Suara.com - Wacana pencapresan Anies Baswedan terus menimbulkan pro dan kontra. Salah satunya karena Anies yang dinilai sebagai sosok antitesis Presiden Joko Widodo yang memerintah saat ini.
Penilaian ini sudah dibantah oleh Partai NasDem selaku pengusung Anies, yang kini kembali ditegaskan oleh Anies.
Hal ini disampaikan Anies saat diwawancara Asyari Usman di kanal YouTube FNN TV. Anies saat itu ditanya soal pendapatnya terkait program-program pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Awalnya Asyari menilai Jokowi saat ini sedang gelisah dengan kelanjutan proyek pembangunan IKN, karena itulah terkesan berusaha mengatur calon penerusnya nanti.
"Presiden Anies Baswedan akan melanjutkan itu apa tidak?" tanya Asyari di program Suhu Politik FNN, dikutip Suara.com, Jumat (18/11/2022).
"Sebuah program pemerintah itu bukan selera, tapi pelaksanaan konstitusi, melaksanakan undang-undang. Jadi segala hal yang sudah ada di konstitusi, undang-undang, maka siapapun yang disumpah untuk menjalankan program pemerintah harus melaksanakan selama itu di dalam undang-undang," jelas Anies.
Jawaban Anies ini kembali dikonfirmasi Asyari. Namun seperti sebelumnya, Anies tidak langsung melempar jawaban lugas.
"Saya akan melaksanakan undang-undang yang di dalamnya ada tentang IKN," tegasnya menambahkan.
Anies sendiri enggan memberikan pendapatnya mengenai program IKN karena telah diputuskan di pemerintahan Jokowi saat ini. Karena itulah sudah menjadi tugas lembaga eksekutif untuk menindaklanjutinya.
Baca Juga: Rusun Pekerja Proyek IKN Telan Dana Rp567 Miliar, Selesai Tahun 2023
"Itu adalah keputusan politik yang sudah dibuat sekarang dan bahkan sudah menjadi undang-undang sekarang. Selama undang-undang itu berlaku, maka siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, dia harus melaksanakan undang-undang itu," kata Anies.
Untuk video selengkapnya bisa disaksikan di sini.
Partai NasDem Pernah Minta Anies Lanjutkan Proyek IKN
Politikus Partai NasDem yang juga pernah mengungkit perihal "Anies antitesa Jokowi", Zulfan Lindan, ternyata juga pernah membahas soal kelanjutan pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
Zulfan menyebut pihaknya telah meminta Anies untuk berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN. "Boleh dalam perjalanannya direvisi atau dikoreksi, tapi realisasikan pembangunan IKN tidak boleh gagal," terang Zulfan kepada KOMPASTV.
Zulfan menilai kepemimpinan baru tahun 2024 mendatang bisa jadi diiringi dengan situasi ekonomi yang semakin baik.
Berita Terkait
-
Rusun Pekerja Proyek IKN Telan Dana Rp567 Miliar, Selesai Tahun 2023
-
Politikus Senior PDIP Kritik Anies, 'Gak Ada Bakal Calon Presiden Sudah Berkeliaran', Ganjar Bagaimana?
-
Anies Baswedan Makan Siang Bareng Tim Kecil, Hadir Pimpinan PKS, NasDem dan Demokrat
-
Ogah Anggap Serius Pertemuan dengan Gibran, Politikus PDIP Sebut Anies Masih Capres di Awang-awang
-
Minta Demokrat Jangan Marah Pada Anies, Petinggi NasDem: Memang Sudah Berkoalisi?
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah
-
PDIP Ingatkan Mandat Reformasi, Minta TNI Jauhi Politik Praktis dan Perkuat Industri Pertahanan
-
Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: PDIP Berdiri Paling Depan Jaga Hak Rakyat!
-
Cegah Bencana Ekologis, Rakernas I PDIP Desak Penegakan Hukum Lingkungan dan Penguatan Mitigasi
-
Prabowo Beri Mandat ke Dirut Baru Pertamina: Pecat Siapa Saja yang Tidak Bagus!