Suara.com - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisaksti Abdul Fickar Hadjar mengatakan pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa terhadap Mahkamah Agung (MA) yang kekinian disebut sebagai sarang koruptor dianggap tidak terlalu keliru.
"Ya, tidak terlalu keliru pernyataan itu. Karena memang nampaknya seperti itu," kata Abdul Fickar kepada suara.com, Selasa (15/11/2022.
Fickar pun balik mengkritik Komisi Yudisial (KY) yang sepatutnya menjadi pengawas peradilan tertinggi bagi tempat rakyat untuk mencari keadilan itu.
"Tapi ternyata KY (Komisi Yudisial) pun tidak ada kerjanya yang nyata, seharusnya yang menangkap hakim Agung itu ky (Komisi Yudisial). Tapi ternyata KY tidak mengerjakan apa-apa," ungkap Fickar
"Kebanyakan makan gaji buta karena itu KY (Komisi Yudisial) harus dikasih tongkat agar tidak buta lagi," imbuhnya
Sepatutnya, kata Fickar, Komisi Yudisial terus mengawasi sistem kerja di MA. Termasuk, para hakim agung.
"Karena memang MA menjadi lembaga yang sulit dikontrol (terutama hakim hakimnya) dan karenanya tidak mustahil menjadi sarang koruptor,"pungkasnya
Sebut MA Sarang Koruptor
Desmond menyebut MA kini seperti sarang koruptor yang kekinian menjadi sorotan publik. Terkait sejumlah proses penegakan hukum yang tengah berjalan di KPK.
"Mahkamah Agung bukan lembaga terhormat yang harus kita agung-agungkan. Yang ada terbukti sekarang bahwa sarang koruptor," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/11/2022).
Desmond mengatakan, seharusnya MA menjadi tempat masyarakat mencari keadilan. Tapi justru, kata dia, kekinian MA sendiri sudah kehilangan keadilannya dan berubah menjadi sarana korupsi.
"Lihat aja kasus-kasus. Siapa berhadapan siapa dengan siapa. Antara rakyat dengan pengembang. Antara rakyat dengan pemerintah. Antara rakyat dengan Mafia tanah. Ya rakyat kan?," ungkapnya.
MA Kritikan Desmond Berlebihan
Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro menyebut pernyataan yang disampaikan politikus Gerindra itu dianggap sangat berlebihan.
"Melontarkan pernyataan seperti "MA Sarang Koruptor", jelas itu merupakan kritik yang berlebihan dan sudah melampaui batas kritikan yang konstruktif," ungkap Andi dalam pesan tertulisnya, Selasa (14/11/2022) hari ini.
Menurut Andi pernyataan yang dilontarkan Desmond itu bisa membawa dampak yang justru merugikan. Ditambah, dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap peradilan tertinggi bagi masyarakat untuk mencari keadilan di dalam negeri.
"Tetapi juga bagi investor luar negeri," ungkap Andi
Andi mengatakan bahwa dalam membangun dan memperbaiki sistem peradilan di MA sebagai wujud dan simbol negara hukum republik Indonesia sepatutnya menjadi tanggung jawab bersama.
"Termasuk DPR-RI yang turut mengambil peran serta dalam memilih dan menentukan hakim agung sebagai pemegang palu keadilan di MA," ungkap Andi
Andi pun tak memungkiri kondisi MA saat ini tengah menjadi sorotan, atas proses penegakan hukum yang tengah berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Apalagi, KPK tengah melakukan proses penyidikan terkait adanya Hakim Agung di MA yang akan kembali ditetapkan sebagai tersangka.
"Apakah ada hakim agung yang terlibat dalam masalah tersebut dan sampai di mana keterlibatannya? Kita tunggu proses hukumnya yang sedang ditangani KPK," kata Andi
"Adanya kejadian ini hendaknya jangan digeneralisir semua hakim agung yang ada di MA tidak layak lagi keberadaannya,"
Berita Terkait
-
Jawaban KDM kepada Istrinya Anne Ratna Soal Tak Dinafkahi, Dedi: Semua Berkecukupan, Yang Problem adalah Rakyat yang Kita Wakilkan
-
Netizen Tulis Komentar Menohok Untuk Dedi Mulyadi dan Anne Ratna: Kasihan Hyang Sukma Ayu Jadi Korban Gugatan Perceraian
-
Respons 'Panas' Jubir MA Usai Desmond J Mahesa Sebut Mahkamah Agung Sarang Koruptor: Berlebihan!
-
KPK Tak Menutup Kemungkinan Jemput Bola Soal Isu Dugaan Tambang ilegal di Kaltim
-
Atnike Nova Sempat Ditunjuk jadi Ketua oleh DPR, Independensi Komnas HAM Dipertanyakan: Silakan Dinilai Nanti
Terpopuler
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Drama Keluarga Halilintar Memanas! Atta Akhirnya Bicara soal Isu Aurel Diabaikan di Foto Keluarga
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Berbagi Piring Persaudaraan, Kala Ribuan Orang Menyemut Jadi Keluarga Masjid Jogokariyan
-
Pelajar SMA Aceh Barat Dikeroyok Oknum TNI, Praktisi Hukum Desak Pengadilan Militer
-
DPR Pastikan Kawal Kasus Bocah Sukabumi Tewas Dianiaya Ibu Tiri, Desak Pelaku Dihukum Berat
-
Kapolri Buka Suara soal Kasus Dugaan Penganiayaan Pelajar oleh Anggota Brimob di Maluku Tenggara
-
Tragedi Gajah Riau: Tiada Tahun Tanpa Kematian, Gading Hilang dan Kepala Dipotong Pemburu
-
Ketua Komisi III DPR Pastikan Kawal Kasus Kematian Anak 12 Tahun usai Dianiaya Ibu Tiri di Sukabumi
-
Waspada! WNA Australia Positif Campak Usai dari Bandung, Kemenkes Perketat Surveilans
-
Teror Berantai Ketua BEM UGM 2026: Kritik Kebijakan, Fitnah AI, hingga Ancaman ke Keluarga
-
Wakil Ketua Komisi VI Adisatrya Sulisto Soroti Kebijakan Impor Mobil Operasional KDKMP dari India
-
Tragedi Filisida Sukabumi: Bocah 12 Tahun Tewas di Tangan Ibu Tiri, Ini Penjelasan KPAI