Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sepakat dengan saran dari PDI Perjuangan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk meninggalkan relawan seperti Benny Ramdhani. Bahkan, PKS lebih tegas menilai Jokowi tidak perlu lagi menghiraukan masukan dari relawan.
"Saya setuju. Pak Jokowi kan mau apa lagi? Kan sudah selesai," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2022).
Menurut Mardani, Jokowi seharusnya dapat mengakhiri kepemimpinannya selama dua periode dengan baik. Salah satu caranya yakni dengan tidak lagi berkontribusi di kegiatan relawan.
Ia menilai jika Jokowi terus berkegiatan dengan relawan sebagaimana pada Sabtu pekan kemarin di acara Nusantara Bersatu, hal itu justru akan mencoreng nama mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
"Tugasnya beliau 10 tahun menjadi presiden itu kalau dia husnul khotimah adalah kontribusi terbesar beliau. Jangan dicoreng dengan kegiatan relawan-relawan seperti ini," ujarnya.
Akan tetapi, Mardani juga tidak menyampingkan potensi adanya maksud lain dari Jokowi dengan terus menghadiri kegiatan relawan.
"Kecuali beliau mau tiga periode gitu dan itu salah secara konstitusi," ujar Mardani.
Jokowi Diminta Tinggalkan Relawan Seperti Benny
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyarankan Jokowi meninggalkan para relawan yang justru menjerumuskan. Salah satunya ialah Benny Ramdhani dan kelompok relawan yang meminta izin tempur melawan penyerang pemerintah.
Baca Juga: Politisi PDIP Kritisi Acara Relawan Jokowi di GBK: Apa sih Urgesinya Acara Hura-hura Seperti itu?
Menurut Said, apa yang menjadi sikap Benny dan relawan di hadapan Jokowi pada sela-sela waktu acara Nusantara Bersatu merupakan sikap menjerumuskan Jokowi. Sebab menurut Said hal seperti itu tidak menunjukkan sikap sebagai relawan pro Jokowi.
Karena itu ia menyarankan Jokowi meninggalkan mereka.
"Menurut hemat saya, sudahlah legacy-nya sudah luar biasa, soft landing-nya agar enak. Kalau ada relawan tanda kutip yang seperti itu, tinggalkan saja. Iya (tinggalkan) itu, itu bukan relawan, itu bukan relawan itu," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).
Said menegaskan apa yang menjadi permintaan relawan kepada Jokowi, sekalipun meminta restu atau izin, tidak dapat dibenarkan. Apalagi permintaan izin itu untuk menyerang pihak tertenu yang dianggap lawan.
"Lho, elu bayangin saja, minta restu untuk gempur orang, presiden kita etikanya, presiden kita punya etik yang luar biasa, punya sopan santun luar biasa, dan dan bapak presiden kita tidak mungkin akan mencampuri urusan hukum," kata Said.
Berita Terkait
-
Politisi PDIP Kritisi Acara Relawan Jokowi di GBK: Apa sih Urgesinya Acara Hura-hura Seperti itu?
-
Jokowi Soal Pemimpin Rambut Putih: Ditafsirkan Apa pun Silakan
-
Fahri Hamzah Jadi DPR Galak ke Presiden, Sekarang Agak Melunak: Sekarang Saya Rakyat
-
Jokowi Butuh Dukungan Masyarakat Dayak untuk Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara
-
Jokowi: Pengurusan Sertifikat UMKM Jangan Dipersulit dan Memberatkan!
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
Prabowo Punya Rencana Mundur? Dino Patti Djalal Bocorkan Syarat Indonesia Gabung BoP
-
Niat Bersihkan Rumah Kosong, Warga Sleman Temukan Kerangka Manusia di Lantai Dua
-
Jakarta Diguyur Hujan dari Pagi Sampai Malam: Peta Sebaran Hujan Lengkap dari BMKG
-
Seskab Teddy Ungkap Posisi Indonesia di BoP: Dana USD 1 Miliar Tidak Wajib dan untuk Gaza
-
Prabowo Kumpulkan Eks Menlu: Apa Saja Poin Krusial Arah Politik Luar Negeri di Istana?
-
Partai Demokrat Desak Angka Ambang Batas Parlemen Dikecilkan, Herman Khaeron Ungkap Alasannya!
-
Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Megawati Kenalkan Pancasila sebagai Falsafah Pemersatu Bangsa
-
Saat Indonesia Jadi Pasar Rokok Terbesar ASEAN, Siapa Lindungi Generasi Muda?
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya