Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sepakat dengan saran dari PDI Perjuangan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk meninggalkan relawan seperti Benny Ramdhani. Bahkan, PKS lebih tegas menilai Jokowi tidak perlu lagi menghiraukan masukan dari relawan.
"Saya setuju. Pak Jokowi kan mau apa lagi? Kan sudah selesai," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2022).
Menurut Mardani, Jokowi seharusnya dapat mengakhiri kepemimpinannya selama dua periode dengan baik. Salah satu caranya yakni dengan tidak lagi berkontribusi di kegiatan relawan.
Ia menilai jika Jokowi terus berkegiatan dengan relawan sebagaimana pada Sabtu pekan kemarin di acara Nusantara Bersatu, hal itu justru akan mencoreng nama mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
"Tugasnya beliau 10 tahun menjadi presiden itu kalau dia husnul khotimah adalah kontribusi terbesar beliau. Jangan dicoreng dengan kegiatan relawan-relawan seperti ini," ujarnya.
Akan tetapi, Mardani juga tidak menyampingkan potensi adanya maksud lain dari Jokowi dengan terus menghadiri kegiatan relawan.
"Kecuali beliau mau tiga periode gitu dan itu salah secara konstitusi," ujar Mardani.
Jokowi Diminta Tinggalkan Relawan Seperti Benny
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyarankan Jokowi meninggalkan para relawan yang justru menjerumuskan. Salah satunya ialah Benny Ramdhani dan kelompok relawan yang meminta izin tempur melawan penyerang pemerintah.
Baca Juga: Politisi PDIP Kritisi Acara Relawan Jokowi di GBK: Apa sih Urgesinya Acara Hura-hura Seperti itu?
Menurut Said, apa yang menjadi sikap Benny dan relawan di hadapan Jokowi pada sela-sela waktu acara Nusantara Bersatu merupakan sikap menjerumuskan Jokowi. Sebab menurut Said hal seperti itu tidak menunjukkan sikap sebagai relawan pro Jokowi.
Karena itu ia menyarankan Jokowi meninggalkan mereka.
"Menurut hemat saya, sudahlah legacy-nya sudah luar biasa, soft landing-nya agar enak. Kalau ada relawan tanda kutip yang seperti itu, tinggalkan saja. Iya (tinggalkan) itu, itu bukan relawan, itu bukan relawan itu," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).
Said menegaskan apa yang menjadi permintaan relawan kepada Jokowi, sekalipun meminta restu atau izin, tidak dapat dibenarkan. Apalagi permintaan izin itu untuk menyerang pihak tertenu yang dianggap lawan.
"Lho, elu bayangin saja, minta restu untuk gempur orang, presiden kita etikanya, presiden kita punya etik yang luar biasa, punya sopan santun luar biasa, dan dan bapak presiden kita tidak mungkin akan mencampuri urusan hukum," kata Said.
Berita Terkait
-
Politisi PDIP Kritisi Acara Relawan Jokowi di GBK: Apa sih Urgesinya Acara Hura-hura Seperti itu?
-
Jokowi Soal Pemimpin Rambut Putih: Ditafsirkan Apa pun Silakan
-
Fahri Hamzah Jadi DPR Galak ke Presiden, Sekarang Agak Melunak: Sekarang Saya Rakyat
-
Jokowi Butuh Dukungan Masyarakat Dayak untuk Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara
-
Jokowi: Pengurusan Sertifikat UMKM Jangan Dipersulit dan Memberatkan!
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
Terkini
-
WALHI Kritik Rencana Prabowo Tanam Sawit dan Tebu di Papua: Tak Punya Hati dan Empati!
-
7 Fakta Ganjil Kebakaran Ruko Terra Drone: Izin Lolos Tanpa Tangga Darurat?
-
Fakta Baru Kebakaran Ruko Terra Drone: Pemilik Lepas Tangan, Perawatan Rutin Nihil
-
5 Momen Dasco Jadi 'The Crisis Manager' di Tahun 2025
-
Dampak Banjir dan Longsor Sumut Kian Parah, 360 Orang Meninggal dan Puluhan Ribu Mengungsi
-
Perpol Jabatan Sipil Polri Jadi Bola Panas, Komisi Reformasi Turun Tangan Bahas Polemik
-
KPK Pastikan Perceraian Atalia-RK Tak Hambat Kasus BJB, Sita Aset Tetap Bisa Jalan
-
Prabowo Ingin Papua Ditanami Sawit, Demi Hemat Impor BBM Rp 520 Triliun?
-
Isi Amplop Terkuak! Kubu Roy Suryo Yakin 99 Persen Itu Ijazah Palsu Jokowi: Ada Foto Pria Berkumis
-
7 Fakta Kunci Pemeriksaan Gus Yaqut di KPK, Dicecar 9 Jam soal Kuota Haji