Suara.com - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengingatkan elite politik pendukung Presiden Joko Widodo untuk fokus membantu pemerintah menyelesaikan berbagai permasalahan daripada melontarkan pernyataan yang berpotensi merugikan Presiden Jokowi.
Pernyataan Herzaky terkait dengan pandangan Ketua MPR Bambang Soesatyo terkait pemilu 2024 perlu dipikirkan ulang. Hal itu kemudian menjadi polemik karena dinilai membuka celah penundaan pemilu.
"Berhentilah menghembuskan angin sesat yang bisa membuat Presiden Jokowi terjerumus. Lebih baik para elite politik pendukung Jokowi fokus membantu Presiden menyelesaikan berbagai permasalahan negeri ini," kata Herzaky.
Herzaky menyebut syahwat kekuasaan sepertinya begitu kuat membungkus sebagian para elite pendukung pemerintahan, dibandingkan keinginan untuk memikirkan rakyat kecil.
Menurut Herzaky seakan-akan melanggar konstitusi dan amanat reformasi 1998 yang membatasi kekuasaan Kepala Negara sekarang menjadi hal kecil bagi mereka.
"Makin ke sini, makin terlihat wajah buruk pemerintahan periode ini. Berulangkali, terus dan terus, secara bergantian melantunkan nafsu kekuasaan, ingin terus berkuasa, padahal prestasi cekak, dan rakyat banyak yang makin kesusahan sejak pandemi," kata Herzaky.
"Seakan urat malu sudah putus, karena mungkin hidup hanya memikirkan kepentingan pribadi dan golongannya saja," Herzaky menambahkan.
Herzaky menyebut pada saat ini rakyat sedang susah, dijepit kemiskinan, banyak pengangguran, dan merebaknya pemutusan hubungan kerja. Menurut Herzaky, rakyat masih diuji dengan tontonan perilaku elite yang menganggap pelanggaran konstitusi sebagai guyonan.
"Tak ingin meninggalkan gelanggang, padahal tak kunjung bermanfaat untuk rakyat. Tak berprestasi, tapi tak malu meminta perpanjangan waktu. Sudah ditolak keras oleh rakyat, tapi masih terus mencoba dengan segala pembenaran," katanya.
Baca Juga: Ketua MPR Minta Pemilu 2024 Dipikir Lagi, Warganet: Serakah Menikmati Kue Kekuasaan!
Herzaky meminta para elite politik berhenti melontarkan wacana presiden tiga periode atau penundaan pemilu 2024.
Sebelumnya, Bambang Soesatyo menilai penyelenggaraan pemilu 2024 perlu dipikirkan ulang.
Dia mengatakan ada sejumlah potensi yang perlu diwaspadai.
"Tentu kita juga mesti menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan Pemilu," kata Bambang, Kamis (8/12/2022).
Aspek lainnya yang menjadi pertimbangan yaitu kondisi Indonesia sekarang yang masih dalam masa pemulihan pasca pandemi Covid-19.
Dia juga menyinggung situasi global saat ini.
Berita Terkait
-
Bamsoet Kenalkan Buku Prabowo: Politik Akal Sehat Tanpa Panggung, Ungkap Sikap Ekonomi-Politik
-
Bamsoet Sebut Prabowo Ogah Punya Lawan, Singgung Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto
-
Membedah Potensi Gangguan Asing terhadap Kondusivitas Negara
-
Bamsoet: Prabowo Capai Swasembada Beras 'Gaya' Soeharto-SBY Dalam Setahun
-
Jarang Hadir Rapat, Bambang Soesatyo Dilaporkan ke MKD DPR RI
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Buruh Bersatu Desak Reformasi Total SJSN, Soroti Rendahnya Perlindungan Pekerja
-
Gus Ipul: 869 Ribu Peserta BPJS PBI Aktif Kembali
-
Riva Siahaan Dinilai Tak Nikmati Uang Korupsi: Hakim Bebaskan Uang Pengganti, Blokir Rekening Dibuka
-
Jakarta Darurat Lapangan Padel 'Bodong', 185 Bangunan Tak Berizin Terancam Ditertibkan Satpol PP
-
Vonis Korupsi Tata Kelola Minyak: Eks Dirut Pertamina International Shipping Dihukum 9 Tahun Penjara
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai