Suara.com - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya meminta masyarakat tak saling menjatuhkan dalam berpolitik. Menurutnya, saat ini Indonesia sudah masuk dalam era kolaborasi.
Kolaborasi sendiri merupakan gagasan yang kerap diusung Bakal Calon Presiden (Bacapres) partai NasDem, Anies Baswedan saat menjadi Gubernur Jakarta.
Willy mengatakan, kolaborasi merupakan upaya penting yang saat ini jauh lebih dibutuhkan ketimbang kompetisi yang saling menjatuhkan. Hal ini disampaikan Willy saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional “Orde Kolaborasi: Gagasan dan Realisasinya” yang diselenggarakan oleh Forum 2045.
“Dalam konteks politik hari ini, kolaborasi adalah kemauan setiap pihak untuk untuk membuka diri dan bekerja sama,” ujar Willy, Kamis (3/11/2022).
Menurut Willy, kolaborasi merupakan cara untuk berlatih guna mewujudkan kebaikan bersama. Bahkan, kolaborasi juga bisa diarahkan untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia yang selama ini lebih banyak diperlakukan sebagai teks ketimbang praktek hidup bersama.
”Kontestasi politik telah melahirkan residu berupa polarisasi, perselisihan, kebencian dan konflik. Banyak pekerjaan rumah yang harus kita lakukan untuk merehabilitasi dan mereintegrasi masyarakat kita. Kewajiban kita sebagai pencetus ’Orde Kolaborasi’ lebih besar untuk melaksanakan berbagai pekerjaan rumah itu,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menjelaskan jalinan kolaborasi seluruh elemen bangsa harus mampu memberikan dampak positif bagi penguatan institusi-institusi publik.
”Institusi yang kuat itu ibarat kayu jati yang tidak gampang digerogoti rayap-rayap yang ingin menghancurkan sendi-sendi demokrasi kita,” ucapnya.
Ketua Forum 2045, Untoro Hariadi mengatakan, sejumlah guru besar, politisi dan aktivis sosial berencana menulis buku tentang orde kolaborasi. Hal ini dianggap penting sebagai paradigma baru bagi pemerintah dan masyarakat dalam membangun bangsa di tengah situasi pembelahan politik yang tajam dalam beberapa tahun terakhir ini.
Baca Juga: Tak Ada Kriteria Khusus Bagi Cawapres Anies, NasDem: Biar Anies yang Tentukan Sendiri
Selain kalangan akademisi, politisi dan aktivis, publik juga diharapkan ikut menyumbangkan gagasannya. Naskah tulisan tentang hal tersebut harus dikirimkan kepada Forum 2045 atau melalui email syam.cinde@gmail.com paling lambat tanggal 30 November mendatang.
“Kami membuka sumbangsih pemikiran dari berbagai pihak untuk memperkuat gagasan mengenai ‘Orde Kolaborasi’ dari segi konseptual, strategi, hingga operasional. Naskah yang terkumpul akan diseleksi dan dibukukan, untuk kemudian didiseminasikan ke publik serta kalangan pengambil kebijakan,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Anies Baswedan Lengser, Program Rumah DP 0 Rupiah Tenggelam
-
Pertanyakan Konsep Formula E di Ancol Saat Era Anies, Ketua DPRD DKI: Harusnya Orang Nonton dari Hotel di Tengah Kota
-
Dinas Perumahan DKI Ajukan Anggaran Rp 1,2 Triliun, Tak Ada untuk Rumah DP 0 Rupiah Kebanggaan Anies
-
Tak Ada Kriteria Khusus Bagi Cawapres Anies, NasDem: Biar Anies yang Tentukan Sendiri
-
Di Depan Relawan, Anies Baswedan Nyatakan Bakal Jual Rekam Jejaknya Pimpin Jakarta ke Rakyat Indonesia
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung