Suara.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo di hadapan relawan yang berkumpul di Stadion Gelora Bung Karno, beberapa waktu yang lalu, dikritik oleh sejumlah politikus Partai Demokrat.
Ketika itu, Presiden Jokowi melemparkan kode tentang ciri-ciri pemimpin yang peduli dengan masyarakat. Menurut Jokowi, selain wajahnya penuh kerutan, pemimpin yang memikirkan masyarakat rambutnya juga memutih. Selain itu, kata Jokowi, adalah yang senang turun ke bawah untuk merasakan apa yang dialami oleh masyarakat.
Tetapi menurut Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani, ucapan Presiden Jokowi telah mempertontonkan kebodohan dan pembodohan.
"Apa yang dilakukan Pak Jokowi sejatinya adalah praktik mempertontonkan kebodohan dan pembodohan," kata Kamhar, baru-baru ini.
Kamhar mengatakan tak ada satu pun literatur pada berbagai studi kepemimpinan yang bisa ditemukan bahwa keriput dan rambut putih adalah ciri pemimpin yang tahu penderitaan rakyat dan pro rakyat.
"Kita berbaik sangka, jangan-jangan Pak Jokowi tidak memahami dengan cermat isi pidatonya, hanya membaca dan membeo pada apa yang disajikan orang di sekelilingnya. Sebagaimana dulu pernah terjadi di awal pemerintahannya, menandatangani perpres yang tak dicermatinya, lalu kemudian menyalahkan bawahannya," kata Kamhar.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan menyebut tidak etis bagi Presiden Jokowi untuk melakukan endorse terhadap calon penggantinya, walaupun dilakukan secara simbolik atau tersirat.
Irwan lantas membandingkan dengan ketika Susilo Bambang Yudhoyono masih menjabat Presiden RI, menjelang berakhir masa bakti pada 2014, SBY disebut tidak pernah melakukan endorse kepada calon pengganti.
"Sikap Presiden SBY adalah negarawan. Mampu memposisikan diri di waktu yang tepat dengan tetap menjaga etika politik," kata Irwan.
Baca Juga: Menebak-nebak Politisi 'Rambut Putih' yang Disebut Jokowi, Ini Deretan 4 Namanya
Irwan mengatakan seharusnya masyarakat dibiarkan untuk memilih calon pemimpin yang paling mereka yakini bisa mewakili tanpa dipengaruhi oleh kepentingan elit.
Membebaskan masyarakat menentukan pilihan politik, kata Irwan, merupakan esensi dari demokrasi yang sehat dan substansial.
"Seharusnya sekelas Presiden RI menjaga bagaimana demokrasi berjalan secara sehat, bukan sekedar prosedural, tetapi juga substansial," kata Irwan.
"Melakukan kode-kode semacam endorse yang dilakukan oleh selevel Presiden RI kepada kandidat bakal capres 2024 bukanlah cerminan dari demokrasi yang sehat. Ibarat peribahasa 'menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri.' Tingkah Presiden Jokowi menjatuhkan wibawa dan martabat seorang kepala negara," Irwan menambahkan. [rangkuman laporan Suara.com]
Berita Terkait
-
Jokowi Siap Hadir Tunjukan Ijazah di Persidangan Roy Suryo dan dr Tifa
-
Jokowi Tak Ambil Pusing Soal Penahanan Roy Suryo dan dr Tifa, Kuasa Hukum Sentil Dugaan Intervensi
-
Roy Suryo dan Dokter Tifa Resmi Dilimpahkan ke Kejari Jaksel
-
Suasana Cair! Kaesang Guyon soal Foto Jokowi Rakorwil PSI Kaltim
-
Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo Resmi Ditahan Polda Metro
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Clara Shinta Ogah Damai dengan Mantan Suami, Proses Hukum Jalan Terus
-
Wacana Penderita TBC Jadi Penerima MBG Ditolak DPR, Dinilai Berpotensi Sebarkan Penyakit
-
Bukan Copet, Transjakarta Ungkap Fakta Penumpang Ngamuk di Koridor 5 yang Viral
-
DPR Ungkap Dana Transfer Daerah 2027 Disunat Rp300 Triliun, Gaji PPPK Terancam Macet
-
Sejarah Baru! Rakyat Bisa Pilih Sendiri Logo HUT ke-81 RI, Prabowo Siapkan Hadiah Undangan ke Istana
-
Kemensos Gandeng TNI, 1.000 Taruna Akmil Siap Bina Siswa Sekolah Rakyat
-
LPSK Siap Lindungi Korban Lain Taufik Hidayat: Jangan Takut, Segera Lapor!
-
Terpilih dari 600 Pendaftar, 9 Siswa Indonesia Lanjut Kuliah ke Jepang dengan Beasiswa Penuh
-
Ada Upaya 'Jurang Pemisah' Prabowo-Gibran? Gerindra Buka Suara Soal Isu Suap BEM UBK
-
Tak Berhenti di 13 Orang! Polisi Beri Sinyal Tersangka Baru di Kasus Daycare Little Aresha