mengerahkan segala upaya guna membawa kekuatan politik lebih dekat melalui dialog, termasuk menyelesaikan masalah antara wilayah semiotonom Kurdistan dan pemerintah pusat di Baghdad.

"Saya juga akan berusaha membangun hubungan yang kuat dan seimbang antara Irak, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional untuk mendukung kepentingan bersama," katanya.

Sebelumnya, pada 13 Oktober 2022, parlemen Irak memilih Rashid sebagai presiden baru, dan hal ini menandai sebuah langkah penting menuju pembentukan pemerintahan baru negara tersebut.

Terpilihnya sang pemimpin juga mengakhiri kebuntuan politik yang berlangsung selama setahun.

Menurut sistem pembagian kekuasaan di Irak setelah tahun 2003, kursi kepresidenan harus diduduki oleh orang Kurdi, jabatan ketua parlemen oleh orang Sunni, dan jabatan perdana menteri oleh orang Syiah.

Rashid terpilih saat ketegangan politik terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir antara Gerakan Sadrist, yang dipimpin ulama Syiah Moqtada al-Sadr sebagai pemenang terbesar dalam pemilihan parlemen pada 2021, dan rival-rival mereka dalam Kerangka Koordinasi (Coordination Framework), sebuah kelompok payung partai parlemen Syiah.

Al-Sadr menuntut pembubaran parlemen dan mengadakan pemilihan umum lebih awal. Namun, keinginan Al-Sadr itu ditolak oleh partai-partai CF yang menjadi blok terbesar setelah Al-Sadr memerintahkan para pengikutnya untuk mundur dari parlemen pada Juni. [Antara]