Suara.com - Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu tamu undangan yang hadir di resepsi pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep pada Minggu (11/12/2022).
Megawati tampak hadir dengan putrinya, Puan Maharani, serta Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Bukan hanya itu, Megawati bahkan juga disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat mendarat di tempat tujuan.
Namun sosok yang digandeng Megawati saat tiba di lokasi resepsi ternyata bukan salah satu dari nama-nama yang telah disebutkan sebelumnya. Sebab Megawati malah tampak digandeng oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.
Momen ini terjadi pasca Megawati berfoto dengan mempelai dan keluarga. Terlihat Megawati memegang lengan Gibran.
Tentu saja tidak ada yang salah dengan momen tersebut. Bahkan Gibran menyebut kejadian itu selayaknya seorang nenek menggandeng cucunya.
Namun tetap saja ada tafsir politik di balik momen gandengan Megawati dan Gibran tersebut. Banyak yang menduga hal ini adalah kode keras Gibran akan diusung maju di Pemilihan Gubernur 2024.
Sebagai informasi, belakangan Gibran memang ramai diramal akan maju di Pilgub DKI Jakarta atau Jateng. Namun benarkah ada kaitan antara gandengan Megawati dan Gibran dengan Pilgub 2024?
Politikus PDIP Masinton Pasaribu pun buka suara mengenai spekulasi tersebut. Ditemui pasca menghadiri MKD Awards 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta, Masinton ternyata tidak menampik kemungkinan tersebut.
"Ya bisa saja, ya namanya kader," ungkap Masinton, dikutip dari WartaEkonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Selasa (13/12/2022).
Masinton juga tidak menepis kemungkinan Gibran untuk dicalonkan di Jateng maupun DKI Jakarta. "Itu kan partai yang memutuskan," tegas legislator asal Sumatera Utara tersebut.
Namun, menurut Masinton, momen gandengan Megawati dan Gibran bukan semata-mata karena hubungan politis.
"Itu menampakkan secara psikologis, secara emosional memang dekat gitu loh, hubungan kekeluargaan," tandasnya.
Refly Harun Pernah Ungkap Skenario Dinasti Politik Jokowi
Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun, pernah menganalisis beberapa hal yang menjadi alasan Presiden Joko Widodo diduga bersikeras tidak mengizinkan Anies Baswedan menang di Pemilihan Presiden 2024.
Saat itu ia mengaitkannya dengan potensi pembangunan dinasti politik, yang tentu melibatkan anak-anak hingga menantunya.
Tag
Berita Terkait
-
Rayakan HUT ke-50 di Jiexpo Kemayoran, PDIP Mau Kasih Kejutan Soal Pencapresan 2024?
-
Kocak! Gibran Komen Soal Kaesang yang Hobi Keramas Setelah Menikah: Banyak Ketombe
-
Mahar Erina Gudono Rp300 Ribu Diandingkan dengan Syahrini yang Dapat Berlian Rp40 Miliar
-
Benda di Hidung Megawati Saat Hadiri Pernikahan Kaesang-Erina Jadi Gunjingan Publik: Beliau Sudah Sepuh Lho Gaes
-
Sindiran Pedas Rizal Ramli Hanya Dibalas Satu Huruf, Gibran Rakabuming Bikin Netizen Girang: Iyain Aja Biar Nggak Rewel!
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
- Besok Bakal Hoki! Ini 6 Shio yang Dapat Keberuntungan pada 13 November 2025
Pilihan
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
Terkini
-
Dua Sahabat Satu Mobil Menuju Istana, Hormat Prabowo Bikin Senyum Raja Abdullah II
-
Wamendagri Ribka Haluk Sebutkan TPID Bali Miliki Peran Strategis Dalam Mendukung Program Nasional
-
Dipolisikan ARAH, Ribka Tjiptaning Berani Adu Data: Banyak Korban Kejahatan Soeharto Siap Bersaksi
-
Konsolidasi PPP: Mardiono dan Din Syamsuddin Bahas Kebangkitan Politik Islam untuk Persiapan 2029
-
Soal Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Waketum Golkar Tak Mau Ada Polemik Berkepanjangan
-
Dinkes DKI Sebut Tak Ada Rumah Sakit Tolak Rawat Pasien Baduy, Hanya Diminta...
-
Politisi PDIP Dukung Pihak yang Gugat Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Bakal Ikut?
-
Stop 'Ping-pong' Pasien BPJS: Sistem Rujukan Berjenjang Didesak Dihapus, Ini Solusinya
-
Divonis 18 Tahun, Kejagung Bakal Eksekusi Zarof Ricar Terdakwa Pemufakatan Jahat Vonis Bebas Tannur
-
Kasus Korupsi Smartboard Seret 3 Perusahaan di Jakarta, Kejati Sumut Sita Dokumen Penting