Suara.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo di hadapan relawan yang berkumpul di Stadion Gelora Bung Karno, beberapa waktu yang lalu, dikritik oleh sejumlah politikus Partai Demokrat.
Ketika itu, Presiden Jokowi melemparkan kode tentang ciri-ciri pemimpin yang peduli dengan masyarakat. Menurut Jokowi, selain wajahnya penuh kerutan, pemimpin yang memikirkan masyarakat rambutnya juga memutih. Selain itu, kata Jokowi, adalah yang senang turun ke bawah untuk merasakan apa yang dialami oleh masyarakat.
Tetapi menurut Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani, ucapan Presiden Jokowi telah mempertontonkan kebodohan dan pembodohan.
"Apa yang dilakukan Pak Jokowi sejatinya adalah praktik mempertontonkan kebodohan dan pembodohan," kata Kamhar, baru-baru ini.
Kamhar mengatakan tak ada satu pun literatur pada berbagai studi kepemimpinan yang bisa ditemukan bahwa keriput dan rambut putih adalah ciri pemimpin yang tahu penderitaan rakyat dan pro rakyat.
"Kita berbaik sangka, jangan-jangan Pak Jokowi tidak memahami dengan cermat isi pidatonya, hanya membaca dan membeo pada apa yang disajikan orang di sekelilingnya. Sebagaimana dulu pernah terjadi di awal pemerintahannya, menandatangani perpres yang tak dicermatinya, lalu kemudian menyalahkan bawahannya," kata Kamhar.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan menyebut tidak etis bagi Presiden Jokowi untuk melakukan endorse terhadap calon penggantinya, walaupun dilakukan secara simbolik atau tersirat.
Irwan lantas membandingkan dengan ketika Susilo Bambang Yudhoyono masih menjabat Presiden RI, menjelang berakhir masa bakti pada 2014, SBY disebut tidak pernah melakukan endorse kepada calon pengganti.
"Sikap Presiden SBY adalah negarawan. Mampu memposisikan diri di waktu yang tepat dengan tetap menjaga etika politik," kata Irwan.
Baca Juga: Menebak-nebak Politisi 'Rambut Putih' yang Disebut Jokowi, Ini Deretan 4 Namanya
Irwan mengatakan seharusnya masyarakat dibiarkan untuk memilih calon pemimpin yang paling mereka yakini bisa mewakili tanpa dipengaruhi oleh kepentingan elit.
Membebaskan masyarakat menentukan pilihan politik, kata Irwan, merupakan esensi dari demokrasi yang sehat dan substansial.
"Seharusnya sekelas Presiden RI menjaga bagaimana demokrasi berjalan secara sehat, bukan sekedar prosedural, tetapi juga substansial," kata Irwan.
"Melakukan kode-kode semacam endorse yang dilakukan oleh selevel Presiden RI kepada kandidat bakal capres 2024 bukanlah cerminan dari demokrasi yang sehat. Ibarat peribahasa 'menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri.' Tingkah Presiden Jokowi menjatuhkan wibawa dan martabat seorang kepala negara," Irwan menambahkan. [rangkuman laporan Suara.com]
Berita Terkait
-
Kronologi Nama Jokowi Masuk Epstein Files, Apa Artinya?
-
Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
-
Siasat Jokowi Mati-matian untuk PSI, Ambisi Tiga Periode atau Sekoci Politik Keluarga?
-
Jokowi 'Mati-matian' Bela PSI: Bukan Sekadar Dukungan, Tapi Skema Dinasti Politik 2029
-
Jokowi Turun Gunung, Bakal Pidato Perdana Sebagai Ketua Dewan Penasehat di Rakernas PSI
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Pakai Baju Koko Putih, Prabowo Hadiri Acara Munajat Bangsa-Pengukuhan Pengurus MUI di Istiqlal
-
Sempat Kabur Saat OTT, Pemilik PT Blueray John Field Menyerahkan Diri ke KPK
-
Semarang Jadi Pelopor Meritokrasi di Jateng, 12 Pejabat Dilantik Lewat Sistem Talenta
-
Nyanyian Saksi di Sidang: Sebut Eks Menaker Ida Fauziyah Terima Rp50 Juta, KPK Mulai Pasang Mata
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok