Suara.com - Tim kecil bentukan NasDem, PKS, dan Demokrat dalam penjajakan koalisi sudah mulai membahas konfigurasi calon presiden dan calon wakil presiden yang akan mereka usung pada Pilpres 2024.
Sejauh ini masih hanya ada Anies Baswedan. Itu pun baru NasDem yang benar-benar mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden. Kekinian koalisi tinggal mencari figur cawapres untuk Anies.
Terkait nama cawapres, Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakam hal itu tutur menjadi pembahasan tim kecil. Hanya saja memang perkembangannya tidak selalu disampaikan.
"Pembahasan rutin dan intens, namun tak selalu terpublikasi," kata Kamhar kepada wartawan, Senin (19/12/2022).
Sebelumnya, Partai Demokrat menilai deklarasi koalisi dengan NasDem dan PKS tidak perlu terburu-buru karena harus menunggu semua hal dibicarakan sebelum akhirnya koalisi benar-benar dibentuk.
Kamhar mengatakan hal yang harus selesai dibicarakan, misalnya terkait konfigurasi calon presiden dan calon wakil presiden yang bakal diusung pada Pilpres 2024.
Pembicaraan terkait paslon menjadi penting. Pasalnya nama paslon memang sudah harus disiapkan lantaran nantinya akan diumumkan berbarengan dengan deklarasi koalisi.
"Partai Demokrat berpandangan bahwa deklarasi nanti sudah satu paket sekaligus Capres dan Cawapres. Segala sesuatunya juga sudah mesti selesai dibicarakan," kata Kamhar.
Bukan cuma soal konfigurasi paslon, dikatakan Kamhar, koalisi juga harus mempersiapkan format pemerintahan ke depan.
Baca Juga: Siap Jadi Capres 2024 Seperti Prabowo, Sandiaga: Beliau Perintahkan Saya Fokus di Kementerian
"Sehingga setelah koalisi dideklarasikan, tak ada lagi dinamika yang tak perlu yang bisa mempengaruhi soliditas koalisi. Oleh karena itu tak mesti buru-buru karena begitu dideklarasikan tak ada lagi keragu-raguan, semuanya mesti totalitas untuk pemenangan," kata Kamhar.
Sementara itu, Demokrat sendiri belum memastikan kapan waktu untuk deklarasi. Mereka masih menunggu keputusan resmi dari Majelis Tinggi Partai.
"Menunggu hasil rapat Majelis Tinggi Partai. Insyaallah awal tahun depan," kata Kamhar.
Berita Terkait
-
Siap Jadi Capres 2024 Seperti Prabowo, Sandiaga: Beliau Perintahkan Saya Fokus di Kementerian
-
CEK FAKTA: Skandal Pembebasan Rizieq Shibab oleh Anies Baswedan Berasal dari Dana Banjir, Benarkah?
-
'Angot-angotan Tak Terkontrol' Nasdem Sindir Menohok Hasto PDIP saat Terlalu Berisik Kritik Anies
-
Blak-blakan, PDIP Sebut NasDem Partai Gagal Gegara Calonkan Anies Baswedan
Terpopuler
- 5 Mobil Listrik Paling Murah di 2026 untuk Harian, Harga Mulai Rp60 Jutaan
- Iran Sakit Hati Kapal dan Minyak Miliknya Rp 1,17 triliun Dilelang Indonesia
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 7 Sepatu Lari yang Awet untuk Pemakaian Lama, Nyaman dan Tahan Banting
- 63 Kode Redeem FF Max Terbaru 27 Maret 2026: Klaim Bundel Panther, AK47, dan Diamond
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Dua 'Pesawat Super' Milik AS Hancur, Kekuatan Militer Iran Kejutkan Dunia
-
Aparat Israel Halangi Pemimpin Gereja Masuk Makam Kudus di Misa Minggu Palma
-
Pesawat AWACS E-3 Milik AS Hancur Kena Serangan Iran di Arab Saudi
-
Realisasi Bantuan Jaminan Hidup Terus Meningkat, Jadi Penunjang Hidup Penyintas
-
Prabowo dan Takaichi Bakal Teken Kesepakatan Baru? Bocoran Topik Krusial dari Tokyo
-
PP TUNAS Mulai Berlaku, Kemenag Perkuat Literasi Digital di Pesantren dan Madrasah
-
Kejar Target April 2026, Pemerintah Tambah Lokasi Sekolah Rakyat di Bogor
-
Idrus Marham: Kebijakan Prabowo Sudah Baik, Tapi Harus Dijelaskan kepada Rakat
-
Gelar Lebaran Bersama Rakyat di Monas, Pemerintah Bagikan 100 Ribu Kupon Belanja
-
Satgas Damai Cartenz Ringkus Dua Anggota Jaringan Senjata dan Amunisi Ilegal di Jayapura