Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki tiga basis penilaian untuk menerima pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Kedua yang utama ialah diterima oleh para partai pengusung.
Sejauh ini, PKS sedang melakukan penjajakan koalisi dengan NasDem dan Demokrat. Dalam penjajakan itu, mereka sudah memiliki capres, yakni Anies Baswedan yang diusung NasDem.
Kendati sudah ada capres, ketiga partai masih mandek untuk menetapkan siapa figus cawapres yang akan mereka kantongi. NasDem sendiri menyerahkan cawapres kepada Anies dan tidak masalah bila mantan Gubenur DKI Jakarta itu memilih figur dari non partai atau di luar koalisi.
Tetapi PKS dan Demokrat sebaliknya. Mereka masing-masing menyodorkan satu nama kader. PKS dengan Ahmad Heryawam dan Demokrat dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.
Muhamad Kholid, Juru Bicara PKS mengatakan pihaknya tentu menunggu keputusan Majelis Syura untuk menetapkan capres dan cawapres pilihan. Kekinian ada tigas basis penilaian.
Pertama, kata Kholid ialah penerimaan terhadap capres dan cawapres. Dalam poin ini, harus benar-benar dilihat kecocokan paslon yang diusung.
"Cocok tidak jadi dwitunggal," kata Kholid kepada wartawan, Jumat (28/10/2022).
Penilaian kedua adalah penerimaan paslon oleh partai-partai pengusung. Artinya partai di koalisi harus menyepakati lebih dulu terhadap capres maupun cawapres sehingga tidak ada lahi perbedaan pandang.
"Diterima tidak oleh partai pengusung," ujar Kholid.
Baca Juga: Soroti Surya Paloh Bertemu AHY, Mardani Ali Sera: PKS Dukung Semua Legowo dan Open Mind
Terakhir ialah paslon capres dan cawapres harus mendapat penerimaan masyarakat. Dengan kata lain, tingkat elektabilitas paslon tinggi atau memiliki potensi kemenangan.
"Penerimaan masyarakat. Potensi menangnya tinggi atau tidak," kata Kholid.
Cawapres Khusus Internal Koalisi
PKS sepakat agar penjajakan koalisi dengan NasDem dan Demokrat tidak dideklarasikan secara tergesa-gesa.
Kholid memandang, masih ada pekerjaan yang harus lebih dulu diselesaikan sebelum koalisi benar-benar terbentuk.
"Kami sepakat dengan Demokrat. Kita tuntaskan dulu beberapa pekerjaan rumah di tim kecil yang belum clear," kata Kholid kepada wartawan, Kamis (27/10/2022).
Salah satu pekerjaan rumah itu ialah dalam menyamakan pandangan ketiga partai soal penentuan calon wakil presiden. Terlebih NasDem memiliki sikap berbeda dengan PKS dan Demokrat. NasDem menginginkan kriteria cawapres di luar internal koalisi atau non partai.
"Kami punya pandangan yang berbeda. Kami justru memandang internal koalisi harus diprioritaskan tanpa menutup calon dari luar atau non partai," kata Kholid.
Karena itu diakui Kholid memang masih perlu adanya penguatan terlebih dahulu sebelum pembentukan koalisi antara NasDem, Demokrat, dan PKS.
"Jadi fondasi koalisi harus kuat dulu sebelum deklarasi. Kesepahaman antara PKS, Nasdem dan Demokrat harus ketemu. Terbangun mutual trust and respect," kata Kholid.
Atur Pertemuan Anies-Aher
Partai Keadilan Sejahtera berencana mengatur pertemuan Ahmad Heryawan dengan Anies Baswedan. Pertemuan itu menyusul nama mantan gubernur Jawa Barat tersebut yang diusulkan menjadi calon wakil presiden, mendampingi Anies.
Juru Bicara PKS Pipin Sopian mengaku pihaknya memang suah merencanakan pertemuan Aher dan Anies. Tetapi untuk waktu dan bagaimana respons dari keduanya, Pipin belum menyampaikan.
"Sudah kami rencanakan pertemuan itu," kata Pipin kepada wartawan, Kamis (27/10/2022).
Adapun pertemuan itu direncankan dengan tujuan untuk membangun kecocokan di antara Aher maupun Anies.
"Untuk bangun chemistry," ujar Pipin.
Berita Terkait
-
Soroti Surya Paloh Bertemu AHY, Mardani Ali Sera: PKS Dukung Semua Legowo dan Open Mind
-
Relawan Ganjar Pranowo Doakan Presiden Jokowi Jadi Ketum PDIP di 2024
-
Targetkan 15 Persen Suara dan Tambah Kursi Parlemen, Presiden PKS Desak Dapil Kerja Keras buat Pemilu 2024
-
Penentuan Cawapres untuk Anies Masih Dimatangkan, PKS Sebut Tunggu Tanggal Mainnya
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu