Kuasa Hukum Tinggalkan Ismail Bolong saat Masih Diperiksa Terkait Kasus Tambang Ilegal, Langsung Ditahan?

Suara.com - Ismail Bolong diklaim masih menjalani pemeriksaan terkait kasus tambang ilegal di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hingga Rabu (7/12/2022) dini hari. Pemeriksaan terhadap Ismail Bolong diketahui telah berlangsung pada Selasa (6/12/2022) pukul 11.30 WIB.

Pantauan Suara.com rombongan tim kuasa hukum Ismail keluar dari Gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 00.30 WIB.

Kuasa hukum Ismail Bolong, Johannes Tobing mengkloning kliennya hingga kekinian masih menjalani pemeriksaan.

"Masih pemeriksaan ya," kata Johannes di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2022) dini hari.

Saat ditegaskan terkait status hukum Ismail Bolong apakah telah ditetapkan tersangka dan ditahan, Johannes enggan menjawab. Dia lagi-lagi berdalih bahwa kliennya itu masih diperiksa.

"Masih pemeriksaan," katanya.

Johannes menyebut pihaknya akan kembali mendatangi Bareskrim Polri Rabu siang.

"Nanti ke Bareskrim lagi kemungkinan siang," ungkapnya.

Diperiksa Setelah Dua Kali Mangkir

Baca Juga: Heboh Kabar Diperiksa Bareskrim Kasus Tambang Ilegal, Ismail Bolong Sudah Ditangkap?

Ismail Bolong akhirnya memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri pada siang tadi. Dia hadir memenuhi panggilan penyidik setelah dua kali mangkir dari panggilan penyidik.

"Ya betul sedang dalam pemeriksaan," kata Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Pipit Rismanto saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (6/12/2022) siang.

Pada Kamis (1/12/2022) pekan lalu, penyidik telah lebih dahulu memeriksa istri dan anak Ismail Bolong.

Pipit ketika itu menjelaskan anak Ismail Bolong diperiksa selaku direktur perusahaan tambang yang diduga ilegal.

"Anaknya sebagai Dirut, istrinya yang melakukan transaksi," kata Pipit kepada wartawan, Jumat (2/12/2022).

Dalam perkara ini, penyidik diketahui telah meningkatkan status pekaranya ke tahap penyidikan. Peningkatan status perkara dilakukan setelah ditemukan adanya dugaan unsur pidana.