Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak membantah isu bersih-bersih jejak Anies Baswedan selama menjadi Gubernur. Hal itu menyusul soal isu penggantian slogan Jakarta.
"Yang mana yang dibersihkan? Tidak ada yang dibersihkan. Kalau 'seakan' dibersihkan, ya sudah itu kan citra, persepsi mau diapain. Tapi apa yang dibersihkan tidak ada," katanya dalam diskusi Kanal YouTube tvOneNews dikutip pada Kamis, (15/12/2022).
Menurut dia, slogan Jakarta yang baru tersebut adalah hal wajar. Menjadi ramai diperbincangkan lantaran ada oknum yang 'memiringkan' slogan Jakarta untuk menjadi sebuah berita.
Dia juga mengatakan, tidak ada aturan jika mengganti slogan harus melakukan evaluasi terlebih dulu berdasarkan RPD (Rencana Pembangunan Daerah).
"Harus dievaluasi untuk mengganti logo dari mana dasarnya? Jadi evaluasi apa?," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah DKI Jakarta berencana meresmikan slogan baru dari 'Jakarta kolaborasi' menjadi 'Sukses Jakarta Untuk Indonesia'.
Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta Raides Aryanto mengatakan, pengubahan slogan ini berkaitan dengan Pemprov DKI yang akan menerapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.
Pihaknya juga mengusung konsep Jakarta: Kota untuk Semua dengan tujuan agar RPD ini akan membawa Jakarta sebagai kota yang mempromosikan inklusivitas. Semua warga dapat merasakan manfaat dan mempunyai hak yang sama untuk tinggal di kota guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya.
Ia juga menyebut RPD 2023-2026 disusun agar Pemerintah Daerah memiliki landasan kebijakan dan program setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Baca Juga: Anies Baswedan Akan Datangi Kabupaten Bandung Januari 2023, Ada Apa?
Untuk dua tahun ke depan, pelaksanaan RPD akan fokus pada tiga isu prioritas, yakni penanganan kemacetan, penanggulangan banjir, dan antisipasi proyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi.
Berita Terkait
-
Ogah Maju Nyagub Pilkada DKI 2024 karena Kerjanya Berat, Heru Budi: Serahkan ke yang Pingin Saja
-
Pengusaha Cantik Klaten Ini DM Ganjar Pranowo, Izin Pakai Namanya Jadi Brand Kain Lurik, Hasilnya di Luar Dugaan
-
Survei Poltracking: Anies Kuasai Bagian Barat Pulau Jawa, Ganjar Dominasi Jateng dan Jatim
-
Pengamat: Anies Baswedan Dicurigai Tak Akan Cuma Menikung Prabowo di Pilpres 2024, Bisa juga Dia..
-
Siapkan Diri Berburu Tiket, Westlife Bakal Hadir di Bandung pada Februari 2023
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
Terkini
-
Bantah Tudingan Pemerintah Lambat, Seskab Teddy: Kami Sudah Bergerak di Detik Pertama Tanpa Kamera
-
Jelang Mudik Nataru, Pelabuhan Bakauheni Mulai Dipadati Pemudik
-
Bupati Bekasi Diciduk KPK, Pesta Suap Proyek Terbongkar di Pengujung Tahun?
-
KPK Ungkap Ada Pihak yang Berupaya Melarikan Diri pada OTT di Kalsel
-
Mengapa Cara Prabowo Tangani Bencana Begitu Beda dengan Zaman SBY? Ini Perbandingannya
-
Anak SD Diduga Bunuh Ibu di Medan: Kejanggalan Kasus dan Mengapa Polisi Sangat Berhati-hati
-
OTT KPK di Bekasi: Bupati Ade Kuswara Diduga Terima Suap Proyek
-
Roy Suryo Klaim Ijazah Jokowi Tetap Palsu Usai Gelar Perkara Khusus
-
KPK Sebut Tak Targetkan 3 OTT Dalam Sehari: Transaksi Terjadi Bersamaan
-
Penanganan Bencana Sumatra Masuki Fase Transisi, Pembangunan Hunian Dikebut