Suara.com - Kunjungan bakal calon presiden 2024, Anies Baswedan ke beberapa daerah dinilai tidak mencuri start kampanye. Kegiatan Anies masih dalam hal wajar karena hanya bertemu saja dan tidak mengajak orang memilihnya.
Hal itu diungkap oleh Peneliti Pusat Riset Politik BRIN Siti Zuhro.
Menurut Siti, Bawaslu hanya tinggal melihat aturan yang berlaku terkait safari politik mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
"Apa yang dilanggar? Kan, dia nggak gubernur lagi dan sudah lepas," ucap dia dikutip dari Wartaekonomi.co.id---jaringan Suara.com pada Selasa, (20/12/2022).
Siti mengungkapkan bahwa, mantan Menteri Pendidikan tersebut bisa saja dikenakan sanksi apabila kunjungannya masuk ke pelanggaran aturan.
"Apakah dia bilang pilih saya? Kan, nggak. Jadi, kriteria kampanye dan curi start itu apa?" tuturnya.
Di samping itu, Siti juga menyinggung soal Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Dia menilai kalau Ganjar juga melakukan kegiatan yang sama seperti Anies.
Namun akan berbeda cerita jika kampanye politik seperti Anies dilakukan Ganjar, bisa terkena sanksi karena masih menjabat sebagai gubernur.
Terlepas dari itu, Siti meyakini Bawaslu bisa menentukan yang mana pelanggaran dan tidak karena orang-orangnya mengerti hukum.
Baca Juga: Kerap 'Senggol' Anies, Elite PDIP Disentil Keras Politisi NasDem: Seperti Orang Kurang Kerjaan
"Sudah paham ada fakta hukumnya. Ketika menuduh itu ada fakta hukumnya. Jangan ketika mengatakan dia curi start dan kampanye, ternyata fakta hukumnya enggak ada," tuturnya.
Sebelumnya, Komisioner Bawaslu RI Puadi meminta semua bakal calon presiden dan partai politik untuk tidak melakukan kampanye terselubung atau melakukan kampanye di rumah ibadah.
Imbauan Bawaslu itu bertujuan untuk memastikan semua kontestan diperlakukan setara. Tak hanya itu, imbauan juga untuk menjaga suasana pelaksanaan Pemilu 2024 tetap kondusif.
Mengutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Puadi juga mengimbau kepada jajaran pejabat negara untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan fasilitas jabatannya untuk kepentingan partai politik dan calon tertentu.
Menurutnya, safari politik yang dilakukan Anies Baswedan bisa dianggap kurang etis karena terkesan mencuri start kampanye sebagai capres.
"Kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang," kata Komisioner Bawaslu Puadi saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (15/12/2022).
Tag
Berita Terkait
- 
            
              Respons Flyer Isi Hoaks, NasDem Bantah Polri dan BIN Ganggu Kegiatan Safari Anies Baswedan
- 
            
              Kerap 'Senggol' Anies, Elite PDIP Disentil Keras Politisi NasDem: Seperti Orang Kurang Kerjaan
- 
            
              Terungkap Kenapa Anies Baswedan Tak Foto Bareng Kaesang dan Erina
- 
            
              Elektabilitas Disebut Turun Efek Pencapresan Anies, Partai NasDem Tak Ambil Pusing
- 
            
              Anies Sebut Polarisasi Tidak Berarti Pecah: Selesai Pertandingan Lepas Seragam
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- 5 HP RAM 8 GB Paling Murah Cocok untuk Gamer dan Multitasking Berat
Pilihan
- 
            
              Harga Emas Turun Tiga Hari Beruntun: Emas Jadi Cuma 2,3 Jutaan di Pegadaian
- 
            
              Indonesia Ngebut Kejar Tarif Nol Persen dari AS, Bidik Kelapa Sawit Hingga Karet!
- 
            
              Prabowo Turun Gunung Bereskan Polemik Utang Whoosh
- 
            
              Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
- 
            
              Barcelona Bakal Kirim Orang Pantau Laga Timnas Indonesia di Piala Dunia U-172025
Terkini
- 
            
              Kemenko PM Gandeng Pemda Atur Izin Ritel, Jaga Warung Madura dan Toko Kelontong Tetap Hidup
- 
            
              Ritel Besar vs Warung Kecil: Kemenko PM Siapkan Aturan Main Baru Biar UMKM Nggak Tumbang!
- 
            
              Air Mati Akhir Pekan: Ini Daftar Wilayah Jakarta yang Akan Terdampak Gangguan Suplai PAM Jaya!
- 
            
              Melejit di Puncak Survei Cawapres, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tertarik Politik
- 
            
              Korupsi CPO: Pengacara 3 Raksasa Sawit Minta Dibebaskan, Gugat Dakwaan Jaksa
- 
            
              Kapolda Metro Jaya Perintahkan Propam Tindak Polisi Pelaku Catcalling di Kebayoran Baru
- 
            
              Hujan Deras Bikin Jakarta Macet Parah, Dirlantas Polda Metro Turun Langsung ke Pancoran
- 
            
              Pulangkan 26 WNI Korban Online Scam di Myanmar, Menteri P2MI: Jangan Tergiur Tawaran Kerja Ilegal
- 
            
              OC Kaligis Sebut Sidang Sengketa PT WKM dan PT Position Penuh Rekayasa, Ini Alasannya
- 
            
              Jerat Utang Whoosh: DPD Peringatkan PT KAI di Ambang Krisis, Kualitas Layanan Terancam Anjlok