Suara.com - Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) menuntut Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk lengser melalui aksi 411 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2022). Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mempertanyakan apakah tidak ada tuntutan lain karena yang disuarakan selalu sama.
"Ganti dong judul lagunya masak itu melulu sih? Mundur, gagal dan sejenisnya," kata Ngabalin saat dihubungi, Jumat (4/11/2022).
Ngabalin lantas menyindir Rizieq cs itu memiliki hati yang penuh kebencian dan berprasangka buruk terhadap Jokowi serta pemerintahan yang dipimpinnya. Ia meminta GNPR untuk beristigfar dan segera kembali ke jalan yang benar.
Menurutnya, masyarakat sudah tidak bisa lagi diprovokasi karena telah melihat kerja nyata dari Jokowi.
"Umat tidak bisa lagi diprovokasi mereka telah melihat dengan nyata karya-karya hebat Jokowi yang baru ada pada masa pemerintahan beliau selama 10 tahun ini. Berjalanlah keseluruh negeri ini biar kalian bisa menyaksikan kemajuan pembangunan negeri ini, maka nikmat apa lagi yang hendak engkau dustakan."
Tuntut Jokowi Lengser
GNPR akan menggelar aksi 411 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat, hari ini. Mereka menuntut Presiden Jokowi untuk turun dari jabatannya sebagai kepala negara.
Dalam keterangan persnya, Panglima GNPR 411, Slamet Maarif mengajak seluruh masyarakat untuk ikut dalam aksi yang diklaim bakal berjalan damai tersebut. GNPR mengajak masyarakat untuk melaksanakan check and balance terhadap jalannya pemerintah melalui aksi turun ke jalan.
Mereka menilai kalau aksi yang dilakukannya selama ini tidak pernah digubris oleh pemerintah. Hal tersebut dianggap GNPR dikarenakan adanya Jokowi yang menjabat sebagai presiden.
Baca Juga: Kunker ke Mojokerto, Jokowi Bakal Tinjau Kebun Tebu Temu Giring
"Maka dari itu kami berpendapat dan meyakini bahwa hal ini dikarenakan gagalnya pemerintahan yang dikepalai oleh yang terhormat Presiden Joko Widodo dalam membawa kehidupan rakyat ke arah yang lebih baik dalam kondisi saat ini," kata Slamet melalui keterangan pers yang diterima Suara.com, Kamis (3/11/2022).
"Oleh karena itu kami menuntut Yang terhormat Presiden Joko Widodo dengan legowo untuk
mundur sesuai Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Politik dan Pemerintahan," tambahnya.
Slamet menganggap permintaan umat itu logis dan lumrah dalam kehidupan berdemokrasi serta dilindungi oleh konstitusi. Oleh sebab itu, GNPR mengajak seluruh masyarakat untuk bisa ikut turun ke jalan menjalani aksi 411.
"Guna menyampaikan aspirasi mulia ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai rakyat atas masa depan bangsa dan anak cucu kita."
Berita Terkait
-
Kunker ke Mojokerto, Jokowi Bakal Tinjau Kebun Tebu Temu Giring
-
Agenda Terselubung Jokowi, Usung Gibran Maju di Pilgub DKI
-
Airlangga Hartato dan Agus Gumiwang Diincar Kejaksaan, Pengamat: Golkar Lagi Jadi Bola Lempar PDIP-Jokowi
-
Hari Ini Massa GNPR Gelar Aksi 411 Tuntut Jokowi Mundur, Habib Rizieq Bakal Ikut?
-
Jokowi Utus Prabowo Keliling Timur Tengah dan Eropa untuk Cegah Perang Dunia III, Jalankan Misi Diplomasi Pertahanan
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
LPSK Ungkap Banyak Tantangan dalam Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana
-
Kick Off Program Quick Win Presiden Prabowo, Menteri Mukhtarudin Lepas 1.035 Pekerja Migran Terampil
-
Kejati Jakarta Tetapkan RAS Tersangka Kasus Klaim Fiktif BPJS Ketenagakerjaan Rp 21,73 Miliar
-
Said Didu Sebut Luhut Lebih Percaya Xi Jinping Ketimbang Prabowo, Sinyal Bahaya bagi Kedaulatan?
-
IACN Endus Bau Tak Sedap di Balik Pinjaman Bupati Nias Utara Rp75 Miliar ke Bank Sumut
-
Sesuai Arahan Prabowo, Ini Gebrakan Menteri Mukhtarudin di Puncak Perayaan Hari Migran Internasional
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa