Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengklaim, bahwa partainya sebagai parpol pelopor selalu menerapkan disiplin dalam berbagai hal, seperti di sisi ideologi hingga organisasi.
Hasto menyindir adanya partai pendukung Jokowi-Maruf menyatakan dukungan kepada pemerintah, tetapi bergaul dengan pihak yang mengkritik Pemerintah.
Hal itu disampaikan Hasto saat menyampaikan pidato politik saat puncak perayaan Hari Sumpah Pemuda yang digelar PDIP di Sekolah Partai, Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2022).
"PDI Perjuangan sebagai partai pelopor memiliki disiplin organisasi, disiplin Ideologi, disiplin teori, disiplin gerakan, dan disiplin dalam bertindak," kata Hasto.
Menurutnya, PDIP hingga kekinian masih berkomitmen dalam tindakan setelah menyatakan dukungan kepada pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI Joko Widodo-Maruf Amin.
"Jangan kita tidak disiplin mengaku mendukung pemerintahan Jokowi dan kemudian Bapak Kyai Haji Ma'ruf Amin, sampai akhir tahun, tetapi bergandengan erat dengan partai-partai yang setiap hari mengkritik Pak Jokowi," ungkapnya.
Lebih lanjut, Hasto menekankan, PDIP tidak ingin politik identitas dipakai demi kepentingan politik sesaat.
"Politik kita adalah politik kebangsaan, politik kita adalah politik yang mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia, agar kita bisa menjadi pemimpin di antara bangsa di dunia," tuturnya.
Bertepatan dengan hari sumpah pemuda, Hasto berharap pemuda Indonesia bertindak atas nama bangsa dan negara. Bukan sekadar berdasar suku, golongan, agama, etnis, apalagi mengacu bahasa dan golongan.
Baca Juga: Hari Sumpah Pemuda, Jokowi Unggah Karikatur Pahlawan hingga Sosok Mirip Dilan Cepmek
"Maka ini penting sekali kita memperingati Sumpah Pemuda dalam persiapan Pemilu 2024 ini, bahkan wajib bagi seluruh pemuda-pemudi anggota PDI perjuangan untuk menggelorakan semangat Sumpah Pemuda dan ikrar Sumpah Pemuda tiap hari. Begitu kita bangun, kita gelorakan, kita satu tanah air, kita satu bangsa, kita punya bahasa persatuan, itu yang harus diwajibkan," tandasnya.
Berita Terkait
-
Hari Sumpah Pemuda, Jokowi Unggah Karikatur Pahlawan hingga Sosok Mirip Dilan Cepmek
-
Jokowi Didoakan Jadi Ketua Umum PDIP
-
Relawan Ganjar Pranowo Doakan Presiden Jokowi Jadi Ketum PDIP di 2024
-
Resmi! Jokowi Hari Ini Lantik Wakil Ketua KPK Baru Johanis Tanak Setelah Lili Pintauli Mundur
-
Backingan Ganjar Pranowo Disebut Lebih Kuat dari Jokowi, Megawati Biasanya Kuat Jadi Terkesan Lemah
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Snapdragon Paling Murah untuk Kebutuhan Sehari-hari, Mulai dari Rp 1 Jutaan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
Terkini
-
Keji! Nenek Mutmainah Tewas, Jasadnya Diduga Dibakar dan Dibuang Perampok ke Hutan
-
Subsidi Menyusut, Biaya Naik: Ini Alasan Transjakarta Wacanakan Tarif Baru
-
Strategi Baru Turunkan Kemiskinan, Prabowo Akan Kasih Fasilitas buat UMKM hingga Tanah untuk Petani
-
Empat Gubernur Riau Tersandung Korupsi, KPK Desak Pemprov Berbenah
-
Nasib Gubernur Riau di Ujung Tanduk, KPK Umumkan Status Tersangka Hari Ini
-
Pemprov Sumut Dorong Ulos Mendunia, Masuk Daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO
-
Alamak! Abdul Wahid jadi Gubernur ke-4 Terseret Kasus Korupsi, Ini Sentilan KPK ke Pemprov Riau
-
Nasib Diumumkan KPK Hari Ini, Gubernur Riau Wahid Bakal Tersangka usai Kena OTT?
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR