Suara.com - Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli mempertanyakan etika Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta Munahar Muchtar. Pasalnya, Munahar baru saja dipilih menjadi Ketua Dewan Pembina Barisan Pecinta dan Relawan Anies Baswedan yang disingkat Baperan.
Menurut Taufik, memang tak ada larangan bagi Ketua MUI untuk menjadi relawan atau terlibat dalam perpolitikan. Hal ini berbeda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), petugas kepolisian, atau anggota TNI yang harus netral.
"Pak Munahar kan tidak termasuk tiga itu ya, jadi secara normatif dia sih boleh-boleh saja," kata Taufik saat dikonfirmasi, Selasa (13/12/2022).
Meski demikian, seharusnya secara etika Munahar tidak menerima posisi itu. Sebab, Munahar sedang menjabat Ketua MUI yang notabene menjadi panutan dari banyak orang.
"Ya secara etika seharusnya dihindari seorang yang menaungi banyak golongan tidak menunjukan keberpihakannya terhadap salah satu capres," ucapnya.
Karena itu, ia menyarankan agar Munahar memperjelas dulu mengenai posisinya di pengurus Baperan. Jika memang ingin mendukung Anies maka harus atas nama pribadi, bukan MUI.
"Maksudnya mungkin mengatakan itu atas nama pribadi, tidak merepresentasikan ketua MUI gitu," tuturnya.
Ketua MUI DKI Jakarta Munahar Muchtar mengemban posisi baru sebagai relawan bakal capres dari partai NasDem, Anies Baswedan. Munahar telah dipilih menjadi Ketua Dewan Pembina Barisan Pecinta dan Relawan Anies Baswedan (Baperan).
Hal ini diketahui saat acara deklarasi 'Anies For Presiden 2024' oleh Baperan di Fave Hotel Cililitan, Jakarta Timur, Minggu (11/12). Ia datang ke acara itu bersama Anies yang baru kembali dari Solo.
Menanggapi hal ini, Pengamat Politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komaruddin menyarankan agar Munahar mundur dari jabatannya sebagai Ketua MUI DKI. Ia khawatir dengan posisi Munahar sebagai tokoh publik akan mendapatkan pandangan negatif dari pihak pendukung Bacapres lainnya.
"Ya sejatinya ingin jadi tim relawan ingin jadi tim sukses ya mundur dulu dari Ketua MUI atau memang rakyat bisa melihat ada rasa kebijaksanaan ada rasa keadilan di situ," ujar Ujang saat dikonfirmasi, Senin (12/12).
Ujang mengakui memang tak ada aturan yang melarang Ketua MUI menjadi relawan Bacapres. Jika Munahar tak mundur maka tidak ada sanksi yang akan diberikan kepadanya.
"Memang tidak ada aturan soal Ketua MUI DKI menjadi relawan Capres Cawapres termasuk jadi relawan anies misalkan atau didaerah lain jadi relawan Ganjar, Prabowo, Airlangga atau yang lainnya ya," ucapnya.
Kendati demikian, langkah mundur ini akan menjadi bukti kebijaksanaan dari Munahar agar tak menimbulkan keributan di tengah masyarakat.
"Karena aturannya tidak ada dan memang kalau aturannya tidak ada kan membolehkan. Nah ini yang akan menjadi perdebatan keras di publik di masyarakat terkait dukungan-dukungan itu," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Heru Belum Juga Sowan Keliling Fraksi DPRD Setelah Gantikan Anies, Gembong PDIP: Komunikasi Belum Terbangun Maksimal
-
Deklarasi Tinggal Tunggu Momentum, PKS Ungkap Kisi-kisi Cawapres Anies: Kuat Basis di Jateng dan Jatim
-
Jadi Relawan Anies, Pengamat Sarankan Munahar Muchtar Mundur Sebagai Ketua MUI DKI
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Dean James Masih Terdaftar sebagai Warga Negara Belanda
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
Terkini
-
Kisah Difabel Tuli Perdana Dengar Suara Takbiran: Dulu Duniaku Sangat Sunyi
-
Viral Keluhan Ban Mobil Dikempeskan di Monas, Kadishub DKI: Jangan Parkir di Badan Jalan!
-
Hampir 100 Persen Pengungsi Bencana di Sumatera Tak Lagi di Tenda
-
Kritik KPK, Sahroni Usul Tahanan Rumah Harus Bayar Mahal: Biar Negara Gak Rugi-Rugi Banget
-
Mudik Siswa Sekolah Rakyat, Naila Akhirnya Punya Rumah Baru Layak Huni
-
Tentara Amerika Gali Kuburannya Sendiri Jika Serang Pulau Kharg
-
Dukung Wacana WFH ASN demi Hemat Energi, Komisi II DPR: Tapi Jangan Disalahgunakan untuk Liburan
-
Lebaran Perdana Warga Kampung Nelayan Sejahtera, Kini Tanpa Rasa Cemas
-
Eks Menag Yaqut Jadi Tahanan Rumah, Mantan Penyidik: KPK Tak Boleh Beri Perlakuan Istimewa
-
Turap Longsor di Kramat Jati, 50 Personel Gabungan Dikerahkan