Suara.com - Pemerintah terus mendorong Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai bagian dari transisi energi untuk mewujudkan penggunaan energi yang lebih bersih. Guna mendukung upaya tersebut PLN membuka kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengakselerasi tumbuhnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan, selain ramah lingkungan, penggunaan kendaraan listrik juga lebih efisien, dapat mengurangi impor BBM, serta menghemat devisa dan subsidi BBM.
"Jadi kita akan terus melakukan sosialisasi dan bekerja sama dengan Kementerian atau Lembaga terkait program kendaraan listrik. Dengan pelaku manufaktur, kita akan bikin roadmap membuat suatu program kerja sama," ucap Arifin dalam acara Electric Vehicle (EV) Fun Day di Bandung, Minggu,(4/12/2022).
Kegiatan EV Fun Day yang digelar Kementerian ESDM merupakan ajang untuk memperkenalkan sekaligus mengajak masyarakat menggunakan kendaraan listrik. Dalam acara tersebut, para peserta menempuh jarak 9,1 kilometer (km) yang dimulai dari Museum Geologi dan berakhir di Parkir Barat Gedung Sate.
Touring kendaraan listrik ini dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN) I Pahala N. Mansury. Selain itu hadir juga Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Uu Ruhzanul Ulum, Staf Utama Menteri Perhubungan Bidang Transportasi Darat dan Konektivitas Budi Setiyadi, dan Direktur Retail dan Niaga PLN Edi Srimulyanti.
Dalam kegiatan tersebut, Arifin juga menyebutkan bahwa salah satu pendorong terbentuknya ekosistem kendaraan listrik adalah ketersediaan stasiun pengisian listrik. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, hingga 17 November 2022, telah tersedia 439 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di 328 lokasi dan 961 unit Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) yang tersebar di Indonesia.
Adapun rinciannya adalah, di wilayah Sumatera Utara ada 45 SPKLU dan 12 SPBKLU, di Sulawesi, Kalimantan dan Maluku sebanyak 35 SPKLU dan 13 SPBKLU. Kemudian untuk DKI Jakarta 118 SPKLU dan 359 SPBKLU serta Provinsi Banten ada 25 SPKLU dan 227 SPBKLU.
Lalu ada juga di Provinsi Jawa Barat sebanyak 50 SPKLU dan 189 SPBKLU, sedangkan di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 30 SPKLU dan 35 SPBKLU. Serta yang terakhir ada di Provinsi Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 136 SPKLU dan 126 SPBKLU.
Pada acara yang sama, Direktur Retail dan Niaga PLN, Edi Srimulyanti mengatakan phaknya siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pemerintah dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Langkah ini juga menjadi bagian dari transformasi PLN dalam mendukung transisi energi.
Baca Juga: Hendi Prio Santoso Dukung Perbanyak Demo Kendaraan Listrik
Khusus untuk percepatan menambah SPKLU dan SPBKLU, PLN melakukan pembangunan secara mandiri maupun kerja sama dengan berbagai stakeholder. Saat ini telah dilakukan kerja sama penyediaan SPKLU pola franchising dengan BUMN dan swasta.
"Kami punya strategi membuat perkembangan jumlah SPKLU dan SPBKLU akan menjamur. Kami lakukan franchising, kolaborasi dengan pemilik area strategis seperti kantor-kantor, kafe, restoran hingga ke mal-mal yang memang memiliki lokasi aset strategis. Kami mengajak semua pihak untuk berkolaborasi," ujar Edi.
Selain SPKLU, Edi menjelaskan PLN juga terus membangun SPBKLU. Sebab, SPBKLU ini merupakan yang paling dibutuhkan masyarakat di tengah menjamurnya motor listrik, khususnya para pengendara ojek online.
"Kalau motor listrik ini kan sekali mengisi daya untuk 60 kilometer, sedangkan ojol ini biasanya butuh 150 kilometer (km), maka harus ganti baterai 2-3 kali. Untuk itu, kami akan gencar berkolaborasi juga membangun SPBKLU ini," ujar Edi.
Untuk bisa memperbanyak unit SPBKLU, PLN sudah bekerja sama dengan Grab, Gesit dan juga Viar. Sementara untuk meningkatkan penetrasi, PLN juga telah menandatangani MoU dengan Pabrikan, Distributor dan Pebisnis Transportasi.
"Melalui kolaborasi ini diharapkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia semakin masif terbangun," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Kementerian BUMN Minta Bank Plat Merah Perbanyak Porsi Kredit Kendaraan Listrik
-
PLN Siaga Atasi Gangguan Akibat Erupsi Gunung Semeru
-
UU 'Produk Lokal' AS Bikin Penjualan Kendaraan Listrik Ambles, Indonesia Mau Tiru?
-
Pada November, Penjualan Kendaraan Listrik Hyundai dan Kia di Amerika Serikat Mengalami Penurunan
-
Inflasi Tinggi, Perusahaan BUMN Siasati Tekan Harga Biaya Logistik
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Pemerintah Kaji Program Work from Mal, APBI Sebut Sejalan dengan Tren Kerja Fleksibel
-
KSAD Bongkar Ada Upaya Sabotase, Lepas Baut Jembatan Bailey di Wilayah Bencana
-
Lebih Rendah dari Bekasi dan Karawang, Buruh Desak Pramono Anung Revisi UMP Jakarta
-
Panglima TNI Respons Pengibaran Bendera GAM: Jangan Ganggu Pemulihan Bencana
-
Said Iqbal Protes Polisi Blokade Aksi Buruh ke Istana, Singgung Cara Militeristik
-
Setuju Bantuan Asing Masuk, Hasto: Kemanusiaan Bersifat Universal
-
Rakernas PDIP Januari 2026, Hasto: Lingkungan dan Moratorium Hutan Akan Dibahas
-
Kasus Izin Tambang Nikel Konawe Utara Dihentikan, Ini Penjelasan KPK
-
John Kenedy Apresiasi Normalisasi Sungai di Wilayah Bencana, Pemulihan Bisa Lebih Cepat
-
Presiden Buruh: Tidak Masuk Akal Jika Biaya Hidup di Jakarta Lebih Rendah dari Kabupaten Bekasi