Suara.com - Duel antara Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2016 silam menjadi geger karena dipautkan dengan politik identitas.
Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang dulunya mendukung Ahok, kini justru menyalahkan Ahok atas politik identitas tersebut.
"Lahirnya pemilihan Jakarta yang seperti itu sebetulnya faktornya bukan Anies tapi Ahok, orang Kristen, China mengutip ayat Al-Quran, berangkatnya dari situ, yang menafsirkan ayat semaunya, di sini titik tolaknya," kata Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi.
Menurutnya, bukan Anies dan pendukungnya yang memunculkan soal politik identitas, namun hal itu berasal Ahok sendiri.
Sehubungan dengan hal tersebut, politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyebut bahwa Anies Baswedan tak pernah meminta maaf soal penggunaan polarisasi berbasis agama ketika kampanye Pilgub silam.
Dia pun menyinggung Anies tak minta maaf karena pendukungnya melarang orang disalatkan hanya karena mendukung Ahok kala itu.
"Tidak pernah Anies sekalipun maju ke depan publik mempermasalahkan penggunaan yang over-utilize soal-soal identitas di dalam kampanye Pilgub," tutur Deddy dalam program Indonesia Lawyers Club.
"Tidak pernah satu kalipun, ketika orang tidak bisa disolatkan karena memilih Ahok dan sebagainya. Itu luka bagi kita semua," lanjutnya.
Menurut Deddy, hal ini tak cuma perkara sosok Anies, namun juga hal yang merepresntasikan dirinya selama ini.
Baca Juga: Situasi Masih Cair, Golkar Tak Mau Panik Dengar Kader PPP Deklarasikan Anies Jadi Capres 2024
"Ini bukan soal Anies semata, ini soal hal yang direpresentasikan. Itu yang menjadi persoalan bagi banyak orang termasuk saya," ungkap Deddy.
Deddy menyampaikan bahwa dirinya berhak mempersoalkan sosok Anies karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak pernah minta maaf di depan publik karena pendukungnya.
Lebih lanjut, Deddy menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh pendukung Anies saat adanya perbedaan pilihan politik membekas di benak orang.
Sehingga, Anies disebut masih dilabeli politik identitas karena sikap dan tingkah pendukungnya di masa lampau.
Berita Terkait
- 
            
              Situasi Masih Cair, Golkar Tak Mau Panik Dengar Kader PPP Deklarasikan Anies Jadi Capres 2024
 - 
            
              CEK FAKTA: Anies Baswedan Sempat Gantikan Jokowi Pidato di KTT G20, Benarkah?
 - 
            
              Pasang Badan untuk Anies, Forum Ka'bah Membangun: Apa Selama Jadi Gubernur Dia Intoleran?
 - 
            
              Unggah Tangkapan Layar Berita Anies Soal G20, Ruhut Dibully Netizen: Jelas Sekali Editannya
 - 
            
              Dituding Bapak Politik Identitas, Anies Baswedan Tantang Balik: Tanya Masyarakat Nasrani, Diskriminatif Tidak?
 
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
 - 
            
              KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
 - 
            
              Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
 - 
            
              Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
 - 
            
              Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
 - 
            
              Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
 - 
            
              BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
 - 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid