Suara.com - Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) menuntut Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk lengser melalui aksi 411 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2022). Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mempertanyakan apakah tidak ada tuntutan lain karena yang disuarakan selalu sama.
"Ganti dong judul lagunya masak itu melulu sih? Mundur, gagal dan sejenisnya," kata Ngabalin saat dihubungi, Jumat (4/11/2022).
Ngabalin lantas menyindir Rizieq cs itu memiliki hati yang penuh kebencian dan berprasangka buruk terhadap Jokowi serta pemerintahan yang dipimpinnya. Ia meminta GNPR untuk beristigfar dan segera kembali ke jalan yang benar.
Menurutnya, masyarakat sudah tidak bisa lagi diprovokasi karena telah melihat kerja nyata dari Jokowi.
"Umat tidak bisa lagi diprovokasi mereka telah melihat dengan nyata karya-karya hebat Jokowi yang baru ada pada masa pemerintahan beliau selama 10 tahun ini. Berjalanlah keseluruh negeri ini biar kalian bisa menyaksikan kemajuan pembangunan negeri ini, maka nikmat apa lagi yang hendak engkau dustakan."
Tuntut Jokowi Lengser
GNPR akan menggelar aksi 411 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat, hari ini. Mereka menuntut Presiden Jokowi untuk turun dari jabatannya sebagai kepala negara.
Dalam keterangan persnya, Panglima GNPR 411, Slamet Maarif mengajak seluruh masyarakat untuk ikut dalam aksi yang diklaim bakal berjalan damai tersebut. GNPR mengajak masyarakat untuk melaksanakan check and balance terhadap jalannya pemerintah melalui aksi turun ke jalan.
Mereka menilai kalau aksi yang dilakukannya selama ini tidak pernah digubris oleh pemerintah. Hal tersebut dianggap GNPR dikarenakan adanya Jokowi yang menjabat sebagai presiden.
Baca Juga: Kunker ke Mojokerto, Jokowi Bakal Tinjau Kebun Tebu Temu Giring
"Maka dari itu kami berpendapat dan meyakini bahwa hal ini dikarenakan gagalnya pemerintahan yang dikepalai oleh yang terhormat Presiden Joko Widodo dalam membawa kehidupan rakyat ke arah yang lebih baik dalam kondisi saat ini," kata Slamet melalui keterangan pers yang diterima Suara.com, Kamis (3/11/2022).
"Oleh karena itu kami menuntut Yang terhormat Presiden Joko Widodo dengan legowo untuk
mundur sesuai Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Politik dan Pemerintahan," tambahnya.
Slamet menganggap permintaan umat itu logis dan lumrah dalam kehidupan berdemokrasi serta dilindungi oleh konstitusi. Oleh sebab itu, GNPR mengajak seluruh masyarakat untuk bisa ikut turun ke jalan menjalani aksi 411.
"Guna menyampaikan aspirasi mulia ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai rakyat atas masa depan bangsa dan anak cucu kita."
Berita Terkait
-
Kunker ke Mojokerto, Jokowi Bakal Tinjau Kebun Tebu Temu Giring
-
Agenda Terselubung Jokowi, Usung Gibran Maju di Pilgub DKI
-
Airlangga Hartato dan Agus Gumiwang Diincar Kejaksaan, Pengamat: Golkar Lagi Jadi Bola Lempar PDIP-Jokowi
-
Hari Ini Massa GNPR Gelar Aksi 411 Tuntut Jokowi Mundur, Habib Rizieq Bakal Ikut?
-
Jokowi Utus Prabowo Keliling Timur Tengah dan Eropa untuk Cegah Perang Dunia III, Jalankan Misi Diplomasi Pertahanan
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat
-
Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS
-
Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam
-
Listyo Sigit Buka Suara soal Rekomendasi Calon Kapolri Harus Punya Sisa Masa Dinas 2-3 Tahun
-
Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama Muncul di Dakwaan Korupsi, Menkeu: Tak Dinonaktifkan
-
Gus Ipul Bantah Tahan SK Jelang Muktamar PBNU: Itu Kabar Menyesatkan
-
Motif 'Sakit Hati' Gugur di Persidangan! TAUD: Serangan ke Andrie Yunus Itu Operasi, Bukan Dendam
-
Hakim Nur Sari Semprot Dirjen Binwasnaker Fahrurozi: Saudara Lahir di Kemnaker, Masa Tidak Tahu?