Suara.com - Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli Utama KSP ( Kantor Staf Presiden) mendorong kepada partai politik jangan buru-buru menyodorkan nama kandidat Capres 2024.
Hal tersebut juga selaras dengan pernyataan Jokowi di acara HUT Golkar tempo lalu.
"Pak Jokowi mengeluarkan pernyataan pilih capres itu (jangan sembrono), ojo kesusu (jangan cepat-cepat)," katanya dikutip dari Kanal YouTube tvOneNews pada Minggu, (6/11/2022).
Penting bagi partai politik agar mempertimbangkan matang-matang, sosok yang nantinya maju dalam kontestasi demokrasi 2024. Sebab, sosok pemimpin tersebut yang akan menggantikan Jokowi nanti.
Selain itu, memimpin negara juga tak semudah mengurus organisasi. Sehingga dibutuhkan jam terbang yang tinggi.
Bila perlu, lanjut Ngabalin, partai Politik meminta petunjuk di pertiga malam.
"Istikharah juga penting, Salat malam juga penting loh," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan di depan ketua umum dan petinggi partai politik agar jangan sembarangan dalam memilih calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) 2024. Ia lantas menyamakannya bak memilih seorang pilot.
"Presiden itu seperti pilot, penumpangnya banyak sekali, seluruh rakyat Indonesia. Dan Pilpres itu memilih pilot dan kopilot, ini yang tidak mudah sekarang ini," kata Jokowi saat berpidato pada acara puncak HUT Golkar ke-58 di Ji Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (21/10/2022).
Baca Juga: Ngeri! Rocky Gerung Nilai Presiden Jokowi Hanya akan Wariskan 2 Hal Ini ke Penerusnya Nanti
Jokowi kemudian bercerita kalau dirinya pernah menonton tayangan di Nas Daily soal pemilihan pilot. Ada dua calon pada pemilihan yang dilakukan perusahaan maskapai penerbangan.
Dalam wawancaranya, calon pilot pertama mengatakan kalau dirinya akan mematuhi hukum penerbangan internasional dan bakal terbang di ketinggian 30 ribu kaki.
Sementara pilot yang kedua menyampaikan kalau dirinya bakal memberikan kelas bisnis bagi seluruh calon penumpang. Ia juga bakal memberikan diskon tiket.
Jokowi menilai kalau calon pilot yang kedua yang pasti akan dipilih karena memberikan diskon. Tetapi, Kepala Negara meminta agar yang memilih calon pilot kedua lebih berhati-hati.
"Karena pasti karena emosional dan kurang informasi dan sebetulnya tawarannya tidak masuk akal. Sudah diberikan kelas bisnis semuanya kemudian tiketnya didiskon, menarik sekali tapi tidak masuk akal," jelasnya.
Cerita pemilihan pilot itu Jokowi samakan dengan pemilihan capres dan cawapres.
Berita Terkait
-
Tanggapi Aksi 411 dan Reuni 212, PBNU: Setop Politik Identitas! Tidak Ada Manfaat!
-
Telepon-teleponan dengan Jokowi, Presiden Komisi Eropa Pastikan Hadiri KTT G20 di Bali
-
Rocky Gerung: Warisan Jokowi hanya IKN yang Mangkrak dan Masyarakat Terbelah
-
Presiden Jokowi Raih Penghargaan di Forum Perdamaian Abu Dhabi
-
Menghindar dari Aksi 411 Dinilai Munculkan Isu Islamophobia, Pengamat Sarankan Jokowi Harusnya Hadapi Demonstran
Terpopuler
- 7 Sepatu New Balance Diskon 70 Persen di Sports Station, Mulai Rp100 Ribuan
- Petugas Haji Dibayar Berapa? Ini Kisaran Gaji dan Jadwal Rekrutmen 2026
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Shio Paling Beruntung Besok 25 November 2025, Cuan Mengalir Deras
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
Terkini
-
Arya Daru 24 Kali Check In Hotel dengan Rekan Kerja, Polisi Didesak Dalami Jejak Vara!
-
DPR Desak Kemenkes Sanksi Tegas 4 RS di Papua yang Tolak Pasien Ibu Hamil
-
Gerindra Luncurkan Layanan Informasi Partai Berbasis AI, Kemenakan Prabowo Singgung Transparansi
-
Buntut Surat Edaran, PBNU Akan Gelar Rapat Pleno Tentukan Nasib Gus Yahya
-
Geger Kematian Ibu Hamil di Papua, Pimpinan DPR Sebut Negara Lalai: No Viral No Justice
-
Profil dan Rekam Jejak Suryo Utomo: Eks Dirjen Diperiksa Kejagung Buntut Kasus Korupsi Pajak
-
Analis Beberkan Peluang PKS-Demokrat Berkoalisi di 2029, Mau Usung Prabowo Lagi?
-
Waketum Beberkan Bukti SE Pencopotan Gus Yahya Palsu: Surat Resmi PBNU Harus Penuhi 4 Unsur
-
Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Bisa Bebas Kamis Besok Berkat Rehabilitasi Prabowo
-
Kejagung Ungkap Alasan Suryo Utomo Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Manipulasi Pajak