Suara.com - Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, menilai beberapa jabatan strategis di pemerintahan Presiden Joko Widodo yang diisi oleh pejabat tinggi Polri menjadi preseden buruk.
Achmad menyebut kondisi ini bisa menimbulkan kesan bahwa Polri adalah alat untuk mempertahankan kekuasaan.
"Begitu banyak posisi jabatan sipil yang diberikan kepada anggota Polri pada masa pemerintahan Jokowi. Ini sebuah preseden buruk karena institusi Polri akan menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan," kata Achmad kepada Wartaekonomi.co.id --jaringan Suara.com, Kamis (27/10/2022).
Keberadaan pejabat tinggi Polri dalam jabatan strategis pemerintahan ini dinilai bisa mengakibatkan ketidakadilan penegakan hukum.
"Hukum menjadi tebang pilih, hukum dijadikan alat untuk memukul pihak-pihak yang berseberangan dengan kekuasaan. Akhirnya polisi jadi ikut bermain politik," papar Achmad.
Mengambil contoh kasus Ferdy Sambo, Achmad menunjukkan adanya campur tangan petinggi Polri yang terstruktur yang melibatkan banyak polisi.
"Dengan munculnya kasus seperti yang dilakukan Ferdy Sambo, kita bisa melihat bagaimana cengkraman kekuasaan Pati Polri dalam melakukan ketidakadilan secara terstruktur sehingga melibatkan banyak pihak dalam kepolisian," lanjut dia.
Adapun beberapa petinggi Polri yang pernah menjabat posisi strategis di dalam pemerintahan adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang tak lain adalah mantan Kapolri.
Lalu di tahun 2020 ada Brigadir Jenderal Adi Deriyan yang mengisi jabatan Staf Khusus bidang Keamanan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Ada pula Irjen Andap Budhi Revianto yang menjabat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Irjen Reinhard Silitonga yang menduduki jabatan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham.
Tiga nama terakhir tercatat sebagai anggota Polri aktif saat itu.
Berita Terkait
-
Pernyataan AKBP Ari Cahya Dalam BAP Disorot Tidak Ditanya Tapi Dijawab, Jaksa Tegas Minta Soal Ini Jangan Bohong!
-
Juragan 99 Akan Diperiksa Penyidik Terkait Tragedi Kanjuruhan
-
Tidak Ada Lagi Tilang Manual, Korlantas Polri Siap Maksimalkan Peran ETLE
-
Daripada Memaksakan Partai Lain, Politikus Demokrat Minta Jokowi Persiapkan 'Soft Landing': Negara Terancam Gagal!
-
Ramai BEM UI Kritik Kabinet Jokowi 'Nasakom', Menteri hingga Kapolri Cuma Dapat IPK Satu Koma
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Harga Serum Penghilang Flek Hitam yang Efektif dan Aman, Ini 5 Rekomendasi Produknya
- Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Gempa Dahsyat NTT, BUMN Alihkan Program Pemberdayaan Jadi Bantuan Darurat
-
Teknologi Hidroponik Dibawa ke Bekasi, Ibu Muda Dibekali Skill Bisnis Digital
-
Kemarau Panjang, 1.400 Hektare Lahan Pertanian di Parigi Moutong Terancam Gagal Panen
-
5 Rekomendasi Bedak Waterproof dan Sweatproof untuk Olahraga dan Gym
-
Sony Xperia 10 VIII Muncul di Geekbench: Chipset Lama, Pesona Tetap Menyala
-
Lonjakan 1.104 Titik Panas di Sumatera: Riau 97 Hotspot, Sumsel Terbanyak
-
Enrekang Paling Parah! Ini Fakta-fakta 112 Kasus Karhutla Ludeskan Hutan Sulawesi Selatan
-
Naik KRL Hingga Shuttle Gratis, Ini Akses Mudah ke BNI wondrX 2026
-
3 Fitur Tersembunyi Camera Assistant untuk Maksimalkan Kamera Galaxy A57 5G dan A37 5G
-
Direktur Perusahaan Buronan Korupsi Bank Sulselbar Ditangkap di Jakarta