Suara.com - Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, menilai beberapa jabatan strategis di pemerintahan Presiden Joko Widodo yang diisi oleh pejabat tinggi Polri menjadi preseden buruk.
Achmad menyebut kondisi ini bisa menimbulkan kesan bahwa Polri adalah alat untuk mempertahankan kekuasaan.
"Begitu banyak posisi jabatan sipil yang diberikan kepada anggota Polri pada masa pemerintahan Jokowi. Ini sebuah preseden buruk karena institusi Polri akan menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan," kata Achmad kepada Wartaekonomi.co.id --jaringan Suara.com, Kamis (27/10/2022).
Keberadaan pejabat tinggi Polri dalam jabatan strategis pemerintahan ini dinilai bisa mengakibatkan ketidakadilan penegakan hukum.
"Hukum menjadi tebang pilih, hukum dijadikan alat untuk memukul pihak-pihak yang berseberangan dengan kekuasaan. Akhirnya polisi jadi ikut bermain politik," papar Achmad.
Mengambil contoh kasus Ferdy Sambo, Achmad menunjukkan adanya campur tangan petinggi Polri yang terstruktur yang melibatkan banyak polisi.
"Dengan munculnya kasus seperti yang dilakukan Ferdy Sambo, kita bisa melihat bagaimana cengkraman kekuasaan Pati Polri dalam melakukan ketidakadilan secara terstruktur sehingga melibatkan banyak pihak dalam kepolisian," lanjut dia.
Adapun beberapa petinggi Polri yang pernah menjabat posisi strategis di dalam pemerintahan adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang tak lain adalah mantan Kapolri.
Lalu di tahun 2020 ada Brigadir Jenderal Adi Deriyan yang mengisi jabatan Staf Khusus bidang Keamanan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Ada pula Irjen Andap Budhi Revianto yang menjabat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Irjen Reinhard Silitonga yang menduduki jabatan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham.
Tiga nama terakhir tercatat sebagai anggota Polri aktif saat itu.
Berita Terkait
-
Pernyataan AKBP Ari Cahya Dalam BAP Disorot Tidak Ditanya Tapi Dijawab, Jaksa Tegas Minta Soal Ini Jangan Bohong!
-
Juragan 99 Akan Diperiksa Penyidik Terkait Tragedi Kanjuruhan
-
Tidak Ada Lagi Tilang Manual, Korlantas Polri Siap Maksimalkan Peran ETLE
-
Daripada Memaksakan Partai Lain, Politikus Demokrat Minta Jokowi Persiapkan 'Soft Landing': Negara Terancam Gagal!
-
Ramai BEM UI Kritik Kabinet Jokowi 'Nasakom', Menteri hingga Kapolri Cuma Dapat IPK Satu Koma
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan Muat 7-9 Orang, Nyaman Angkut Rombongan
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- Daftar Mobil Bekas yang Harganya Paling Stabil di Pasaran
- 7 Parfum Wangi Bayi untuk Orang Dewasa: Segar Tahan Lama, Mulai Rp35 Ribuan Saja
- 3 Pelatih Kelas Dunia yang Tolak Pinangan Timnas Indonesia
Pilihan
-
IHSG Berpeluang Menguat Hari Ini, Harga Saham INET dan BUVA Kembali Naik?
-
Zahaby Gholy Starter! Ini Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Honduras
-
Tinggal Klik! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Honduras
-
Siapa Justen Kranthove? Eks Leicester City Keturunan Indonesia Rekan Marselino Ferdinan
-
Menko Airlangga Ungkap Dampak Rencana Purbaya Mau Ubah Rp1.000 Jadi Rp1
Terkini
-
Anomali Gizi Proyek PMT: KPK Butuh Sampel Biskuit untuk Jerat Koruptor Alkes Ibu Hamil
-
Jejak Riza Chalid Masih Gelap, Kejagung Perdalam Kasus Korupsi Pertamina Lewat Direktur Antam
-
LRT Jakarta Bakal Diperluas ke JIS dan PIK2, DPRD DKI Ingatkan Soal Akses Harian Warga
-
Cuma di Indonesia Diktator Seperti Soeharto Jadi Pahlawan, Akademisi: Penghinaan terhadap Akal Sehat
-
Pramono Anung Usul Revitalisasi Kota Tua dan Pembangunan RS Internasional Sumber Waras Masuk PSN
-
Buntut Rumah Hakim Dibakar, Jaksa KPK di Medan Kini Dikawal Ketat Selama Sidang Korupsi PUPR Sumut
-
Tak Ingin Insiden SMA 72 Terulang, Gubernur Pramono Tegaskan Setop Praktik Bullying di Sekolah
-
DPR Dukung BGN Tutup Dapur SPPG Penyebab Keracunan MBG: Keselamatan Anak-anak Prioritas Utama
-
BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem Selama Seminggu, Jakarta Hujan Lebat dan Angin Kencang
-
Setelah Gelar Pahlawan, Kisah Soeharto, Gus Dur, hingga Marsinah akan Dibukukan Pemerintah