Suara.com - Eks Wakil Ketua Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron menyayangkan maraknya berita bohong atau hoaks yang terus diproduksi untuk kepentingan politik elektoral. Pengurus Lakpesdam PBNU tersebut menyoroti masih banyak informasi yang keliru dan menyesatkan terkait Anies Baswedan.
Maraknya hoaks ini terjadi khususnya setelah pendeklarasian Anies sebagai Calon Presiden oleh Partai Nasdem.
"Selama ini Anies diframing sebagai intoleran dan sebagainya. Padahal rekam jejak dia selama memimpin tidak seperti itu. Ia berhasil membangun Jakarta dengan karakter kesetaraan dan inklusif,” ujar Nurkhoiron kepada wartawan ditulis Sabtu (3/12/2022).
Selain itu Nurkhoiron menyebut masyarakat harus mengakui secara obyektif Anies telah melahirkan berbagai prestasi selama menjadi Kepala Daerah.
Ia mencontohkan seperti bantuan tempat ibadah untuk semua agama serta pemberian ijin pendirian kuil bagi kelompok Hindu Tamil di Jakarta.
"Anies juga tak pernah mendiskriminasi warga, termasuk diskriminasi ekonomi dalam bentuk penggusuran orang miskin yang sebelumnya kerap terjadi,” ucapnya.
Karena itu, kata Nurkhoiron, ia mengimbau agar produksi informasi hoaks yang digunakan untuk ’menyerang’ Anies di media sosial dapat dihentikan. Sebab, hal ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan semangat demokrasi.
"Kita boleh mendukung atau tidak mendukung siapapun, tapi bukan dengan cara menebarkan hoaks dan ujaran kebencian,” tuturnya.
Senada dengan Nurkhoiron, Budayawan Sabrang Mowo Damar Panuluh atau yang akrab dikenal sebagai Noe menyebut ruang publik harus mampu memberikan jalan bagi munculnya ide-ide terbaik bangsa.
Sebab, ruang publik merupakan wahana warga negara bisa berinteraksi untuk merundingkan isu-isu bersama dalam berbagai sudut pandang.
Baca Juga: Manis Pahitnya Reuni 212 di Masjid At-Tin: Rizieq Dipaksa Hadir, Anies Tak Diundang
Karena itu, akan sangat berbahaya jika ruang publik dipengaruhi untuk mengamini pemikiran satu atau segelintir orang saja. Masyarakat perlu menjaga agar ruang publik dapat menjadi arena interaksi gagasan secara sehat.
”Kita dalam satu society (masyarakat) setuju dengan hak bicara, hak (menyampaikan) ide, dan lainnya. Namun, perlu diingatkan pula tanggungjawab komunal untuk menjaga kerukunan dan kebersamaan,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
-
Prabowo Bukan Negarawan, Tapi Wisatawan!
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Terkini
-
Kejagung Tak Ampuni Tersangka Korupsi BGN, Pasal TPPU Menanti untuk Pulihkan Kerugian Negara
-
Veronica Tan: Perempuan yang Berdaya Secara Ekonomi Lebih Kuat Hadapi Kekerasan
-
Ada Apa? Rapat Perdana Anggaran BGN di DPR Mendadak Digelar Tertutup
-
Mendagri Teken SEB dengan Kepala BPS, Minta Pemda Dukung Sensus Ekonomi 2026
-
Kritik Keras DPR Soal Anggaran Pendidikan 2027: Jangan Cuma Fokus Fisik, Guru Juga Butuh Sejahtera!
-
Eks Bupati Pati Sudewo Didakwa Peras Perangkat Desa Rp2,4 M! Libatkan 3 Kades Demi Kumpulkan Upeti
-
Pengamat Soroti Dominasi 'Geng Solo' di Kabinet Prabowo, Singgung Risiko Vacuum of Power
-
Soal Peluang Kerja WNI di Jerman hingga Perdamaian, Ini Obrolan Prabowo dan Presiden Steinmeier
-
Ilmuwan Temukan Cara Baru Daur Ulang Plastik Tanpa Pelarut, Bisakah Jadi Jawaban Krisis Sampah?
-
Tak Perlu Dapur Baru! DPR: Libatkan Kantin untuk Makan Gratis Sudah Kami Sarankan Lama