Suara.com - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, meminta para elite berhenti menghembuskan narasi soal penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Menurutnya, hal itu harus dilakukan lantaran kekinian rakyat sedang susah.
Pernyataan Herzaky itu menyusul adanya pernyataan dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet yang memandang penyelenggaraan Pemilu pada 2024 perlu dihitung kembali. Sebab kata dia, agenda besar tersebut memiliki banyak potensi.
"Berhentilah menghembuskan angin sesat yang bisa membuat Presiden Jokowi terjerumus. Lebih baik para elite politik pendukung Jokowi, fokus membantu presiden menyelesaikan berbagai permasalahan negeri ini," kata Herzaky kepada wartawan, Jumat (9/12/2022).
Ia mengatakan, kekinian syahwat kekuasaan sepertinya begitu kuat membungkus sebagian para elit pendukung pemerintahan hari ini, dibandingkan keinginan untuk memikirkan rakyat kecil.
Menurutnya, para elit dengan enteng secara bergantian melantangkan wacana presiden tiga periode ataupun penundaan Pemilu 2024. Seakan-akan, kata dia, melanggar konstitusi, mengkhianati amanah reformasi 1998.
"Makin ke sini, makin terlihat wajah buruk pemerintahan periode ini. Berulang kali, terus dan terus, secara bergantian melantunkan nafsu kekuasaan, ingin terus berkuasa, padahal prestasi cekak, dan rakyat banyak yang makin kesusahan sejak pandemi. Seakan urat malu sudah putus, karena mungkin hidup hanya memikirkan kepentingan pribadi dan golongannya saja," ungkapnya.
Ia menilai, kekinian justru para elit mengganggap pelanggaran konstitusi sebagai goyunan. Padahal, seharusnya para elit malu, sebab masyarakat kekinian menolak presiden 3 periode dan penundaan Pemilu 2024.
"Tak pernah ada pro kontra mengenai perubahan masa jabatan presiden menjadi maksimal tiga periode ataupun perpanjangan masa jabatan presiden dua atau tiga tahun. Yang ada hanya nafsu segelintir elit yang tak kunjung padam yang terus mendapatkan penolakan secara luas oleh sebagian besar rakyat Indonesia," tuturnya.
Lebih lanjut, Herzaky mengatakan, hasil survei mayoritas publik menolak presiden 3 periode. Untuk itu, ia meminta semua pembantu Presiden khususnya yang ada di pemerintahan fokus saja bekerja.
"Bagaimana kemiskinan bisa ditekan dan bisa turun drastis seperti di era pemerintahan SBY, selama 10 tahun dari 16 persenan bisa turun ke 10 persenan. Bukan seperti 8 tahun ini, dari 10 persenan hanya mampu menurunkan ke 9 persenan saja, dan itu pun dibanggakan setengah mati, sampai minta perpanjangan," pungkasnya.
Pernyataan Bamsoet
Sebelumnya, Bambang Soesatyo memandang penyelenggaraan Pemilu pada 2024 perlu dihitung kembali. Sebab kata dia, agenda besar tersebut memiliki banyak potensi.
"Tentu kita juga mesti menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaraan Pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan Pemilu," kata Bamsoet secara daring dalam rilis survei Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).
Tag
Berita Terkait
-
Bukan Tunda Pemilu, PKS Kasih Solusi Jitu ke Bamsoet Biar Suhu Politik 2024 Adem Ayem: Tertibkan Buzzer!
-
Curiga Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Jokowi 3 Periode, Demokrat Sebut Sebagai Pembegal Demokrasi
-
Singgung Hadapi KSP Moeldoko yang Ancam Demokrat, AHY: Keberanian Itu Mahal!
-
Menilik Kembali Sikap Ketua MPR RI Bamsoet Soal Wacana Jokowi 3 Periode, Dulu Menolak, Sekarang?
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
LPSK Ungkap Banyak Tantangan dalam Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana
-
Kick Off Program Quick Win Presiden Prabowo, Menteri Mukhtarudin Lepas 1.035 Pekerja Migran Terampil
-
Kejati Jakarta Tetapkan RAS Tersangka Kasus Klaim Fiktif BPJS Ketenagakerjaan Rp 21,73 Miliar
-
Said Didu Sebut Luhut Lebih Percaya Xi Jinping Ketimbang Prabowo, Sinyal Bahaya bagi Kedaulatan?
-
IACN Endus Bau Tak Sedap di Balik Pinjaman Bupati Nias Utara Rp75 Miliar ke Bank Sumut
-
Sesuai Arahan Prabowo, Ini Gebrakan Menteri Mukhtarudin di Puncak Perayaan Hari Migran Internasional
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa