Ini Deretan Pasal Kontroversial Di RKUHP, Dari Santet Hingga Kumpul Kebo

Suara.com - Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat akan mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP. Dijadwalkan, pengesahan itu akan dilakukan melalui rapat paripuran DPR pada Selasa (6/12/2022) hari ini.

Meski sudah masuk babak final, nyatanya naskah RKUHP masih mendapat penolakan dari sejumlah kalangan, salah satunya adalah kelompok masyarakat sipil.

Patut diketahui, jalan panjang berliku mewarnai penyusunan RKUHP, setidaknya dalam empat tahun belakangan. Sejumlah aksi demonstrasi terkait penolakan RKUHP beberapa kali dilakukan, salah satunya pada 2019 lalu.

Hingga mendekati garis finish pengesahan, penolakan RKUHP masih terus terjadi. Di mana dalam pasal-pasal RKUHP dinilai masih menukil pasal warisan kolonial dan rentan digunakan sebagai alat kriminalisasi.

Lantas apa saja pasal-pasal yang dinilai kontroversial dalam draf RKUHP itu, simak di sini:

1. Hukuman Mati

Salah satu pasal atau aturan hukum soal hukuman mati memang menjadi kotroversi. Banyak yang menyoroti karena dinilai bertentangan dengan HAM.

Aturan tentang hukuman mati masih tercantum dalam draf RKUHP. Pidana mati di RKUHP diatur di Pasal 67, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, serta Pasal 102.

Pasal 67 berbunyi, "Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif".

Baca Juga: RKUHP Bakal Disahkan Hari Ini, Mahfud MD Sebut Pemerintah Antisipasi Gelombang Penolakan

"Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat," demikian Pasal 98 RKUHP.

Draf RKUHP juga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman mati. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 99. Kemudian pasal 100 mengatur terkait hukuman mati dengan masa percobaan 10 tahun.

Koalisi masyarakat sipil menilai dengan atau tanpa ketentuan masa percobaan, hukuman mati harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip HAM.

2. Hukuman Santet

Ketentuan itu dituangkan dalam pasal 252 ayat (1). Ancaman hukuman pidana bagi pelaku santet mencapai 1,5 tahun.

Bunyinya: "Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV,".