Suara.com - Mantan Ketua KPK Abraham Samad ikut menyoroti dan menaggapi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Luhut sempat menyebut bahwa OTT yang dilakukan oleh KPK malah membuat citra Indonesia semakin jelek.
Abraham menyampaikan bahwa tak ada yang salah dengan adanya OTT yang dilakukan oleh KPK. Sebab menurutnya, OTT KPK fokus dari bagian penegakan hukum.
"Jadi tetap dalam konteks law enforcement itu dibolehkan, sebenarnya intinya itu,” kata Abraham dikutip dari tayangan Metro TV, Rabu (21/12/2022).
"Walaupun undang-undang (UU KPK) sudah tidak seperti dulu, tapi dia (KPK) masih diberikan ruang, kewenangan, tugas, untuk melakukan yang namanya law enforcement. Salah satu law enforcement itu ya OTT," katanya di Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Abraham kembali menegaskan jika OTT masih dalam konteks law enforcement, maka OTT tak menjadi masalah dan diperbolehkan.
Terlebih lagi, OTT tersebut dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi dan penegakan hukum.
"Kalau dalam konteks law enforcement penegakan hukum dan pemberantasan korupsi itu menjadi fokus KPK itu nggak ada masalah," tuturnya.
Kendati demikian, Abraham menyebut jika OTT tersebut disalahgunakan maka akan menjadi masalah.
Baca Juga: Luhut Sebut OTT Bikin Negara Jelek, KPK Ungkap Modus Pemufukatan Jahat Koruptor dengan Pebisnis
Sementara itu, mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga turut menyindir Luhut melalui akun Twitternya.
"Semoga tiddk banyak pejabat yg tidak paham tentang pentingnya pemberantasan korupsi. Atas jangan-jangan dianggap tidak penting?" tulis @nazaqistsha, dikutip Suara.com pada Rabu (21/12/2022).
Novel juga menyampaikan bahwa KPK perlu melakukan sosialisasi kepada para pejabat. Pasalnya, OTT disebut Novel Baswedan menyasar ke pejabat siapa saja.
"@KPK_RI perlu sosialisasi agar pejabat tidak resisten dgn OTT," ungkap Novel.
"OTT bisa menyasar pejabat siapa saja, kalau sudah tertangkap sulit “ditolong/diselamatkan”. Karena penangkapan OTT persis saat berbuat, buktinya lengkap," lanjutnya.
Luhut mengungkap pendapatnya soal OTT yang kerap dilakukan KPK untuk membekuk para tersangka kasus korupsi. Menurutnya, aksi OTT KPK justru semakin membuat negeri semakin jelek.
Berita Terkait
-
Luhut Sebut OTT Bikin Negara Jelek, KPK Ungkap Modus Pemufukatan Jahat Koruptor dengan Pebisnis
-
KPK Berang Disebut Kerajinan OTT Maling Uang Rakyat Dinilai Luhut Rugikan Nama Baik NKRI
-
Demokrat 'Puji' Usul Luhut Kurangi OTT, Disebut Bisa Hilangkan Korupsi: Sekalian Aja Hapus KPK, Iya Nggak?
-
Ocehan Luhut KPK Jangan Sering OTT Maling Uang Rakyat Disoal Novel Baswedan, Jubir Langsung Turun Tangan
-
PKS: Pernyataan Luhut Aneh, Harusnya Dukung OTT KPK Biar Koruptor Takut
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
Terkini
-
Jangan Cuma Jago Kandang, Pramono Anung Tantang BUMD DKI Ekspansi ke Pasar Global
-
Perjuangkan Kesetaraan di Senayan, Ledia Hanifa Amaliah Digelari Legislator Peduli Disabilitas
-
LPSK Lindungi 20 Korban Pelecehan FH UI dari Potensi Intimidasi hingga Pelaporan Balik
-
Kasus Hery Susanto Jadi Alarm, Pakar Dorong Pembentukan Dewan Pengawas Ombudsman
-
wondr Kemala Run 2026 Dorong Aksi Donasi, Peserta Diajak Berlari Sambil Berbagi
-
Bikin Macet Parah! Satpol PP Jatinegara Tertibkan 43 PKL Ular hingga Anjing di Balimester
-
Rekrutmen 30 Ribu Manajer Kopdes Dinilai Dongkrak Konsumsi Desa, tapi Simpan Risiko Besar
-
Getol Perkuat Diplomasi Antar-Parlemen, Ravindra Airlangga Sabet KWP Award 2026
-
Kasus Tragis di Kediri, Nenek Diduga Aniaya Cucu hingga Meninggal Dunia
-
Tambahan 24 Pesawat Tempur Rafale Masih Dikaji, Kemhan Pastikan Belum Ada Kontrak Baru