Suara.com - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya meminta masyarakat tak saling menjatuhkan dalam berpolitik. Menurutnya, saat ini Indonesia sudah masuk dalam era kolaborasi.
Kolaborasi sendiri merupakan gagasan yang kerap diusung Bakal Calon Presiden (Bacapres) partai NasDem, Anies Baswedan saat menjadi Gubernur Jakarta.
Willy mengatakan, kolaborasi merupakan upaya penting yang saat ini jauh lebih dibutuhkan ketimbang kompetisi yang saling menjatuhkan. Hal ini disampaikan Willy saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional “Orde Kolaborasi: Gagasan dan Realisasinya” yang diselenggarakan oleh Forum 2045.
“Dalam konteks politik hari ini, kolaborasi adalah kemauan setiap pihak untuk untuk membuka diri dan bekerja sama,” ujar Willy, Kamis (3/11/2022).
Menurut Willy, kolaborasi merupakan cara untuk berlatih guna mewujudkan kebaikan bersama. Bahkan, kolaborasi juga bisa diarahkan untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia yang selama ini lebih banyak diperlakukan sebagai teks ketimbang praktek hidup bersama.
”Kontestasi politik telah melahirkan residu berupa polarisasi, perselisihan, kebencian dan konflik. Banyak pekerjaan rumah yang harus kita lakukan untuk merehabilitasi dan mereintegrasi masyarakat kita. Kewajiban kita sebagai pencetus ’Orde Kolaborasi’ lebih besar untuk melaksanakan berbagai pekerjaan rumah itu,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menjelaskan jalinan kolaborasi seluruh elemen bangsa harus mampu memberikan dampak positif bagi penguatan institusi-institusi publik.
”Institusi yang kuat itu ibarat kayu jati yang tidak gampang digerogoti rayap-rayap yang ingin menghancurkan sendi-sendi demokrasi kita,” ucapnya.
Ketua Forum 2045, Untoro Hariadi mengatakan, sejumlah guru besar, politisi dan aktivis sosial berencana menulis buku tentang orde kolaborasi. Hal ini dianggap penting sebagai paradigma baru bagi pemerintah dan masyarakat dalam membangun bangsa di tengah situasi pembelahan politik yang tajam dalam beberapa tahun terakhir ini.
Baca Juga: Tak Ada Kriteria Khusus Bagi Cawapres Anies, NasDem: Biar Anies yang Tentukan Sendiri
Selain kalangan akademisi, politisi dan aktivis, publik juga diharapkan ikut menyumbangkan gagasannya. Naskah tulisan tentang hal tersebut harus dikirimkan kepada Forum 2045 atau melalui email syam.cinde@gmail.com paling lambat tanggal 30 November mendatang.
“Kami membuka sumbangsih pemikiran dari berbagai pihak untuk memperkuat gagasan mengenai ‘Orde Kolaborasi’ dari segi konseptual, strategi, hingga operasional. Naskah yang terkumpul akan diseleksi dan dibukukan, untuk kemudian didiseminasikan ke publik serta kalangan pengambil kebijakan,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Anies Baswedan Lengser, Program Rumah DP 0 Rupiah Tenggelam
-
Pertanyakan Konsep Formula E di Ancol Saat Era Anies, Ketua DPRD DKI: Harusnya Orang Nonton dari Hotel di Tengah Kota
-
Dinas Perumahan DKI Ajukan Anggaran Rp 1,2 Triliun, Tak Ada untuk Rumah DP 0 Rupiah Kebanggaan Anies
-
Tak Ada Kriteria Khusus Bagi Cawapres Anies, NasDem: Biar Anies yang Tentukan Sendiri
-
Di Depan Relawan, Anies Baswedan Nyatakan Bakal Jual Rekam Jejaknya Pimpin Jakarta ke Rakyat Indonesia
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka