Suara.com - Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, menilai beberapa jabatan strategis di pemerintahan Presiden Joko Widodo yang diisi oleh pejabat tinggi Polri menjadi preseden buruk.
Achmad menyebut kondisi ini bisa menimbulkan kesan bahwa Polri adalah alat untuk mempertahankan kekuasaan.
"Begitu banyak posisi jabatan sipil yang diberikan kepada anggota Polri pada masa pemerintahan Jokowi. Ini sebuah preseden buruk karena institusi Polri akan menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan," kata Achmad kepada Wartaekonomi.co.id --jaringan Suara.com, Kamis (27/10/2022).
Keberadaan pejabat tinggi Polri dalam jabatan strategis pemerintahan ini dinilai bisa mengakibatkan ketidakadilan penegakan hukum.
"Hukum menjadi tebang pilih, hukum dijadikan alat untuk memukul pihak-pihak yang berseberangan dengan kekuasaan. Akhirnya polisi jadi ikut bermain politik," papar Achmad.
Mengambil contoh kasus Ferdy Sambo, Achmad menunjukkan adanya campur tangan petinggi Polri yang terstruktur yang melibatkan banyak polisi.
"Dengan munculnya kasus seperti yang dilakukan Ferdy Sambo, kita bisa melihat bagaimana cengkraman kekuasaan Pati Polri dalam melakukan ketidakadilan secara terstruktur sehingga melibatkan banyak pihak dalam kepolisian," lanjut dia.
Adapun beberapa petinggi Polri yang pernah menjabat posisi strategis di dalam pemerintahan adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang tak lain adalah mantan Kapolri.
Lalu di tahun 2020 ada Brigadir Jenderal Adi Deriyan yang mengisi jabatan Staf Khusus bidang Keamanan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Ada pula Irjen Andap Budhi Revianto yang menjabat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Irjen Reinhard Silitonga yang menduduki jabatan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham.
Tiga nama terakhir tercatat sebagai anggota Polri aktif saat itu.
Berita Terkait
-
Pernyataan AKBP Ari Cahya Dalam BAP Disorot Tidak Ditanya Tapi Dijawab, Jaksa Tegas Minta Soal Ini Jangan Bohong!
-
Juragan 99 Akan Diperiksa Penyidik Terkait Tragedi Kanjuruhan
-
Tidak Ada Lagi Tilang Manual, Korlantas Polri Siap Maksimalkan Peran ETLE
-
Daripada Memaksakan Partai Lain, Politikus Demokrat Minta Jokowi Persiapkan 'Soft Landing': Negara Terancam Gagal!
-
Ramai BEM UI Kritik Kabinet Jokowi 'Nasakom', Menteri hingga Kapolri Cuma Dapat IPK Satu Koma
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
Terkini
-
Terima Laporan Danantara, Prabowo Percepat Kampung Haji dan Hunian Warga Terdampak Bencana
-
800 Polantas Bakal Dikerahkan Blokade Sudirman-Thamrin di Malam Tahun Baru 2026
-
Kapuspen TNI: Pembubaran Massa di Aceh Persuasif dan Sesuai Hukum
-
Jangan Terjebak, Ini Skema Rekayasa Lalin Total di Sudirman-Thamrin Saat Malam Tahun Baru 2026
-
Viral Dosen UIM Makassar, Ludahi Kasir Perempuan Gegara Tak Terima Ditegur Serobot Antrean
-
Jadi Wilayah Paling Terdampak, Bantuan Akhirnya Tembus Dusun Pantai Tinjau Aceh Tamiang
-
Elite PBNU Sepakat Damai, Gus Ipul: Di NU Biasa Awalnya Gegeran, Akhirnya Gergeran
-
Ragunan Penuh Ribuan Pengunjung, Kapolda: 151 Polisi Disiagakan, Copet Nihil
-
Tolak UMP 2026, Buruh Bakal Gugat ke PTUN dan Kepung Istana
-
Kecelakan Hari Ini: Motor Kebut Tabrak Viar Pedagang Tahu Bulat di Kalimalang, Satu Pemuda Tewas