Suara.com - Kunjungan bakal calon presiden 2024, Anies Baswedan ke beberapa daerah dinilai tidak mencuri start kampanye. Kegiatan Anies masih dalam hal wajar karena hanya bertemu saja dan tidak mengajak orang memilihnya.
Hal itu diungkap oleh Peneliti Pusat Riset Politik BRIN Siti Zuhro.
Menurut Siti, Bawaslu hanya tinggal melihat aturan yang berlaku terkait safari politik mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
"Apa yang dilanggar? Kan, dia nggak gubernur lagi dan sudah lepas," ucap dia dikutip dari Wartaekonomi.co.id---jaringan Suara.com pada Selasa, (20/12/2022).
Siti mengungkapkan bahwa, mantan Menteri Pendidikan tersebut bisa saja dikenakan sanksi apabila kunjungannya masuk ke pelanggaran aturan.
"Apakah dia bilang pilih saya? Kan, nggak. Jadi, kriteria kampanye dan curi start itu apa?" tuturnya.
Di samping itu, Siti juga menyinggung soal Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Dia menilai kalau Ganjar juga melakukan kegiatan yang sama seperti Anies.
Namun akan berbeda cerita jika kampanye politik seperti Anies dilakukan Ganjar, bisa terkena sanksi karena masih menjabat sebagai gubernur.
Terlepas dari itu, Siti meyakini Bawaslu bisa menentukan yang mana pelanggaran dan tidak karena orang-orangnya mengerti hukum.
Baca Juga: Kerap 'Senggol' Anies, Elite PDIP Disentil Keras Politisi NasDem: Seperti Orang Kurang Kerjaan
"Sudah paham ada fakta hukumnya. Ketika menuduh itu ada fakta hukumnya. Jangan ketika mengatakan dia curi start dan kampanye, ternyata fakta hukumnya enggak ada," tuturnya.
Sebelumnya, Komisioner Bawaslu RI Puadi meminta semua bakal calon presiden dan partai politik untuk tidak melakukan kampanye terselubung atau melakukan kampanye di rumah ibadah.
Imbauan Bawaslu itu bertujuan untuk memastikan semua kontestan diperlakukan setara. Tak hanya itu, imbauan juga untuk menjaga suasana pelaksanaan Pemilu 2024 tetap kondusif.
Mengutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Puadi juga mengimbau kepada jajaran pejabat negara untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan fasilitas jabatannya untuk kepentingan partai politik dan calon tertentu.
Menurutnya, safari politik yang dilakukan Anies Baswedan bisa dianggap kurang etis karena terkesan mencuri start kampanye sebagai capres.
"Kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang," kata Komisioner Bawaslu Puadi saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (15/12/2022).
Tag
Berita Terkait
-
Respons Flyer Isi Hoaks, NasDem Bantah Polri dan BIN Ganggu Kegiatan Safari Anies Baswedan
-
Kerap 'Senggol' Anies, Elite PDIP Disentil Keras Politisi NasDem: Seperti Orang Kurang Kerjaan
-
Terungkap Kenapa Anies Baswedan Tak Foto Bareng Kaesang dan Erina
-
Elektabilitas Disebut Turun Efek Pencapresan Anies, Partai NasDem Tak Ambil Pusing
-
Anies Sebut Polarisasi Tidak Berarti Pecah: Selesai Pertandingan Lepas Seragam
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- 5 Parfum Scarlett yang Wanginya Paling Tahan Lama, Harga Terjangkau
- Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
- Meledak! ! Ahmad Dhani Serang Maia Estianty Sampai Ungkit Dugaan Perselingkuhan dengan Petinggi TV
- Membedah 'Urat Nadi' Baru Lampung: Shortcut 37 KM dan Jalur Ganda Siap Usir Macet Akibat Babaranjang
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Kado May Day 2026: Prabowo Ratifikasi Konvensi ILO 188 dan Targetkan 6 Juta Nelayan Sejahtera
-
Prabowo Instruksikan RUU Ketenagakerjaan Rampung Tahun Ini: Harus Berpihak kepada Buruh!
-
rabowo Ultimatum Aplikator Ojol: Potongan Harus di Bawah 10 Persen atau Angkat Kaki dari Indonesia
-
Prabowo Teken Perpres 27: Aplikator Cuma Boleh Potong 8 Persen, Ojol Berhak 92 Persen Pendapatan
-
Aung San Suu Kyi Pindah ke Tahanan Rumah Saat Krisis Politik Myanmar
-
May Day 2026 di DPR: Massa Diwarnai Ibu-Ibu Bawa Anak, Ikut Suarakan Nasib Lahan Tergusur
-
Jejak Sejarah Unhas, Kampus Pertama di Indonesia yang Kelola Dapur Makan Bergizi Gratis
-
Demo May Day di DPR: Lalu Lintas Palmerah Ramai Lancar, Belum Terlihat Pergerakan Massa Buruh
-
Soal Calon Pimpinan KPK: MK Putuskan Tak Perlu Mundur dari Jabatan
-
Masa Depan Kalian di Dasar Laut! Iran Ancam 'Tendang' Militer AS dari Timur Tengah