Suara.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman memberi peringatan tegas kepada para prajuritnya untuk tetap memegang teguh netralitas TNI dan tidak terlibat politik praktis dalam Pemilu serentak 2024.
"Kita tetap memegang teguh netralitas TNI untuk tidak terlibat politik praktis," kata Dudung dalam sambutannya saat memimpin Apel Kesiapsiagaan TNI AD Tahun 2022 di Silang Monas, Jakarta, Rabu (26/10/2022).
Menurutnya, kini tahapan Pemilu Serentak 2024 sudah mulai berjalan. KPU juga telah mengumumkan 18 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi.
Selain itu, sejumlah parpol juga sudah memulai mendeklaraikan dan mendukung tokoh-tokoh sebagai capres cawapres untuk diusung pada Pemilu.
"Namun, kita tetap memegang teguh netralitas TNI," tegasnya.
Menurut KSAD Dudung, tugas dan tanggung jawab prajurit TNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni salah satunya membantu Pemerintah agar semua rangkaian dan tahapan pemilu berjalan aman dan lancar. Dia akan memberikan sanksi tegas bagi prajurit TNI AD yang terbukti terlibat dalam politik.
"Kalau orang dukung-mendukung dari TNI AD, nanti akan kami proses secara hukum, karena sudah dari dulu yang namanya TNI AD itu harus netral, tidak boleh memilih salah satu calon," ujarnya. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Oknum Anggota TNI AD Jadikan Asrama Militer Penampungan Sepeda Motor Curian
-
Surya Paloh Dicap Berpolitik Dua Kaki, Jokowi Tak Suka, Anies Terancam?
-
Bijak, Ma'ruf Amin: Kalau Beda Capres Katakan Lakum Capresukum, Walana Capresuna
-
Ajak Berpolitik Santun, Wagub Kalbar: Berhati-hatilah dalam Menggunakan Media Sosial
-
Banyak Masyarakat Terpesona Sosok Ganjar Pranowo, Tapi PDIP Terkesan Mengisolasi
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
Terkini
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?
-
Noel Ngaku Dilarang Ungkap Partai K: Benernya Lidah Gue Mau Ngomongin Hari Ini
-
Prabowo Sentil Bogor Semrawut Banyak Spanduk, Wawako Jenal: 61 Baliho Sudah Kami Bongkar
-
Saksi Kasus Noel Ebenezer Ungkap Ada 4 Orang dari Kejagung Minta Duit Masing-masing Rp 1,5 Miliar
-
DJKI Perkenalkan Layanan Konsultasi Kekayaan Intelektual Melalui Video Call
-
Saksi Sidang Noel Akui Pernah Ditawari LC Oleh 'Sultan Kemnaker': Saya Tidak Tahu Sumber Duitnya
-
Singgung Kasus Pertamina, Eks Ketua MK Beberkan Persoalan Besar Penegakan Hukum