Suara.com - Loyalis Ganjar Pranowo mendoakan Joko Widodo menjadi ketua umum PDI Perjuangan setelah selesai masa bakti menjadi Presiden Republik Indonesia.
"Pak Jokowi menjadi Presiden selama dua periode itu dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia. Jadi jangan salah diartikan karena Kami-Ganjar berpandangan tidak ada salahnya jika nanti pasca Jokowi tidak lagi menjadi Presiden beliau mau maju untuk menjadi ketum PDIP di 2024," kata Koordinator Koalisi Aktivis dan Milenial Indonesia untuk Ganjar Pranowo, Joko Priyoski, Jumat (28/10/2022).
Loyalis menyebut Jokowi merupakan tokoh berprestasi dan seorang negarawan.
Mereka mengatakan jika Jokowi memiliki keinginan untuk menjadi ketua umum PDI Perjuangan tidak perlu ada yang membatasi.
Joko mengharapkan doa Kami-Ganjar tidak disalahtafsirkan.
"Jangan kemudian di-judge atau di-framing menjadi hal yang tabu hingga menjadi multitafsir. Pada dasarnya apa yang salah dari sebuah doa yang baik demi kemajuan bangsa dan kebesaran PDIP sebagai partai ideologis Bung Karno," kata Joko.
Joko mengatakan harapan Kami-Ganjar kepada Jokowi tidak dimaksudkan untuk mencampuri urusan internal PDI Perjuangan yang tentu saja memiliki mekanisme tersendiri.
"Jadi sekali lagi Kami-Ganjar bukan ingin mencampuri atau mengintervensi keputusan Ibu Megawati sebagai ketua umum PDIP dan kami yakin Ibu Mega akan sangat bijak dan cermat mencermati dinamika politik yang ada saat ini serta harapan-harapan masyarakat," kata dia.
Kami-Ganjar menyatakan akan berjuang untuk mendorong Ganjar Pranowo ditetapkan PDI Perjuangan menjadi calon presiden.
Baca Juga: Johanis Tanak Resmi Dilantik Sebagai Wakil Ketua KPK, Gantikan Posisi Lili Pintauli
Mereka juga menyatakan akan berjuang untuk memenangkan Ganjar Pranowo di pemilihan presiden 2024.
Sejauh ini belum ada respons dari elite PDI Perjuangan mengenai harapan pendukung Ganjar Pranowo agar Jokowi menjadi ketua umum PDI Perjuangan. [rangkuman laporan Suara.com]
Berita Terkait
-
Di Balik Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming Raka, Ini Profil Kampus MDIS Singapura
-
5 Fakta Menarik M Qodari, Penggagas Jokowi 3 Periode Kini Jadi Kepala Staf Kepresidenan Prabowo
-
Sertijab Menpora, Dito Ariotedjo Mendadak Tanya Roy Suryo: Ijazah Erick Thohir Aman?
-
Pengamat: Reshuffle Prabowo Tepis Bayang-bayang Jokowi dan Kirim Pesan ke PDIP
-
Rismon Bongkar Lagi Keganjilan Ijazah Jokowi, Foto Satu-satunya Berkacamata di Indonesia
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu