Suara.com - Seakan tak jenuh menjadi sorotan karena berbagai kontroversi, kini Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan kembali jadi sorotan. Ini setelah ia itu disebut menitipkan keponakannya untuk menjadi mahasiswa di Universitas Lampung atau Unila.
Bahkan, pria yang akrab disapa Zulhas itu kabarnya memberikan infaq untuk memuluskan keponakannya berkuliah di Unila.
Diketahui, sebelumnya Zulhas merupakan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR RI) untuk periode 2019-2024. Zulhas juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).
Pria kelahiran Lambung, 31 Agustus 1962 ini dikenal sebagai politikus yang kenyang asam garam pengalaman di ranah politik. Berbagai kursi legislatif maupun eksekutif sudah pernah dirasakan oleh Zulhas.
Selama berkarier di ranah politik, Zulhas juga sempat dikaitkan dengan beberapa kontroversi. Oleh karenanya, penitipan keponakan di Unila ini bukan kontroversi pertama bagi Zulhas.
Berikut deretan kontroversi dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan:
Kontroversi banyaknya alih fungsi hutan
Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)l, Zulkifli Hasan diberi amanah mengemban jabatan sebagai Menteri Kehutanan. Jabatan tersebut ia pegang sejak 22 Oktober 2009 sampai dengan 1 Oktober 2014.
Sebagaimana dilansir dari data resmi KLHK, pada era SBY tersebut pemerintah sudah menerbitkan 2.312.602 hektar dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014. Zulhas menjabat pada tahun 2009-2014 dan MS Kaban yang menjabat sebelumnya yaitu pada tahun 2004-2009.
Baca Juga: PAN Bantah Zulkifli Hasan Pernah Titip Keponakan Masuk Fakultas Kedokteran Unila
Diketahui, organisasi nirlaba Greenomics sempat merilis data, dari jumlah area pelepasan hutan pada era dua periode SBY tersebut, tercatat sebanyak 1,64 juta hektare dikeluarkan pada era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.
Jumlah tersebut jauh lebih banyak dibandingkan pada era pemerintahan BJ Habibie (1998-1999), yaitu seluas 763.041 hektare, Abdurrahman Wahid (1999-2001) seluas 164.147 hektare, Megawati Soekarnoputri (2001-2004) seluas 3.702 hektare.
Sementara itu, berdasarkan catatan dari KLHK, sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi (2014-2020), jumlah pelepasan kawasan hutan yaitu seluas 619.357 hektare.
Dan jumlah kawasan hutan yang dilepas di era SBY hanya kalah dari Presiden Soeharto, dimana sepanjang tahun 1984-1998, terdapat 3.468.801 hektare hutan yang dilepas oleh pemerintah.
Oleh karenanya, dilihat dari data tersebut, jumlah IPPKH melonjak di dua periode pemerintahan SBY dengan luas mencapai 322.169 ha yang meliputi peruntukkan tambang 305.070 ha dan 17.097 ha sebagai kawasan non-tambang atau yang terbesar dibanding 5 Presiden Indonesia lainnya.
Dikritik Harrison Ford
Berita Terkait
-
PAN Bantah Zulkifli Hasan Pernah Titip Keponakan Masuk Fakultas Kedokteran Unila
-
PAN Pasang Badan! Bantah Zulhas Titipkan Keponakan Masuk Fakultas Kedokteran Unila
-
Ini Deretan Nama dari Koalisi Indonesia Bersatu yang Akan Diusung Dalam Pilpres 2024
-
Nama Zulhas dan Sejumlah Anggota DPR Disebut Dalam Kasus Suap Rektor Unila, KPK: akan Didalami
-
Terungkap di Persidangan! Ini Daftar 23 Nama Calon Mahasiswa Unila Titipan Pejabat Negara
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 10 Rekomendasi Skincare Wardah untuk Atasi Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
-
Danantara 'Wajibkan' Menkeu Purbaya Ikut Rapat Masalah Utang Whoosh
-
Viral Biaya Tambahan QRIS Rp500: BI Melarang, Pelaku Bisa Di-Blacklist
Terkini
-
Tegas Tolak Mediasi dengan Jokowi, Roy Suryo Cs Lebih Pilih Dipenjara?
-
PKS Minta Raperda Perubahan Wilayah Jakarta Ditunda: KTP hingga Sertifikat Diubah Semua, Bikin Kacau
-
Dukung Langkah Prabowo Setop Tradisi Kerahkan Siswa saat Penyambutan, KPAI Ungkap Potensi Bahayanya
-
KPK Sita Rumah hingga Mobil dan Motor yang Diduga Hasil dari Korupsi Kuota Haji
-
Usai KUHAP Rampung Dibahas, Kapan DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset? Ini Kata Ketua Komisi III
-
Mencuat di Komisi Reformasi Polri: Mungkinkah Roy Suryo Cs dan Jokowi Dimediasi?
-
MK Batalkan Aturan HGU 190 Tahun di IKN, Airlangga: Investasi Tetap Kami Tarik!
-
'Dilepeh' Gerindra, PSI Beri Kode Tolak Budi Arie Gabung: Tidak Ada Tempat Bagi Pengkhianat Jokowi
-
Bentuk Posbankum Terbanyak, Pemprov Jateng Raih Rekor MURI
-
Soal UMP Jakarta 2026, Legislator PKS Wanti-wanti Potensi Perusahaan Gulung Tikar