Suara.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Nasir Djamil, mengatakan, bahwa deklarasi 'Koalisi Perubahan' yang digagas NasDem, PKS dan Demokrat cuma menunggu waktu saja.
Menurutnya, PKS masih fokus untuk menggelar forum Majelis Syura untuk menentukan soal sikap koalisi hingga capres-cawapres untuk Pilpres 2024.
"Ini soal waktu saja, sehingga kami tidak perlu terburu-buru. Bisa saja nanti akhir tahun. Karena kalau di PKS salah satu mekanisme pengambilan keputusan ada di sidang majelis syura," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/11/2022).
Menurutnya, Majelis Syura akan menggodok dan menerima aspirasi terlebih dahulu. Nantinya, para anggota Majelis Syura PKS dari berbagai daerah akan membawa aspirasi dari masyarakat terutama soal pemilu.
"Anggota majelis syura yang berasal dari provinsi-provinsi ini menyampaikan kecenderungan masyarakat yang ada di daerahnya," ungkapnya.
Untuk itu, Nasir menilai, soal sikap partai untuk mengusung seseorang dan memutuskan memilih koalisi bukan lah perkara yang mudah.
"Tidak mudah kita menentukan calon. Karena kalau kita sudah menentukan calon kita tidak ingin tiba-tiba mundur. Kalau sudah maju tidak boleh mundur. Misalnya ada partai yang sudah mengajukan nama, sudah tidak boleh lagi mundur," pungkasnya.
Bantah Deklarasi karena Bandar
Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, memberikan respons atas pernyataan eks Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang menyebut gagalnya deklarasi Koalisi Perubahan yang digagas NasDem, PKS, Demokrat pada 10 November lantaran adanya bandar yang belum sepakat.
Ia justru berseloroh dalam merespons pernyataan Fahri tersebut. Paloh malah menyinggung soal Ferdy Sambo yang kekinian sudah diproses hukum.
"Kalau tingkat itulah diskursus itu yang kita konsumsi, dan itu saya telan, nalar kita pertanyaannya semakin kita bagus apa semakin jelek?" kata Paloh usai perayaan HUT NasDem ke-11 di JCC, Jakarta, Jumat (11/11/2022).
"Apakah itu urgensi kita membangun secara lebih baik? Atau memang sesungguhnya kita merusak common sense kita? Saya sudah katakan bandar apa itu? yang sudah jelas Sambo memang sudah ditangkap haha," sambungnya.
Lebih lanjut, Paloh mengaku sebenarnya terbuka dengan adanya bandar jika ingin mendanai pihaknya hadapi kontestasi nasional. Namun, ia mengaku juga enggan terdesak.
"Saya katakan saya amat sangat terbuka siapa saja yang mau danain ini, coba kasih tau, sebut yang jelas. Kita enggak mau bandar juga tiba-tiba terdesak kita," pungkasnya.
Singgung Bandar
Berita Terkait
-
Nasir Djamil: Uang Bukan Segalanya, Meskipun Memang Dia Bisa Menentukan Segala-galanya
-
Surya Paloh Ngaku Apes Belum Dapat Pemodal Sokong Koalisi Anies, Politisi PKS: Uang Bukan Segala-galanya!
-
Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS Batal Deklarasi 10 November, AHY Beri Tanggapan Santai
-
Soal Absennya Jokowi di HUT NasDem, PDIP: Kalau Tak Ucapkan Selamat, Indonesia Bubar?
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
Terkini
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
-
Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah
-
Pemerintah Bangun 2.603 Hunian Tetap Korban Bencana di Sumatra Mulai Bulan Ini
-
Bagaimana Perubahan Iklim Bisa Tingkatkan Ancaman Penyakit Zoonosis?
-
Prabowo Mau Tanam Sawit di Papua, Anggota Komisi IV DPR Ingatkan Pengalaman Pahit di Berbagai Daerah
-
Mahfud MD Sebut Potensi Pelanggaran HAM di Kasus Ijazah Jokowi, Ini Penjelasannya
-
DPR Apresiasi Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Negara Diminta Buka Tabir Kebenaran
-
Anggaran Fantastis Belasan Triliun Rupiah Digelontorkan untuk Guru Keagamaan di 2026
-
WALHI Kritik Rencana Prabowo Tanam Sawit dan Tebu di Papua: Tak Punya Hati dan Empati!
-
7 Fakta Ganjil Kebakaran Ruko Terra Drone: Izin Lolos Tanpa Tangga Darurat?