Suara.com - Walau PDIP belum resmi memberi nama figur yang akan menunggangi kereta menuju Pilpres 2024, namun baru-baru ini Ganjar Pranowo menyatakan dirinya siap dicalonkan dalam Pemilu mendatang.
Dalam perjalanan berpolitik, Gubernur Jawa Tengah tersebut juga pernah menghadapi kasus besar yaitu soal dugaan korupsi pengadaan KTP-elektronik (KTP-e) pada April lalu.
Namun sampai saat ini, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) belum menemukan cukup bukti keterlibatan Ganjar.
Ketua KPK Firli menanggapi adanya desakan agar KPK mengusut kembali nama-nama yang disebut dalam perkara KTP-el, salah satunya Ganjar Pranowo.
Menanggapi isu ini, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan angkat bicara.
Menurut Novel, tidak ada bukti bahwa Ganjar terlibat dalam kasus korupsi KTP-elektronik (KTP-el).
"Penyidik nya dulu saya, kok. Jadi saya yang lebih tahu," katanya dalam siaran daring di kanal YouTube Novel Baswedan dikutip pada Kamis, (20/10/2022).
Novel menjelaskan di video dengan judul '3 TOKOH KPK TURUN GUNUNG MELAWAN POLITISASI' itu bahwa, nama Ganjar memang pernah disebut di dalam persidangan. Namun tak berarti Ganjar turut terlibat dalam kasus KTP-e.
Selain itu, Novel bahkan menegaskan Ganjar tidak termasuk orang yang mengembalikan uang dalam kasus korupsi KTP-el.
Baca Juga: Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak Masih Buron, KPK Panggil Dua Saksi
"Enggak, itu dibilang mengembalikan (uang) itu nggak benar," tuturnya.
Keterangan Novel ini bukan untuk membela Ganjar tapi untuk membela kebenaran dan keadilan.
"Jangan sampai KPK dipakai oknum tertentu untuk kepentingan yang nggak benar," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, dalam sebuah wawancara Ganjar Pranowo menyatakan dirinya siap dicalonkan menjadi calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang.
“Kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap,” ucap Ganjar.
Ganjar menjelaskan, semua anggota partai harus siap jika memang diusung menjadi presiden. Ganjar menyebut setiap partai pasti memilih anak-anak bangsa terbaik yang bisa memimpin Indonesia ke depan.
“Ketika partai sudah membahas secara keseluruhan dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik, menurut saya semua orang mesti siap soal itu,” tuturnya.
Tag
Berita Terkait
-
Skandal Safe House Bea Cukai, KPK Bongkar Modus Masif Penyimpanan Uang Suap Impor Barang KW
-
Sebut Istana Otak Revisi UU KPK, Anggota Komisi III DPR: Pak Jokowi, Jujurlah!
-
Bahaya Korupsi Sistemik: Barang Bukti Pun Ikut "Dilahap" Oknum
-
Bacakan Pledoi, Kerry Bantah Perintah dan Intervensi Kasus Korupsi Minyak Mentah
-
Kasus Korupsi CPO, Kejagung Dalami Dokumen Dugaan Aliran Transaksi ke Pejabat Bea Cukai
Terpopuler
- Terpopuler: Waktu yang Ideal untuk Ganti HP, Rekomendasi HP untuk Jangka Panjang
- Bacaan Niat Puasa Ramadan Sebulan Penuh, Kapan Waktu yang Tepat untuk Membacanya?
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
Pilihan
-
Impor Mobil India Rp 24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
-
Pesawat Pengangkut BBM Jatuh di Krayan Timur, Pencarian Masuk ke Hutan Belantara
Terkini
-
Bergaya Reserse Pakai Pistol Mainan, Dua Polisi Gadungan Peras Jukir di Terminal Depok Ditangkap
-
Dino Patti Djalal Minta Pemerintah Beri Penjelasan, Pasukan Perdamaian Gaza Pakai Helm Biru Tidak?
-
Lapak di Cakung Ludes Terbakar Jelang Sahur, 26 Jiwa Lolos dari Maut
-
Kasus Fraud Rp2,4 Triliun: Tiga Kantor Dana Syariah Indonesia di District 8 Disita Polisi
-
Indonesia Ditunjuk Jadi Wakil Komandan ISF di Gaza, Komisi I DPR: Bukti Kepercayaan Dunia pada TNI
-
Lantik Direksi BPJS, Cak Imin Minta Jaminan Sosial Harus Bikin Rakyat Produktif dan Tak Jatuh Miskin
-
Anggaran Operasional BPJS Tembus Rp 5 T, Cak Imin Warning Soal Pemborosan
-
Surabaya Pertahankan Predikat SAKIP "AA", Konsisten di Puncak Akuntabilitas Nasional
-
Lingkaran Setan Parkir Liar Jakarta: Antara Keterbatasan Lahan dan 'Lahan' Mata Pencaharian
-
Skandal Safe House Bea Cukai, KPK Bongkar Modus Masif Penyimpanan Uang Suap Impor Barang KW