Suara.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mewakili Presiden RI Joko Widodo membuka pertemuan tingkat tinggi negara-negara Asia Pasifik atau High-level Intergovernmental Meeting on the Final Review of the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities: 2013-2022 (HLIGM-FRPD), di Hotel Fairmont Jakarta, pada Rabu (19/10/2022).
Pertemuan ini diselenggarakan oleh United Nations Economi and Social Commision for Asia and The Pasific (UN ESCAP) bersama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pertemuan diselenggarakan di Jakarta, 19-21 Oktober 2022 dengan dihadiri oleh sekitar perwakilan 38 negara ESCAP yang bergabung secara hybrid.
Muhadjir mengatakan, Pemerintah Indonesia telah memiliki perhatian yang kuat dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan memfasilitasi penyandang disabilitas. Dia memaparkan bahwa dalam satu dekade terakhir, Pemerintah Indonesia sudah membuat kebijakan khusus untuk penyandang disabilitas, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Sebagai penguatan dalam agenda pembangunan nasional, pemerintah juga telah merumuskan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
"Indonesia terus berkomitmen untuk mengarusutamakan perspektif berbasis hak dalam perencanaan pembangunan bagi penyandang disabilitas," ujar Muhadjir.
Kemudian, Muhadjir juga menjabarkan, bentuk keseriusan pemerintah dalam memajukan penyandang disabilitas adalah dengan diberikan fasilitas khusus untuk para penyandang disabilitas yang bertalenta, misalnya dalam bidang olahraga akan disiapkan untuk menjadi atlet. Kemudian juga penyandang disabilitas diberikan berbagai pemberdayaan keterampilan dan ekonomi supaya bisa berdikari.
"Pelaksanaan kebijakan dan program yang juga dilakukan untuk menghilangkan hambatan dan diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Selain itu, kebijakan Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk memenuhi hak dan memberdayakan penyandang disabilitas," tegasnya.
Menurut Muhadjir, pertemuan lintas negara Asia Pasifik ini akan berpengaruh besar dalam menghasilkan rumusan kebijakan yang penting untuk penyandang disabilitas. Menurutnya, dengan pertemuan ini akan terjadi pertukaran pemahaman terkait kebijakan yang mengarusutamakan pemenuhan hak penyandang disabiltas.
Karenanya, dia berharap, pertemuan internasional ini akan menghasilkan berbagai kebijakan stretegis untuk pembangunan berprespektif penyandang disabilitas, dan berupaya penuh untuk terus memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.
Baca Juga: Tragedi Kanjuruhan Masuk Bencana Sosial, Mensos Beri Santunan Rp15 Juta Bagi Ahli Waris Korban
"I am confident that by working together and having strong global partnerships, we can accomplish disability visibility, accessibility, inclusion, and equality of rights!" ungkap Menko PMK dalam Bahasa Inggris.
"Saya yakin, dengan bekerja sama dan memiliki kemitraan global yang kuat, kita dapat mencapai visibilitas disabilitas, aksesibilitas, inklusi, dan kesetaraan hak," ucapnya.
Di acara tersebut, Muhadjir juga disambut dengan kesenian Tari Betawi yang dibawakan adik-adik disabilitas autisme dan Tari Bali yang dibawakan oleh adik-adik penyandang disabilitas fisik. Kemudian juga disuguhkan penampilan musik gamelan dengan membawakan lagu viral "Ojo Dibandingke" yang dibawakan oleh adik-adik penyandang disabilitas fisik.
Dalam kesempatan tersebut hadir Sekretaris Eksekutif ESCAP Dr Armida Salsiah Alisjahbana dan Menteri Sosial RI Tri Rismaharini. Konferensi. Kegiatan juga uga menghadirkan pembicara tingkat tinggi dari Indonesia dan negara-negara anggota lainnya serta perwakilan dari organisasi masyarakat sipil.
Sebagai informasi, Negara Anggota ESCAP ditahun 2012 memproklamirkan komitmen Kawasan "The Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities: 2013-2022". Mengadopsi the Incheon Strategy to "Make the Right Real" for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific sebagai salah satu tujuan pembangunan dunia yang spesifik disabilitas.
Komitmen tersebut berakhir di tahun 2022 dan pertemuan di Jakarta ini ditujukan untuk melakukan kajian akhir (review) yakni mencatat pencapaian, tantangan, dan pembelajaran selama satu dekade, dan untuk memetakan arah strategis baru ke depan. Semua upaya ini diarahkan untuk pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.
Berita Terkait
-
Kebocoran Data 102 Juta Warga RI dari Kemensos, Pakar : Kemungkinan Besar Valid
-
Salurkan Langsung BLT BBM, Mensos Risma: Jangan Digunakan Untuk Beli Rokok
-
Waduh, 102 Juta Data Warga RI di Kemensos Diduga Bocor dan Dijual
-
102 Juta Data Warga dari Kemensos RI Termasuk Foto KTP Bocor, Publik Sindir Pemerintah: Bukan Data Rahasia
-
Pemkab Sumedang Siapkan Rp5,7 Miliar untuk BLT BBM 2022 akan Diberikan pada 12.000 KPM
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Mensesneg: 24 Perusahaan Pemegang HPH dan HTI Diaudit Kementerian Kehutanan
-
Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Perayaan Malam Tahun Baru 2026, Pemprov DKI Lakukan Ini
-
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
Lebih 'Merdeka' di Balai Kota, Pramono Anung Blak-blakan: Jujur, Enak Jadi Gubernur
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Hadapi Tantangan Geografis, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Maluku Utara Jadi Fokus Eiger
-
AMAN Catat Konflik 202 Ribu Hektare Wilayah Adat Bengkulu Sepanjang 2025
-
Harapan Publik Tinggi, KPK Tegaskan Penghentian Kasus Aswad Sulaiman Berbasis Alat Bukti
-
Rentetan Kecelakaan Kerja di Galangan PT ASL Shipyard Kembali Terjadi, Polisi Turun Tangan