Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bagaimana sulitnya memperbaiki masalah hukum di Indonesia.
Dalam sambutannya di acara Gala Dinner Keluarga Besar KAHMI, Mahfud MD mengakui bahwa tak semua masalah hukum bisa diselesaikan sesuai harapan.
"Sebagai menteri yang juga diamanahi ngurus hukum, saya ingin katakan satu hal. Sebisa mungkin dari posisi kita masing-masing tak bisa selesaikan masalah hukum semuanya," kata Mahfud MD Kamis (24/11/2022) dilansir dari tayangan Youtube Munas KAHMI.
Menteri yang juga menjadi Ketua Dewan Pakar KAHMI tersebut menilai masalah pelik yang menyelimuti penegakan hukum di Indonesia tak lain karena adanya mafia yang masih tersebar.
"Masalah hukum itu berat, mafianya ada di mana-mana, kalau orang mau perbaiki disikat," aku Mahfud MD.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga menceritakan kejadian yang menimpa seorang jaksa dimutasi ke daerah lain saat tengah menangani kasus korupsi.
Bukan hanya di tingkat kejaksaan, tapi di tingkat kepolisian pun kejadian serupa sering terjadi.
"Masih mau kejar koruptor, tarik lagi. Polisi juga begitu, dan itu berlapis di berbagai institusi," lanjut Mahfud MD.
Berkaca dari masalah tersebut, Mahfud berpesan kepada alumni HMI untuk tetap memegang pedoman Nabi Muhammad SAW. Ia pun mengambil hadis nabi yang menerangkan soal pembeda antara yang terhormat dan yang tidak, yang lemah dan yang kuat.
Baca Juga: Wapres Maruf Amin ke Palu Buka Munas XI KAHMI, Apa Saja Agendanya?
Dari hadis itu, Mahfud menyimpulkan bahwa sebuah negara bisa hancur saat yang berkedudukan melakukan kesalahan namun diabaikan. Pun demikian dengan orang yang lemah bersalah namun langsung mendapat penghakiman.
"Suatu negara akan hancur kalau diperintah ugal-ugalan dengan melanggar hukum, cepat atau lambat," ujar Mahfud MD.
Berita Terkait
-
Wapres Maruf Amin ke Palu Buka Munas XI KAHMI, Apa Saja Agendanya?
-
Cerita Timnas Korsel Hobi Makan Daging Babi, Namun Tiba-tiba Dilarang di Qatar
-
Mahfud MD Pamer Foto Bersama JK dan Anies Baswedan, Warganet: Pak Anies Sebagai Apa?
-
Cegah Tafsir Subjektif, NasDem Usul Frasa Penghinaan Pemerintah dalam Pasal 240 RKUHP Diganti Fitnah
-
Soal Dugaan Pemerasan hingga Setoran Tambang Ilegal ke Kabareskrim, Mahfud MD Disarankan Segera Lapor Jokowi
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
- 5 Kipas Angin Sedingin AC Lebih Murah dan Irit Listrik
- Ramalan 12 Shio Bulan di Juli 2026: Peruntungan Karier, Keuangan, Asmara, dan Kesehatan
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Program 'Speling' Jateng di Banyumas, Wagub Taj Yasin Dekatkan Dokter Spesialis ke Tingkat Kecamatan
-
Rencana Kemasan Rokok Polos Tuai Protes, Dinilai Rugikan Petani dan Industri Tembakau
-
Roy Suryo Ajukan Praperadilan Lagi, Padahal Putusan Gugatan Pertama Tinggal Hitungan Hari
-
OTT Diduga Bocor di Kasus Bupati Kuansing dan Langkat, KPK Bakal Evaluasi
-
Agus Jabo Minta Kader PRIMA Kawal Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo
-
Pengembalian Gratifikasi Tak Hapus Pidana, KPK Bakal Dalami Pernyataan Raja Juli
-
Tawuran Remaja di Cengkareng Digagalkan Patroli Gabungan, Celurit hingga Petasan Disita
-
Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500
-
Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri
-
Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi