Suara.com - Gedung Mahkamah Agung atau (MA) kini penjagaannya dilakukan oleh personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diminta dari pengadilan militer. Menanggapi itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini langkah tersebut tak ada kaitan dengan lembaganya usai melakukan serangkaian penggeledahan di MA.
"Kami meyakini kebijakan tersebut tentu tidak ada kaitannya dengan kegiatan KPK beberapa waktu yang lalu di Gedung MA," kata Kepala Bidang Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (9/11/2022).
Ali menyebut penyidik dalam melakukan serangkaian penggeledahan di MA beberapa waktu lalu terkait kasus suap perkara di MA yang melibatkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati menjadi tersangka karena untuk mengumpulkan sejumlah bukti.
"Pengumpulan bukti tentu dengan berbagai strategi diantaranya melalui upaya paksa penggeledahan,"ungkap Ali
"Dan tindakan KPK tersebut secara hukum dibenarkan sebagaimana ketentuan undang undang maupun hukum acara pidana yang berlaku,"imbuhnya
Ali memastikan pihaknya akan terus mengembangkan informasi dan data yang dimiliki untuk proses penyidikan perkara dugaan suap di MA.
Apalagi, kata Ali, bila ditemukan alat bukti yang cukup ada pihak tentunya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
"Pasti KPK tindak lanjuti dengan menetapkan pihak tersebut sebagai tersangka. Setiap perkembangannya akan disampaikan,"pungkasnya
MA Dijaga TNI
Baca Juga: Gedung MA Dijaga TNI, Jubir MA: Antisipasi Orang Masuk yang Tidak Jelas Urusannya
Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro mengakui pengamanan di sekitar Gedung MA kini dijaga oleh anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari hal - hal yang tidak diinginkan.
Andi Samsan mengatakan langkah itu dilakukan setelah pihaknya melakukan evaluasi dalam persoalan pengamanan di Mahkamah Agung.
Andi Samsan mengaku penjagaan sebelumnya di sekitar Gedung MA yang dilaksanakan oleh pengamanan internal MA turut dibantu oleh seorang kepala pengamanan dari TNI dianggap belum memadai. Sehingga, perlu ditingkatkan.
"Maka atas alasan itu diputuskan untuk meningkatkan pengamanan dengan mengambil personil TNI atau Militer dari pengadilan militer," kata Andi Samsan kepada Suara.com, Rabu (9/11/2022).
Andi menjelaskan pengamanan di sekitar gedung Ma perlu dijaga personil TNI, karena untuk dapat lebih mengantisipasi dalam memantau orang-orang yang keluar dan masuk ke Gedung MA.
"Seperti masuknya orang- orang yang tidak jelas urusan kepentingannya sekaligus memastikan tamu-tamu mana yang layak atau tidak layak masuk di kantor MA untuk kepentingan mengecek dan melihat perkembangan perkaranya melalui PTSP," ucap Andi Samsan.
Berita Terkait
-
Gedung MA Dijaga TNI, Jubir MA: Antisipasi Orang Masuk yang Tidak Jelas Urusannya
-
KPK Sebut Masih Kejar Buronan Harun Masiku
-
KPK Periksa Dosen ITB dan ITS Terkait Kasus Suap Rektor Unila
-
Andi Desfiandi Didakwa Berikan Rp 250 Juta ke Rektor Karomani Masukan Dua Maba ke Unila
-
Masih Analisa Kondisi Kesehatan Lukas Enembe, KPK: Untuk Tentukan Langkah Hukum Berikutnya
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Implementasi Pendidikan Gratis Pemprov Papua Tengah, SMKN 3 Mimika Kembalikan Seluruh Biaya
-
Boni Hargens: Reformasi Polri Harus Fokus pada Transformasi Budaya Institusional
-
Alarm Keras DPR ke Pemerintah: Jangan Denial Soal Bibit Siklon 93S, Tragedi Sumatra Cukup
-
Pemprov Sumut Sediakan Internet Gratis di Sekolah
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan
-
BGN Atur Ulang Jam Kerja Pengawasan MBG, Mobil Logistik Dilarang Masuk Halaman Sekolah
-
BGN Memperketat Syarat Sopir MBG Pasca Insiden Cilincing, SPPG Tak Patuh Bisa Diberhentikan
-
Bupati Kini Jadi 'Dirigen' Program MBG, Punya Kuasa Tutup Dapur Nakal