Suara.com - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menduga mantan polisi Ismail Bolong mendapatkan tekanan terkait video klarifikasinya.
Pada video klarifikasinya yang viral di media sosial, Ismail bolong membantah pernyataannya sendiri yang sebelumnya menyebut Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto diduga menerima uang setoran dari hasil tambang ilegal senilai Rp6 miliar.
"Keterangan, testimoni kedua, kami menduga kuat Ismail Bolong mendapatkan tekanan dari pihak tertentu," kata Sugeng saat ditemui wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (8/11/2022).
Hal itu disampaikannya, mengingat pernyataan Ismail Bolong dalam video pertamanya dengan detail menjelaskan aliran dana setoran yang diduga berasal dari tambang ilegal.
"Karena yang pertama itu Pak Ismail bolong bisa dengan tepat menyebut waktu peristiwa, jumlah uang, dan pihak yang disebut," tegasnya.
Karenanya IPW meminta Kapolri untuk tetap menindaklanjuti dugaan tersebut. Pendalaman dapat dilakukan dengan membentuk Tim Khusus. Kemudian menonaktifkan Komjen Agus Andrianto dari jabatannya sebagai Kabareskrim.
"Kalau memang tidak terbukti dikembalikan lagi. Ini adalah proses hukum yang harus dilakukan semua pihak," imbuh Sugeng.
Dia juga meminta Presiden Joko Widodo memberikan dukungan politik ke Kapolri guna memastikan prosesnya berjalan dengan lancar.
"Jadi tentang Timsus ini ini harus mendapat dukungan politik dari Pak Jokowi. Saya ingin menyampaikan Pak Jokowi harus memberikan dukungan politik sebagai pimpinan dari atasan dari Pak Kapolri untuk memberikan dukungan politik," tuturnya.
Baca Juga: Usul Bentuk Timsus, IPW Minta Jokowi Beri Dukungan Politik ke Kapolri Usut Kasus Mafia Tambang
Menurutnya, dukungan politik itu sangat penting, terlebih Menko Polhukam, Mahfud MD sudah menyatakan kasus mafia tambang bakal dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengakuan Ismail Bolong
Untuk diketahui, nama mantan anggota polisi Ismail Bolong mencuat ke publik setelah pengakuannya menyebut Kabareskim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menerima setoran uang dari tambang ilegal.
"Terkait dengan kegiatan yang saya lakukan saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim yaitu ke bapak Kabareskrim Komjen Agus Hardianto dengan memberikan uang sebanyak tiga kali yaitu pada bulan September 2021 sebesar Rp2 miliar, Oktober 2021 sebesar Rp2 miliar dan November 2021 sebesar Rp2 miliar," tuturnya.
Bukan hanya kepada Agus, Ismail juga pernah memberikan sumbangan ke Polres Bontang sebesar Rp200 juta. Uang itu diserahkan ke Kasatreskrim Bontang AKP Asriadi di ruang kerjanya.
Buat Video Ditekan Hendra Kurniawan
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional