Suara.com - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengingatkan elite politik pendukung Presiden Joko Widodo untuk fokus membantu pemerintah menyelesaikan berbagai permasalahan daripada melontarkan pernyataan yang berpotensi merugikan Presiden Jokowi.
Pernyataan Herzaky terkait dengan pandangan Ketua MPR Bambang Soesatyo terkait pemilu 2024 perlu dipikirkan ulang. Hal itu kemudian menjadi polemik karena dinilai membuka celah penundaan pemilu.
"Berhentilah menghembuskan angin sesat yang bisa membuat Presiden Jokowi terjerumus. Lebih baik para elite politik pendukung Jokowi fokus membantu Presiden menyelesaikan berbagai permasalahan negeri ini," kata Herzaky.
Herzaky menyebut syahwat kekuasaan sepertinya begitu kuat membungkus sebagian para elite pendukung pemerintahan, dibandingkan keinginan untuk memikirkan rakyat kecil.
Menurut Herzaky seakan-akan melanggar konstitusi dan amanat reformasi 1998 yang membatasi kekuasaan Kepala Negara sekarang menjadi hal kecil bagi mereka.
"Makin ke sini, makin terlihat wajah buruk pemerintahan periode ini. Berulangkali, terus dan terus, secara bergantian melantunkan nafsu kekuasaan, ingin terus berkuasa, padahal prestasi cekak, dan rakyat banyak yang makin kesusahan sejak pandemi," kata Herzaky.
"Seakan urat malu sudah putus, karena mungkin hidup hanya memikirkan kepentingan pribadi dan golongannya saja," Herzaky menambahkan.
Herzaky menyebut pada saat ini rakyat sedang susah, dijepit kemiskinan, banyak pengangguran, dan merebaknya pemutusan hubungan kerja. Menurut Herzaky, rakyat masih diuji dengan tontonan perilaku elite yang menganggap pelanggaran konstitusi sebagai guyonan.
"Tak ingin meninggalkan gelanggang, padahal tak kunjung bermanfaat untuk rakyat. Tak berprestasi, tapi tak malu meminta perpanjangan waktu. Sudah ditolak keras oleh rakyat, tapi masih terus mencoba dengan segala pembenaran," katanya.
Baca Juga: Ketua MPR Minta Pemilu 2024 Dipikir Lagi, Warganet: Serakah Menikmati Kue Kekuasaan!
Herzaky meminta para elite politik berhenti melontarkan wacana presiden tiga periode atau penundaan pemilu 2024.
Sebelumnya, Bambang Soesatyo menilai penyelenggaraan pemilu 2024 perlu dipikirkan ulang.
Dia mengatakan ada sejumlah potensi yang perlu diwaspadai.
"Tentu kita juga mesti menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan Pemilu," kata Bambang, Kamis (8/12/2022).
Aspek lainnya yang menjadi pertimbangan yaitu kondisi Indonesia sekarang yang masih dalam masa pemulihan pasca pandemi Covid-19.
Dia juga menyinggung situasi global saat ini.
Berita Terkait
-
Bamsoet: Prabowo Capai Swasembada Beras 'Gaya' Soeharto-SBY Dalam Setahun
-
Jarang Hadir Rapat, Bambang Soesatyo Dilaporkan ke MKD DPR RI
-
Borok KPU Terbongkar Lagi: Sengaja Tak Laporkan Penggunaan Jet Mewah ke DPR
-
'Sentilan' Keras DPR ke KPU: Bisa Naik Pesawat Biasa, Kenapa Harus Pakai Private Jet?
-
Bamsoet Pastikan Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto 'Mulus' Tanpa Ada Hambatan
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar