Soal Kode-kode Capres, Jokowi Dinilai Bersikap Netral: Kecuali yang Berpotensi Memecah Belah

Suara.com - Manuver yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam melancarkan kode-kode terkait sosok yang didukung menjadi capres terus menuai beragam respons.

Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas turut menyoroti manuver Jokowi tersebut. Ia mengaku tidak heran dengan manuver Jokowi.

Mengutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, ia merasa kebingungan dengan isu yang menilai kode-kode itu hanya untuk Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.

Berdasarkan analisisnya, pernyataan orang nomor satu di Indonesia itu bukan hanya ditujukan kepada satu sosok saja, melainkan hanya simbolik.

Menurutnya, Jokowi hanya berkeinginan agar pemimpin diharapkan yang benar-benar berpikir dan bekerja untuk rakyat.

"Oleh karena itu, jangan terlalu gede rasa tentang sosok yang mirip disebutkan oleh Jokowi," ujarnya pada Selasa (29/11/2022).

Selain itu, Jokowi juga dianggap hanya memanfaatkan setiap momen untuk mendukung sejumlah figur politik.

"Dia ingin menunjukkan tidak hanya mendorong satu calon saja pada Pilpres 2024," ujarnya.

Ia meyakini bahwa Jokowi akan bersikap netral dengan memberikan dukungan terhadap semua pasangan calon presiden. Namun, tak berlaku bagi calon yang kerap mempolitisasi isu-isu agama.

Baca Juga: Anies Baswedan Sering Kena Jegal Saat Safari Politik ke Daerah, NasDem Meradang: Hambatan Terus Kita Dapat!

"Terkecuali calon yang berpotensi memecah-belah bangsa dengan mempolitisasi isu-isu agama," katanya.

Ia mengamati hal tersebut tampak saat Jokowi selalu bergantian menyebutkan sosok yang digadang-gadang berpotensi menjadi capres atau cawapres pada agenda kegiatannya.

Contohnya, pernyataan Jokowi ketika menyampaikan pidato di hadapan kader Partai Perindo yang memberikan pujian serta menyebutkan 'jatah' Prabowo Subianto.

Di sisi lain, Fernando juga berharap agar Jokowi sebaiknya tetap bersikap netral menjelang Pilpres 2024.

Dengan demikian, kata dia, hubungan dengan pihak lain akan terjaga baik dan tidak menimbulkan dendam politik apabila pasangan capres-cawapres yang didukungnya kalah.