Suara.com - Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli mempertanyakan etika Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta Munahar Muchtar. Pasalnya, Munahar baru saja dipilih menjadi Ketua Dewan Pembina Barisan Pecinta dan Relawan Anies Baswedan yang disingkat Baperan.
Menurut Taufik, memang tak ada larangan bagi Ketua MUI untuk menjadi relawan atau terlibat dalam perpolitikan. Hal ini berbeda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), petugas kepolisian, atau anggota TNI yang harus netral.
"Pak Munahar kan tidak termasuk tiga itu ya, jadi secara normatif dia sih boleh-boleh saja," kata Taufik saat dikonfirmasi, Selasa (13/12/2022).
Meski demikian, seharusnya secara etika Munahar tidak menerima posisi itu. Sebab, Munahar sedang menjabat Ketua MUI yang notabene menjadi panutan dari banyak orang.
"Ya secara etika seharusnya dihindari seorang yang menaungi banyak golongan tidak menunjukan keberpihakannya terhadap salah satu capres," ucapnya.
Karena itu, ia menyarankan agar Munahar memperjelas dulu mengenai posisinya di pengurus Baperan. Jika memang ingin mendukung Anies maka harus atas nama pribadi, bukan MUI.
"Maksudnya mungkin mengatakan itu atas nama pribadi, tidak merepresentasikan ketua MUI gitu," tuturnya.
Ketua MUI DKI Jakarta Munahar Muchtar mengemban posisi baru sebagai relawan bakal capres dari partai NasDem, Anies Baswedan. Munahar telah dipilih menjadi Ketua Dewan Pembina Barisan Pecinta dan Relawan Anies Baswedan (Baperan).
Hal ini diketahui saat acara deklarasi 'Anies For Presiden 2024' oleh Baperan di Fave Hotel Cililitan, Jakarta Timur, Minggu (11/12). Ia datang ke acara itu bersama Anies yang baru kembali dari Solo.
Menanggapi hal ini, Pengamat Politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komaruddin menyarankan agar Munahar mundur dari jabatannya sebagai Ketua MUI DKI. Ia khawatir dengan posisi Munahar sebagai tokoh publik akan mendapatkan pandangan negatif dari pihak pendukung Bacapres lainnya.
"Ya sejatinya ingin jadi tim relawan ingin jadi tim sukses ya mundur dulu dari Ketua MUI atau memang rakyat bisa melihat ada rasa kebijaksanaan ada rasa keadilan di situ," ujar Ujang saat dikonfirmasi, Senin (12/12).
Ujang mengakui memang tak ada aturan yang melarang Ketua MUI menjadi relawan Bacapres. Jika Munahar tak mundur maka tidak ada sanksi yang akan diberikan kepadanya.
"Memang tidak ada aturan soal Ketua MUI DKI menjadi relawan Capres Cawapres termasuk jadi relawan anies misalkan atau didaerah lain jadi relawan Ganjar, Prabowo, Airlangga atau yang lainnya ya," ucapnya.
Kendati demikian, langkah mundur ini akan menjadi bukti kebijaksanaan dari Munahar agar tak menimbulkan keributan di tengah masyarakat.
"Karena aturannya tidak ada dan memang kalau aturannya tidak ada kan membolehkan. Nah ini yang akan menjadi perdebatan keras di publik di masyarakat terkait dukungan-dukungan itu," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Heru Belum Juga Sowan Keliling Fraksi DPRD Setelah Gantikan Anies, Gembong PDIP: Komunikasi Belum Terbangun Maksimal
-
Deklarasi Tinggal Tunggu Momentum, PKS Ungkap Kisi-kisi Cawapres Anies: Kuat Basis di Jateng dan Jatim
-
Jadi Relawan Anies, Pengamat Sarankan Munahar Muchtar Mundur Sebagai Ketua MUI DKI
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Kemenkes Minta Jangan Lagi Ributkan BPJS PBI: RS Harus Tetap Layani Pasien
-
Kemenko Kumham Imipas Sebut Perlu Sinkronisasi Regulasi dalam Penyelesaian Overstaying Tahanan
-
7 Fakta Bencana Tanah Bergerak di Tegal, 804 Warga Mengungsi
-
Pakar Teknik Ingatkan Program Gentengisasi Prabowo Tak Bisa Dipukul Rata
-
Pemanasan Global Ubah Cara Atmosfer Mengurai Gas Rumah Kaca: Apa Dampaknya?
-
Respons Kritik soal Pengangkatan jadi Hakim MK, Adies Kadir: Bisa Tanya ke DPR
-
Lantai Dapur Ambrol ke Sungai, Warga Kutawaringin Ditemukan Tak Bernyawa Usai 4 Hari Pencarian
-
Ramai BPJS PBI Nonaktif, Menkes Sebut Solusi Masih Dibahas Pemerintah
-
Eddy Soeparno: Kalau Ditanya Hari Ini, Saya Dukung Pak Zulhas Dampingi Pak Prabowo di 2029
-
Dugaan Kekerasan Mahasiswa UNISA Yogyakarta Resmi Dilaporkan ke Polresta Sleman