- Oknum petugas di Jakarta Selatan diduga memanipulasi laporan kinerja di aplikasi JAKI dengan menggunakan foto identik pada tanggal berbeda.
- Kepala Diskominfotik DKI Jakarta Budi Awaluddin mengonfirmasi praktik tersebut dan saat ini sedang memproses pemeriksaan melalui pihak Inspektorat.
- Pemprov DKI Jakarta berencana memperketat sistem verifikasi aplikasi JAKI dengan fitur pendeteksi rekayasa digital dan pengambilan gambar secara langsung.
Suara.com - Masyarakat Jakarta kembali digegerkan oleh temuan muslihat oknum petugas dalam melaporkan kinerjanya melalui aplikasi JAKI.
Sebuah unggahan dari akun @glensaimima di platform Threads membongkar praktik culas yang disebut telah lama terjadi, jauh sebelum skandal foto AI di kawasan Kalisari, Jakarta Timur, viral.
Modus operandi yang terungkap adalah penggunaan satu foto yang identik, namun diunggah untuk dua laporan kegiatan pada hari yang berbeda.
Dalam bukti foto yang beredar, terlihat suasana di Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, dengan posisi bus dan pedagang kaki lima yang letaknya persis sama.
Meskipun visualnya serupa hingga ke detail terkecil, keterangan timestamp atau stempel waktu pada gambar menunjukkan perbedaan tanggal, yakni 23 Oktober 2025 dan 25 Oktober 2025.
Pengunggah mengklaim bahwa teknik manipulasi ini merupakan cara lama yang dianggap lebih "cerdas" dibandingkan penggunaan filter AI yang sempat viral sebelumnya.
Temuan ini pun langsung memantik kritik tajam dari warganet terkait integritas dan kejujuran para petugas dalam menjalankan tugas rutin pemantauan wilayah.
Menanggapi kegaduhan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, memberikan konfirmasi pada Rabu (8/4/2026).
"Itu benar, dan kami sudah temukan juga," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Baca Juga: LG Unjuk Inovasi AI di InnoFest 2026 APAC, Fokus pada Smart Home Masa Depan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun memastikan bahwa saat ini mereka tengah mendalami temuan penyimpangan laporan digital tersebut.
"Sedang diproses. Kami akan koordinasi dengan Inspektorat untuk diperiksa," lanjut Budi.
Langkah koordinasi dengan pihak Inspektorat diharapkan mampu menguak seberapa luas praktik manipulasi laporan ini telah terjadi di lingkungan instansi terkait, yang oleh pengunggah disebut masih bagian dari Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan.
Pemprov DKI saat ini juga tengah berupaya memperketat sistem verifikasi akhir dalam layanan JAKI setelah skandal Kalisari.
Ke depan, sistem akan dilengkapi dengan mekanisme dokumentasi berbasis pengambilan gambar secara langsung di lapangan, sehingga setiap bukti tindak lanjut diambil secara real time dan memiliki tingkat validitas yang lebih tinggi.
Pengembangan sistem juga diarahkan pada kemampuan mendeteksi potensi penggunaan AI maupun bentuk rekayasa digital lainnya.
Berita Terkait
-
LG Unjuk Inovasi AI di InnoFest 2026 APAC, Fokus pada Smart Home Masa Depan
-
Prabowo: Hoaks dan Manipulasi AI Bisa Ganggu Stabilitas Negara, 100 Orang Saja Bisa Bikin Gaduh
-
Prabowo Cerita Temukan Video AI Diri Sendiri: Pandai Nyanyi, Pidato Bahasa Mandarin dan Arab
-
Dinkes DKI Pastikan Belum Ada Kasus Positif Campak di Jakarta, Pengawasan Tetap Diperketat
-
Soroti Kasus Keracunan MBG di Jaktim, KPAI: Predikat 'Gratis' Tak Hapus Tanggung Jawab Hukum!
Terpopuler
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 5 Serum Penumbuh Rambut Terbaik untuk Rambut Menipis dan Area Botak
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Terdakwa Militer Dituntut Ringan, Keluarga Kacab BRI Gugat Pasal Peradilan Koneksitas ke MK
-
Hujan Lebat Disertai Petir Ancam Akhir Pekan Warga Jakarta Selatan dan Timur Jelang Petang
-
Program MBG Serap 1,28 Juta Tenaga Kerja, Ribuan UMKM hingga Peternak Ikut Kecipratan
-
Jateng Genjot Investasi EBT dan Pengelolaan Sampah, Ahmad Luthfi Tawarkan ke Para Pengusaha Tiongkok
-
'Kan Bisa di-Google', Jimly Asshiddiqie Sindir Pansel yang Loloskan Hery Susanto
-
Pansel Dinilai Kecolongan Loloskan Hery Susanto Jadi Ketua Ombudsman
-
Studi Temukan Mikroplastik Menyusup ke Sperma dan Ketuban, Apa Dampaknya?
-
Momen Prabowo Mau Reshuffle Zulhas Gara-Gara Salah Kasih Info Nama Desa, Ternyata Cuma Guyon
-
Hindari Area Kuningan, Dishub DKI Terapkan Buka-Tutup Jalan Hingga 26 Mei 2026
-
Usai 9 WNI Dipulangkan, Wanda Hamidah Serukan Konvoi Lebih Besar ke Palestina