Suara.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo di hadapan relawan yang berkumpul di Stadion Gelora Bung Karno, beberapa waktu yang lalu, dikritik oleh sejumlah politikus Partai Demokrat.
Ketika itu, Presiden Jokowi melemparkan kode tentang ciri-ciri pemimpin yang peduli dengan masyarakat. Menurut Jokowi, selain wajahnya penuh kerutan, pemimpin yang memikirkan masyarakat rambutnya juga memutih. Selain itu, kata Jokowi, adalah yang senang turun ke bawah untuk merasakan apa yang dialami oleh masyarakat.
Tetapi menurut Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani, ucapan Presiden Jokowi telah mempertontonkan kebodohan dan pembodohan.
"Apa yang dilakukan Pak Jokowi sejatinya adalah praktik mempertontonkan kebodohan dan pembodohan," kata Kamhar, baru-baru ini.
Kamhar mengatakan tak ada satu pun literatur pada berbagai studi kepemimpinan yang bisa ditemukan bahwa keriput dan rambut putih adalah ciri pemimpin yang tahu penderitaan rakyat dan pro rakyat.
"Kita berbaik sangka, jangan-jangan Pak Jokowi tidak memahami dengan cermat isi pidatonya, hanya membaca dan membeo pada apa yang disajikan orang di sekelilingnya. Sebagaimana dulu pernah terjadi di awal pemerintahannya, menandatangani perpres yang tak dicermatinya, lalu kemudian menyalahkan bawahannya," kata Kamhar.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan menyebut tidak etis bagi Presiden Jokowi untuk melakukan endorse terhadap calon penggantinya, walaupun dilakukan secara simbolik atau tersirat.
Irwan lantas membandingkan dengan ketika Susilo Bambang Yudhoyono masih menjabat Presiden RI, menjelang berakhir masa bakti pada 2014, SBY disebut tidak pernah melakukan endorse kepada calon pengganti.
"Sikap Presiden SBY adalah negarawan. Mampu memposisikan diri di waktu yang tepat dengan tetap menjaga etika politik," kata Irwan.
Baca Juga: Menebak-nebak Politisi 'Rambut Putih' yang Disebut Jokowi, Ini Deretan 4 Namanya
Irwan mengatakan seharusnya masyarakat dibiarkan untuk memilih calon pemimpin yang paling mereka yakini bisa mewakili tanpa dipengaruhi oleh kepentingan elit.
Membebaskan masyarakat menentukan pilihan politik, kata Irwan, merupakan esensi dari demokrasi yang sehat dan substansial.
"Seharusnya sekelas Presiden RI menjaga bagaimana demokrasi berjalan secara sehat, bukan sekedar prosedural, tetapi juga substansial," kata Irwan.
"Melakukan kode-kode semacam endorse yang dilakukan oleh selevel Presiden RI kepada kandidat bakal capres 2024 bukanlah cerminan dari demokrasi yang sehat. Ibarat peribahasa 'menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri.' Tingkah Presiden Jokowi menjatuhkan wibawa dan martabat seorang kepala negara," Irwan menambahkan. [rangkuman laporan Suara.com]
Berita Terkait
-
Sayembara Logo Projo Ramai Antusias dari Warganet, Hasilnya di Luar Dugaan
-
Soal Whoosh Disebut Investasi Sosial, Anggota Komisi VI DPR: Rugi Ini Siapa Yang Akan Talangi?
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Setahun Pasca-Jokowi: Rakyat Curigai 'Nyawa Busuk' dan Potensi Kejahatan dalam Kebijakan Masa Lalu!
-
Roy Suryo Cs Berhasil Dapatkan Salinan Ijazah Jokowi dari KPU
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta
-
Masih Nunggak, Kejagung Sita Aset Musim Mas dan Permata Hijau Group
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?