Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sepakat dengan saran dari PDI Perjuangan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk meninggalkan relawan seperti Benny Ramdhani. Bahkan, PKS lebih tegas menilai Jokowi tidak perlu lagi menghiraukan masukan dari relawan.
"Saya setuju. Pak Jokowi kan mau apa lagi? Kan sudah selesai," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2022).
Menurut Mardani, Jokowi seharusnya dapat mengakhiri kepemimpinannya selama dua periode dengan baik. Salah satu caranya yakni dengan tidak lagi berkontribusi di kegiatan relawan.
Ia menilai jika Jokowi terus berkegiatan dengan relawan sebagaimana pada Sabtu pekan kemarin di acara Nusantara Bersatu, hal itu justru akan mencoreng nama mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
"Tugasnya beliau 10 tahun menjadi presiden itu kalau dia husnul khotimah adalah kontribusi terbesar beliau. Jangan dicoreng dengan kegiatan relawan-relawan seperti ini," ujarnya.
Akan tetapi, Mardani juga tidak menyampingkan potensi adanya maksud lain dari Jokowi dengan terus menghadiri kegiatan relawan.
"Kecuali beliau mau tiga periode gitu dan itu salah secara konstitusi," ujar Mardani.
Jokowi Diminta Tinggalkan Relawan Seperti Benny
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyarankan Jokowi meninggalkan para relawan yang justru menjerumuskan. Salah satunya ialah Benny Ramdhani dan kelompok relawan yang meminta izin tempur melawan penyerang pemerintah.
Baca Juga: Politisi PDIP Kritisi Acara Relawan Jokowi di GBK: Apa sih Urgesinya Acara Hura-hura Seperti itu?
Menurut Said, apa yang menjadi sikap Benny dan relawan di hadapan Jokowi pada sela-sela waktu acara Nusantara Bersatu merupakan sikap menjerumuskan Jokowi. Sebab menurut Said hal seperti itu tidak menunjukkan sikap sebagai relawan pro Jokowi.
Karena itu ia menyarankan Jokowi meninggalkan mereka.
"Menurut hemat saya, sudahlah legacy-nya sudah luar biasa, soft landing-nya agar enak. Kalau ada relawan tanda kutip yang seperti itu, tinggalkan saja. Iya (tinggalkan) itu, itu bukan relawan, itu bukan relawan itu," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).
Said menegaskan apa yang menjadi permintaan relawan kepada Jokowi, sekalipun meminta restu atau izin, tidak dapat dibenarkan. Apalagi permintaan izin itu untuk menyerang pihak tertenu yang dianggap lawan.
"Lho, elu bayangin saja, minta restu untuk gempur orang, presiden kita etikanya, presiden kita punya etik yang luar biasa, punya sopan santun luar biasa, dan dan bapak presiden kita tidak mungkin akan mencampuri urusan hukum," kata Said.
Berita Terkait
-
Politisi PDIP Kritisi Acara Relawan Jokowi di GBK: Apa sih Urgesinya Acara Hura-hura Seperti itu?
-
Jokowi Soal Pemimpin Rambut Putih: Ditafsirkan Apa pun Silakan
-
Fahri Hamzah Jadi DPR Galak ke Presiden, Sekarang Agak Melunak: Sekarang Saya Rakyat
-
Jokowi Butuh Dukungan Masyarakat Dayak untuk Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara
-
Jokowi: Pengurusan Sertifikat UMKM Jangan Dipersulit dan Memberatkan!
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Industri China Lebih Pilih Kasih Beasiswa ke Mahasiswa Vokasi RI daripada Datangkan TKA
-
Wacana Gabungkan Pidsus dan Pidum, Burhanuddin Nilai Koordinasi Penanganan Perkara Lebih Efektif
-
Risky Tinggalkan Rutinitas Jual Ikan Keliling, Kini Menata Mimpi di Sekolah Rakyat
-
Hutan Tropis Dianggap Penyerap Karbon Utama, Tapi Penelitian Baru Tunjukkan Hal Berbeda
-
Keterlibatan TNI Urus Pangan Jadi Sorotan, Prabowo Sebut Langkah Strategis bagi Negara
-
Komisi X DPR Dorong Gaji Guru Minimal Rp 5 Juta, Respons Pernyataan Prabowo soal Kebocoran Anggaran
-
Siswa SD-SMP Batam Aksi Dukung MBG, DPR: Kemendikdasmen Selidiki Dugaan Mobilisasi Massa
-
Bobby Nasution Hadiri Peresmian 1.151 Km Jalan Inpres, Empat Ruas di Sumut Turut Diresmikan
-
Kasus YTR Berbuntut Desakan Hukuman Kebiri, DPR Minta Polisi Telusuri Korban Lain
-
Bantah Mobilisasi Massa Demo Pro MBG, Bakom RI: Itu Tidak Benar!